Pada Jumat, 26 April 2026, situasi di sejumlah SPBU di Labuhanbatu Utara (Labura) menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Dalam beberapa hari terakhir, warga dari berbagai wilayah mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM jenis Pertalite dan Solar yang selama ini menjadi andalan utama.

Sejak pagi buta, antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah titik. Namun ironisnya, banyak pengendara harus pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi yang tidak tersedia. Aktivitas masyarakat pun ikut terganggu secara signifikan.

Di berbagai SPBU, papan bertuliskan “BBM Subsidi Habis” terpampang jelas, seolah menjadi pemandangan yang semakin biasa. Kondisi ini menciptakan rasa frustrasi dan ketidakpastian di tengah masyarakat.

Kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat kecil seperti pengemudi ojek, sopir angkutan umum, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka sangat bergantung pada BBM subsidi untuk menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.

“Saya sudah mencari di semua SPBU, tapi tetap tidak ada. Mau kerja jadi susah,” ujar seorang pengemudi ojek di Damuli dengan nada kecewa.

Kelangkaan ini tidak hanya berdampak pada mobilitas warga, tetapi juga mulai merembet ke sektor lain. Distribusi barang menjadi terhambat, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran.

Sejumlah pedagang mengaku terpaksa mengeluarkan biaya lebih besar untuk operasional karena harus membeli BBM non-subsidi yang harganya jauh lebih tinggi. Hal ini tentu menekan margin keuntungan mereka.

“Kalau terus begini, kami terpaksa menaikkan harga. Tidak ada pilihan lain,” kata seorang pelaku usaha kecil.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang memadai dari pihak terkait mengenai penyebab pasti kelangkaan yang terjadi secara meluas tersebut. Minimnya informasi justru memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Beragam dugaan pun bermunculan, mulai dari adanya gangguan distribusi hingga kemungkinan penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Situasi ini semakin memperkeruh keadaan dan menurunkan kepercayaan publik.

Pengamat energi menilai bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan distribusi BBM subsidi di lapangan. Pemerintah pun didesak untuk segera mengambil langkah konkret, cepat, dan transparan agar krisis ini tidak semakin meluas.

Jika tidak segera ditangani dengan serius, kelangkaan BBM subsidi berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil. Selain itu, situasi ini juga dapat menggerus kepercayaan publik terhadap kebijakan energi nasional yang seharusnya berpihak pada rakyat.