Kunjungan tersebut tidak sekadar seremonial, tetapi diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang berdampak langsung pada pembangunan daerah. Fokus utamanya mencakup sektor layanan sosial, keagamaan, penanggulangan bencana, serta perlindungan perempuan dan anak.

Dalam sambutannya, Surya menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemangku kepentingan. “Kami berharap kunjungan kerja ini menjadi ruang dialog yang sangat strategis untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan kebijakan, serta memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Surya memaparkan sejumlah prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang tengah dijalankan secara berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus selaras dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Di bidang keagamaan, Pemprov Sumut berkomitmen menjaga harmoni dan kerukunan antarumat beragama. Selain itu, penguatan pendidikan keagamaan juga menjadi perhatian utama agar tetap inklusif, moderat, dan berkualitas.

Pada sektor pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi Islam, pemerintah daerah mendorong agar lulusan tidak hanya unggul dalam pemahaman religius, tetapi juga memiliki kompetensi profesional. Dengan demikian, mereka mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.

Sementara itu, dalam penyelenggaraan ibadah haji, Pemprov Sumut terus menjalin koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada calon jemaah berjalan optimal, mulai dari tahap keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.

“Untuk bidang sosial, Pemprov Sumut juga menyalurkan bantuan sosial yang terus dievaluasi agar tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu mendorong kemandirian dan memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak juga menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah daerah terus memperkuat sistem pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban kekerasan, termasuk mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi.

Di sektor kebencanaan, Sumatera Utara saat ini fokus pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selain itu, penguatan mitigasi berbasis edukasi dan teknologi juga terus dikembangkan untuk meminimalkan risiko di masa depan.

Kunjungan ini juga menjadi ajang bagi anggota dewan untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil di tingkat pusat dapat lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Anshory Siregar, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Ia menilai sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pada kunjungan kerja ini kami dapat melihat secara langsung kondisi dan berbagai persoalan di daerah. Hal ini juga mempermudah dan mempercepat respons serta menghadirkan solusi cepat atas masalah yang ditemukan. Pada masa reses ini, Komisi VIII dibagi ke tiga wilayah, yakni Provinsi Sumut, Jawa Timur, dan Jawa Tengah,” pungkasnya.