Hal tersebut disampaikan James Marihot Panggabean selaku Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Rabu sore.

Sebagaimana sebelum kebijakan penerapan parkir berlangganan yang diberlakukan sejak tanggal 01 Juli 2024, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah meminta klarifikasi secara langsung kepada Wali Kota Medan namun Wali Kota Medan tidak hadir, sehingga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan permintaan klarifikasi terhadap Wali Kota Medan yang diwakili oleh Inspektur dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.

"Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan investigasi kebijakan parkir berlangganan di tepi jalan umum bukan bersumber dari laporan masyarakat melainkan salah satu tugas Ombudsman RI dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yakni melakukan investigasi atas Prakarsa sendiri terhadap suatu objek penyelenggaraan pelayanan publik yang berpotensi terjadi Maladministrasi", ujar James.

Terkait apa saja kesimpulan dan tindakan korektif yang akan diberikan kepada Wali Kota Medan terkait penyelenggaraan parkir berlangganan, James Panggabean menyampaikan akan disampaikan besok siang Pukul 14.00 WIB pada saat penyerahan LAHP kepada Wali Kota Medan.

"Hal tersebut adalah hasil dari beberapa tahapan yang telah dilakukan oleh Ombudsman RI atas kebijakan parkir berlangganan dengan meminta keterangan Wali Kota Medan yang diwakili oleh Inspektur dan Kepala Dinas Perhubungan kota Medan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, investigasi lapangan pelaksanaan parkir berlangganan dan koordinais dengan Lembaga Bantuan Hukum PP Muhamadiyah Sumatera Utara," pungkas James.