Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat komitmennya dalam menerapkan konsep entrepreneur government melalui berbagai skema pembiayaan kreatif. Upaya ini menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam paparan virtual terkait Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Pemprov Sumut bersama Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumut Surya memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui inovasi dan optimalisasi sumber daya.
Salah satu langkah yang disoroti adalah digitalisasi pajak kendaraan. Pemerintah kini mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi berbasis smartphone.
Surya menegaskan bahwa kemudahan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern. Sistem pembayaran juga mendukung transaksi non-tunai yang lebih efisien dan transparan.
"Kami menyediakan solusi bagi masyarakat urban dengan layanan pembayaran malam hari, serta penggunaan QRIS. Ini adalah bagian dari dukungan kami terhadap transaksi ekonomi non-tunai yang lebih modern dan akuntabel," ujar Surya.
Selain digitalisasi, Pemprov Sumut juga menghadirkan Program Gebyar Pajak Sumatera Utara 2026. Program ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai insentif menarik.
Program tersebut memberikan apresiasi berupa undian berhadiah yang dilakukan secara berkala setiap triwulan. Di akhir tahun, akan ada undian hadiah utama bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria.
Di sektor lain, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini tidak produktif. Aset idle berupa tanah dan bangunan mulai didorong untuk dimanfaatkan oleh pihak swasta maupun masyarakat.
Pada triwulan pertama tahun 2026, pengelolaan Barang Milik Daerah telah menghasilkan pendapatan yang cukup signifikan. Sebanyak 114 aset yang sebelumnya menganggur kini telah diinventarisasi untuk dimanfaatkan secara maksimal.
Untuk mendukung transparansi, Pemprov Sumut meluncurkan sistem berbasis web bernama SIP-BMD. Sistem ini memungkinkan proses pendaftaran mitra hingga lelang sewa aset dilakukan secara terbuka dan kompetitif.
Dalam hal tata kelola keuangan, pemerintah juga mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah secara menyeluruh. Langkah ini terbukti membantu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama lebih dari satu dekade.
"Penggunaan SIPD adalah kewajiban mandatori. Mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan harus transparan. Kami juga telah merealisasikan belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta menerapkan Cash Management System (CMS)," tambahnya.
Meski demikian, pemerintah pusat memberikan sejumlah catatan penting. Salah satunya adalah perlunya peningkatan inovasi di sektor retribusi daerah.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada kondisi Badan Usaha Milik Daerah yang belum sehat. Pemerintah daerah diminta mengambil langkah strategis agar BUMD tidak terus bergantung pada penyertaan modal.
"Perlu ada kajian apakah akan dilakukan merger atau inovasi bisnis pada BUMD, sehingga ke depannya tidak terus-menerus bergantung pada penyertaan modal pemerintah," tegas Maurits.
Masukan lain juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset agar memberikan dampak lebih besar terhadap pendapatan daerah. Kolaborasi dengan pihak swasta dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan.
"Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemprov Sumut untuk terus melahirkan kreativitas dalam mencari sumber pembiayaan baru guna mendukung percepatan pembangunan di Sumatera Utara," katanya.