Hal tersebut ditegaskan Walikota Binjai Drs H Amir Hamzah M.AP, pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Monitoring Center For Prevention (MCP) di Pemerintah Kota Binjai, yang digelar di Aula lantai ll Pemko, Kamis (11/8).

Sedangkan tujuan digelarnya rapat koordinasi ini menurut Amir Hamzah adalah bagaimana anggaran yang digunakan nantinya bermanfaat untuk masyarakat, dan bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan.

"Saya sangat mengapresiasi adanya program MCP ini, karena program ini merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memudahkan monitoring dalam upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, dan alhamdulillah telah diterapkan oleh jajaran pemerintah Kota Binjai dalam tata kelola pemerintahannya," jelas Walikota.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga memaparkan beberapa capaian inovasi pajak daerah yang sudah ada saat ini. 

"Diantaranya adanya penerapan aplikasi e-pajak dan e-retribusi untuk memudahkan BPKPAD dalam mengidentifikasi jenis penerimaan dari tiap objek pajak daerah maupun retribusi daerah," pungkasnya. 

Selain itu, lanjutnya, pelaksanaan pemasangan alat perekam data transaksi (tapping box) di Kota Binjai, telah terpasang sebanyak 63 perangkat pada 59 wajib pajak.

"Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar dan bersih, Pemerintah Kota Binjai berkomitmen melaksanakan rencana aksi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan RPJMD," tegasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut PP UPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri Ir Rolekson Simatupang MM, Spesialis Koordinasi dan Supervisi Utama KPK RI Maruli Tua, Sekdako Binjai H Irwansyah Nasution, Ketua DPRD Kota Binjai H Noor Sri Syah Alam Putra, Para Ketua Komisi DPRD Kota Binjai, perwakilan Kajari Binjai, Kakan Kemenag Kota Binjai Drs H Safaruddin MA, Kepala BPN Kota Binjai Nur Khadijah Lubis SH MH, para staf ahli dan asisten Pemko Binjai, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemko Binjai.