Hal tersebut disampaikan Gubernur Bobby usai berdiskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS Kota Medan, Senin (9/2/2026). “Kita minta semua kepada daerah untuk mendukung DTSEN untuk penginputan data di tahun 2026. Nah ini akan menjadi data besar kita juga, bagaimana kita mengambil kebijakan dan bagaimana kita sejahterakan masyarakat kita di Sumatera Utara,” katanya.

Bobby juga memastikan setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut selalu berbasis data. Menurutnya, seluruh perencanaan kebijakan harus dimulai dari data yang benar agar kebijakan yang dihasilkan juga tepat sasaran.

“Kita bekerja dengan starting yang benar, artinya data yang kita miliki ini benar-benar mewakili kondisi Sumatera Utara. Jangan salah ambil kebijakan, jangan salah ambil starting karena datanya tidak tepat. Oleh karena itu kita sampai di sini, kita datang ke sini memastikan data yang kita gunakan ini sudah tepat atau belum,” kata Bobby.

Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melaksanakan sensus ekonomi. Diharapkan sensus tersebut dapat menjadi benchmark peta ekonomi nasional dan menjadi dasar dalam melihat transformasi ekonomi digital.

“Harapannya sensus ini bisa jadi benchmarking peta ekonomi tentang bagaimana transformasi ekonomi digital bisa dicapture di sensus ekonomi, kami meng-capture pelaku UMKM, juga ekonomi digital. Sensus ini akan dibarengi dengan pembaruan DTSEN, jadi kita akan dapat data by name by address data 15 juta penduduk Sumut,” kata Asim.

Selain berdiskusi, Gubernur Bobby juga meresmikan ruang command center BPS. Turut hadir pada kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Armand Effendy Pohan, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, serta Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah.