Sebanyak 12 koridor akan difasilitasi BRT pada tahap awal operasional. Dari jumlah tersebut, 10 koridor berada di wilayah Kota Medan dan dua koridor lainnya untuk kawasan Mebidang. Kedua koridor ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan.

Adapun dua koridor yang berada di bawah pengawasan Pemprov Sumut yaitu rute Binjai–Medan–Carrefour serta Lubukpakam–Amplas–Simpang Pelangi. Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut Rochani Litiloly optimistis kehadiran BRT dapat membantu mengurangi persoalan transportasi di kawasan Mebidang.

“Ini bertujuan untuk mengurangi emisi dan penggunaan kendaraan pribadi karena di daerah kita penggunaan kendaraan pribadi terus meningkat. Itu karena transportasi umumnya masih minim, mudah-mudahan bisa kita nikmati tahun ini,” kata Rochani dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (6/3/2026).

Menurut Rochani, pemerintah saat ini masih merumuskan secara detail kebutuhan jumlah bus serta mempersiapkan pembangunan depo pengisian bus listrik. Setelah itu, proses pemesanan bus listrik diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima bulan.

“Masih dalam proses, dan demandnya masih terus berubah misalnya dari 17 koridor menjadi 14 kemudian 12. Itu akan menentukan jumlah bus dan depo yang kita butuhkan. Setelah kontrak selesai, kita masih menunggu paling tidak lima bulan untuk pemesanan bus listriknya karena bus ini build up,” kata Rochani.

Sementara itu, Tenaga Ahli Dishub Pemprov Sumut Darwin Purba mengatakan sistem BRT yang akan diterapkan mirip dengan konsep Jaklingko di Jakarta. Ia berharap angkutan kota yang sudah ada dapat berperan sebagai feeder atau pengumpan menuju jalur BRT.

“BRT dia punya jalur khusus sendiri, seperti Transjakarta, jadi dia akan lebih cepat. Kemudian kita juga berupaya agar angkot yang ada menjadi feeder untuk BRT, sehingga semua terintegerasi,” kata Darwin Purba.