Pertemuan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dengan Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Prananda Surya Paloh, menjadi perhatian publik setelah narasi dukungan politik dari Partai NasDem mencuat ke ruang media.
“Pertemuan yang dikemas dalam agenda makan malam tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari dinamika konsolidasi elite politik nasional pada 2026,” kata Pengamat Komunikasi dari UIN Sumatera Utara, Fakhrur Rozi, Rabu (29/4/2026).
Pengamat yang menaruh perhatian pada kajian komunikasi digital ini melihat adanya konstruksi narasi yang berbeda di media sosial kedua tokoh tersebut. Menurutnya, strategi komunikasi politik yang digunakan Bobby Nasution dan Prananda Surya Paloh menunjukkan pendekatan yang tidak sama.
Prananda Surya Paloh, melalui akun Instagram pribadinya, menekankan aspek kelembagaan dan sinergi politik. Dalam unggahannya, ia menyampaikan apresiasi atas jamuan serta kebersamaan dalam pertemuan tersebut.
“Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat silaturahmi, membangun komunikasi yang konstruktif, serta mempererat sinergi antara Partai NasDem dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” demikian narasi yang dituliskannya.
Narasi serupa juga diunggah oleh akun resmi Partai NasDem, yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut tidak semata diposisikan sebagai agenda personal, melainkan memiliki dimensi komunikasi politik kelembagaan.
“Penggunaan istilah seperti ‘sinergi’, ‘komunikasi konstruktif’, serta penyebutan langsung Partai NasDem dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hal itu. Bahasa yang digunakan Prananda sangat institusional. Ini bukan sekadar unggahan silaturahmi personal, tetapi pesan politik bahwa hubungan NasDem dengan Bobby dan Pemprov Sumut berada dalam tone positif,” ujarnya.
Ia menambahkan, akun Instagram elite politik saat ini telah berfungsi sebagai ruang produksi sinyal politik. Pesan tidak lagi selalu disampaikan melalui konferensi pers, melainkan melalui caption, visual, serta aktor yang terlibat dalam distribusi unggahan.
Di sisi lain, Bobby Nasution justru memilih pendekatan yang lebih personal dan cair. Dalam unggahannya, ia menulis, “Terima kasih sudah berkunjung, Abang Prananda Surya Paloh. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga dan terus berjalan baik.”
Menurut Fakhrur Rozi, pilihan diksi tersebut mencerminkan strategi komunikasi yang lebih fleksibel secara politik. “Bobby tidak membawa narasi institusi atau koalisi secara eksplisit. Ia menggunakan pendekatan relasional dan kekeluargaan. Ini penting untuk menjaga ruang komunikasi tetap terbuka tanpa terlihat terlalu politis,” katanya.
Hal lain yang turut menjadi sorotan adalah absennya dokumentasi pertemuan tersebut di akun resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ketidakhadiran unggahan dari kanal resmi pemerintah dinilai memiliki implikasi komunikasi tersendiri.
“Jika diunggah oleh akun resmi pemerintah, maknanya bisa bergeser menjadi komunikasi institusional antara negara dan partai politik. Dengan tidak diunggah, ruang tafsir tetap berada pada level hubungan personal dan komunikasi politik informal,” jelasnya.
Dalam konteks politik digital, keputusan untuk mengunggah atau tidak mengunggah suatu pertemuan dinilai sama pentingnya dengan isi pertemuan itu sendiri. “Politik hari ini bukan hanya soal apa yang dilakukan elite, tetapi bagaimana aktivitas itu dikurasi di media sosial. Instagram telah menjadi panggung baru komunikasi kekuasaan,” ujarnya.
Lebih jauh, Fakhrur Rozi menilai pertemuan tersebut dapat dibaca sebagai upaya membuka ruang komunikasi lintas poros politik. Dalam banyak kasus, pertemuan antar-elite justru lebih penting daripada substansi yang dibahas.
“Artinya, publik membaca pesan politik dari siapa bertemu siapa,” katanya.
Ia juga melihat adanya indikasi rekonsolidasi elite politik. Bobby Nasution dinilai tidak lagi semata dipersepsikan sebagai kepala daerah, melainkan mulai masuk dalam radar politik nasional.
Narasi yang dibangun oleh Prananda Surya Paloh, menurutnya, dapat dimaknai sebagai bentuk endorsement atau legitimasi simbolik terhadap posisi politik Bobby di masa depan.
“Meski belum berbicara secara terbuka mengenai kontestasi 2029, elite politik umumnya mulai membangun positioning jauh lebih awal. Pertemuan seperti ini penting untuk membaca arah komunikasi serta kemungkinan konfigurasi politik ke depan,” tutupnya.