Zainudin Amali selaku Ketua Tim Reses bersama dengan sejumlah anggota Komisi II DPR RI, Ombudsman RI, dan perwakilan Sekretaris Kabinet RI melangsungkan rapat dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulut untuk mengetahui permasalahan pertanahan di wilayah ini, Senin Malam (27/02/2017).
Zainudin dalam sambutan pembukaannya menyampaikan maksud kedatangan DPR RI Komisi II ke BPN Sulut.
“Kehadiran DPR RI Komisi II kali ini adalah tugas untuk melaksanakan fungsi DPR dalam hal pengawasan yang sudah dikomunikasikan dengan Kementerian ATR pusat dalam rangka reses masa persidangan III tahun sidang 2016 - 2017”, ujar Ketua Komisi II DPR RI F-Golkar tersebut.
Zainudin juga menambahkan ingin mengetahui kesiapan BPN Sulut dalam reformasi agraria. “Adanya reformasi agraria yang dicanangkan oleh Presiden RI, DPR ingin mengetahui kesiapan BPN daerah dalam hal tersebut, sudah sejauh mana,” imbuh Ketua Komisi II DPR RI Dapil Gorontalo tersebut
Sambutan serta penyampaian Zainudin direspon langsung oleh Kakanwil BPN Sulut, Rowland P. Sijabat, yang mengatakan permasalahan saat ini terdapat pada pembangunan jalan Tol Manado – Bitung.
“Isi pokok permasalahan pertanahan di Sulut terdapat pada pembebasan tol Bitung - Manado, di dalam pembangunanannya banyak sengketa pertanahan karena pada saat akan dibayar, banyak yang meminta ganti rugi. Masyarakat di lokasi saat ini telah membentuk tim korban jalan tol Manado – Bitung,” ujar Rowland.
Selain Komisi II DPR RI dan Kakanwil BPN Kab/Kota se-Sulut, hadir pula dalam acara tersebut Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR, Ari Yurini dan Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR, Budi Situmorang. Sebelumnya Komisi II DPR RI juga telah melaksanakan reses bersama Gubernur Sulut dan Bupati/Walikota se-Provinsi Sulut.