Aksi yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 14.15 WIB ini, mendapatkan apresiasi dari Kapolres Tapanuli Tengah (Tapteng) AKBP Wahyu Endrajaya, atas ketertiban massa dalam menyampaikan aspirasi.

Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Wahyu Endrajaya menjelaskan bahwa demonstrasi ini diikuti ratusan massa dari berbagai wilayah, dipimpin oleh koordinator aksi Donny Dwi Prabowo. Massa membawa sejumlah tuntutan terkait kinerja DPRD, termasuk penolakan tunjangan, lambatnya penetapan R-APBD, dan transparansi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp70 miliar.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta aksi, khususnya para koordinator lapangan, yang telah menunjukkan sikap dewasa dan bertanggung jawab dalam menyampaikan aspirasi mereka," ujar Kapolres Tapteng.

"Pelaksanaan aksi yang tertib dan damai ini menjadi contoh nyata bahwa demokrasi dapat berjalan dengan baik di Tapanuli Tengah tanpa adanya gangguan kamtibmas," kata AKBP Wahyu.

Selama aksi berlangsung, perwakilan massa diterima oleh empat anggota DPRD Tapteng, termasuk Wakil Ketua DPRD Jonneri Sihite. Dokumen tuntutan diserahkan dan diterima secara langsung, dengan janji akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di waktu mendatang.

Pengamanan aksi ini melibatkan gabungan personel dari Polres Tapanuli Tengah, TNI-AD, Denpom 1/2 Sibolga, dan Satpol PP.

"Kami memastikan tidak ada gesekan antara massa dan aparat keamanan. Sesuai dengan instruksi, pengamanan dilakukan secara humanis, mengedepankan komunikasi, dan dialog," tambah Kapolres Tapteng.

Kapolres Tapanuli Tengah juga mengimbau agar semua pihak tetap menjaga situasi kondusif. Wahyu berharap tuntutan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak terkait guna menjaga stabilitas daerah dan mencegah potensi aksi serupa di kemudian hari.

Hingga massa membubarkan diri pada pukul 14.15 WIB, situasi di lokasi tetap terkendali. Kapolres Tapanuli Tengah kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebebasan berpendapat yang dilakukan secara damai dan sesuai koridor hukum.