Terbukti adanya dugaan pungutan liar ke bidan-bidan dengan modus organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Salah seorang oknum bidan (tidak bersedia namanya disebut) mengutarakan harus mengeluarkan kocek Rp 500.000 hanya untuk selembar rekomendasi SIPB.

Praktek ini diduga terjadi sekian lama. Dalam hal ini, adanya dugaan kutipan untuk urusan Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) dari organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) kabupaten Tapanuli Utara. Ada praktek penerimaan yang tidak jelas peruntukannya, kemana digunakan, dan apa legalitasnya penerimaan uang 500 ribu tersebut.

Selembar SIPB ini sudah membebani beberapa bidan Desa, sehingga dari lapangan dan pemberitaan media baru-baru ini terungkap suatu tindakan diduga adanya pungli (pungutan liar) di aparatur daerah kabupaten Taput ini.

Dari keterangan saksi seorang bidan yang tidak mau namanya dipublikasi, menjelaskan kepada awak media perihal penerimaan tersebut, karena dirinya merasa terbebani dengan biaya sebesar 500 ribu. "Kemarin saya ingin mengurus surat izin praktek bidan ke Dinas Perijinan, namun ada syarat yakni harus ada surat rekomendasi dari Ketua IBI. Pada saat saya ingin mengurus, Ibu Bertha selaku ketua meminta harus dibayar Rp 500.000," katanya Rabu (24/1/2024).

Oknum Bidan tersebut telah membujuk Ketua IBI agar mengeluarkan dulu surat rekomendasi namun tidak diberikan. "Saya saat ini tidak punya uang, maklumlah saya ini non ASN, mana mampu saya. Ibu itu tetap tidak mengerti dan tidak mengeluarkan surat rekomendasi," keluhnya.

Oknum bidan tersebut juga mengungkapkan hal serupa dialami tenaga bidan lain yang ingin bergabung di organisasi IBI. "Mungkin saja mereka punya uang untuk bayar, berbeda dengan saya, atau mereka takut buka mulut," keluhnya bernada sedih. (Kutipan salah satu media)

Ketua IBI Bertha Tambunan yang dihubungi via aplikasi WhatsApp sejak kemarin (25/02/2023) mengaku banyak pekerjaan. Namun, beberapa waktu kemudian dirinya mengangkat panggilan UTAMA NEWS. "Saya sudah menjelaskan kepada Situmorang (awak media), tanyakan saja kepadanya Ito. Karena, uang tersebut saya jelaskan peruntukkannya secara rinci," jelasnya dengan nada sedikit terbatah.

Dan hingga berita ini dikirimkan ke redaksi, Bertha Tambunan yang kesehariannya sebagai Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Taput belum memberikan keterangan perihal peruntukan uang yang diterimanya dari para bidan yang mengurus SIPB.