Hal ini disampaikan Masinton dalam forum rapat paripurna dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani dan Jonneri Sihite, dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, Kamis (27/3/2025).

“Bimtek hanya boleh dilaksanakan di Tapteng, tidak seperti sebelumnya di luar kota. Ke depan, Bimtek kepala desa harus dilakukan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas SDM di desa,” tegasnya, di Kantor DPRD Tapteng.

Bupati Tapanuli Tengah mengungkapkan, bahwa dia menerima laporan adanya kegiatan bimtek kades sebanyak 15 hingga 19 kali per tahun. Dan, belakangan ramai pula protes warga terkait pengelolaan dana desa.

Namun Masinton optimis di masa pemerintahannya, desa akan menjadi pusat pertumbuhan pembangunan dan ekonomi masyarakat.

“Kalau kita rata-ratakan Rp10 juta dikali 15, sudah mencapai Rp150 juta per desa. Artinya, setiap tahun ada potensi Rp3,8 miliar, yang dianggarkan hanya untuk kegiatan bimtek kepala desa,” ungkapnya.