PDI Perjuangan temukan 1118 pelanggaran pada Pilgubsu 2013
MEDAN (utamanews)
Minggu, 10 Mar 2013 06:47
mi
ARTERIA DAHLAN
"Setelah dilaksanakan penghitungan berdasarkan formulir C1 yang diperoleh dari tim pemenangan ESJA yang ada di daerah. Kami menang di 19 kabupaten/kota. Kami yang paling merata. Tingkat penerimaan masyarakat pemilih begitu luar biasa,” ujar Arteria Dahlan, Ketua Badan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan, di Balai Rasa Sayang hotel Polonia Medan, Jumat, 9 Maret 2013.
Suara terbanyak itu terdapat di Kabupaten Dairi, Kota Gunung Sitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Nias Selatan, dan Nias. Kemudian Kabupaten Nias Barat, Nias Utara, Pakpak Barat, Pematang Siantar, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Sibolga, Tanjung Balai, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Toba Samosir.
Baca juga:
“Bayangkan dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 50 persen saja, pasangan ESJA meraih angka sebesar ini. Bagaimana jika pemilih ESJA seluruhya diberikan hak pilih?,” tambah Arteria.
Meski mengklaim kemenangan, tim pemenangan ESJA menegaskan siap menggugat jika ternyata KPU Sumut menyatakan pasangan lain yang menang. “Gugatan dilakukan karena hasil penghitungan manual tim, ESJA yang unggul, bukan pasangan Gatot seperti hasil hitung cepat,” terang Arteria.
Ditambahkan, sesuai peraturan, gugatan disampaikan dua hari setelah pleno penetapan pemenang. Jika pleno KPU Sumut berlangsung pada 14 Maret, gugatan paling lambat dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi pada 17 Maret. Mengenai surat suara yang tidak sah, tim pemenangan pasangan ESJA menginginkan perlunya penghitungan ulang.
PDI Perjuangan temukan 1118 pelanggaran pada Pilgubsu 2013
Hasil evaluasi PDI Perjuangan, kata Dahlan, proses Pemilukada Sumut kali ini terjadi banyak pelanggaran. Saat ini, mereka sudah menemukan 1118 pelanggaran. Jika diklasifikasikan, ada upaya sistematis dan massif membuat pemilih ESJA tidak dapat memilih. Contohnya, warga tidak terdaftar di DPT, surat undangan pemilih yang tidak dibagikan sehingga tidak bisa memilih, belum lagi lokasi TPS yang jauh seperti di salah satu perkebunan yang jarak TPS nya sampai enam kilometer.
"Bahkan ada C6 (undangan memilih) yang bebas beredar. Begitu mau digunakan, ternyata sudah dipakai. Malah di salah satu lokasi di Deliserdang ada undangan memilih ditukar dengan uang Rp50 ribu. Bukti-bukti kita ada termasuk dokumentasinya," tegas Dahlan lagi.
Selain itu, juga ada empat kecamatan yang dihitung kembali suara tidak sah yang ditetapkan sebelumnya. Hasilnya, didapat kepastian secara legal suara tidak sah sebelumnya ternyata sah untuk suara ESJA.
"Di Tapteng dan Medan ada inkonsistensi suara suara tidak sah. Di dua kecamatan ada kita upayakan hitung ulang. Hasilnya, menambah suara untuk ESJA," sebut Dahlan.
Bukan itu saja, mereka juga melihat adanya permainan politik uang (money politics) dan pemanfaatan fasilitas birokrasi dengan mengerahkan SKPD, kepala desa untuk memenangkan calon tertentu. Termasuk juga adanya tindakan kejahatan penguasa yang memberikan bantuan sosial kepada desa, pondok pesantren dan kelompok tani menjelang pemilihan.
"Ada juga pelanggaran di mana terjadi intimidasi baik dilakukan kepala daerah terhadap kepala desa, KPPS hingga melakukan mutasi Pejabat Eselon II di wilayah Pemprovsu dan kabupaten secara besar-besaran dengan alasan Baperjakat. Kita akan hadirkan saksi-saksi SKPD dan kepala desa saat ke Mahkamah Konstitusi nanti," ucapnya. (samson/erick)
Berita Terkini
Kategori tidak ditemukan
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
