Sebab, jika sebelumnya dilakukan komunikasi yang baik antara pedagang dan Pemko Binjai serta perencanaan yang matang, maka persoalan ini tidak menjadi berlarut larut. 

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Binjai, Hairil Anwar., S.Pdi., M.Pd. Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyesalkan gaya komunikasi Kepala Daerah. 

"Kami atas nama DPRD Kota Binjai sangat menyayangkan dengan gaya komunikasi Kepala Daerah yang sangat buruk dengan DPRD Kota Binjai sebagai sesama Penyelenggara Pemerintahan daerah. Beliau terkesan anggar Jabatan, anggar kekuasaan dan terlalu sombong tanpa menghargai antar Lembaga," ungkap Hairil Anwar saat dikonfirmasi awak media terkait permasalahan para Pedagang Kaki Lima, Rabu (29/4). 

Terkait tindakan Pemko Binjai yang melakukan penggusuran kepada para PKL dengan dalih Penegakan Perda, Hairil Anwar menilai jika hal itu merupakan omong kosong. Sebab menurutnya, penertiban yang dilakukan oleh Pemko Binjai melalui Tim Terpadu, tanpa perencanaan dan tidak menyiapkan solusi yang matang. 

"Pertama, jika aturan tersebut ingin ditegakkan, minimal memiliki unsur perencanaan, komunikatif dan mempersiapkan solusi terbaik untuk rakyat kita para pedagang yang mencari rejeki halal. Sebab hanya itu yang bisa mereka lakukan dengan sulitnya mencari pekerjaan saat ini," ucapnya. 

Sebagai Wakil Ketua DPRD Binjai, Hairil Anwar juga mengakui bahwa pihaknya sudah tiga kali menyurati Pemko Binjai guna mempresentasikan bagaimana perencanaan dalam penegakan Perda, dalam hal ini eksekusi yang sudah dilakukan kepada para Pedagang Kaki Lima. 

"Namun sampai saat ini justru tidak kunjung hadir dengan membawa perencanaan yang matang, alih-alih menyiapkan solusi," tegas Hairil Anwar. 

"Jadi jangan menganggap dengan memberikan surat peringatan kepada para pedagang sudah dianggap komunikatif dan cara paling benar yang dilakukan oleh Pemko," sambungnya. 

Pria yang saat ini sedang menempuh pendidikan S-3 di UIN Syarief Hidayatullah juga membeberkan alasannya mengapa harus ada perencanaan dalam penggusuran tersebut. 

"Kenapa harus ada perencanaan?! Sebab jika Perda nomor 06 Tahun 2015 yang ingin mereka tegakkan, seharusnya tidak boleh tebang pilih," ujarnya. 

Hairil Anwar juga mengatakan, DPRD Kota Binjai siap mendukung Penegakan Perda. Namun harus didasari dengan beberapa hal. 

"Jadi tidak perlu Perda tersebut di revisi, karena sebaik apapun aturan hukum yang kita buat, jika dalam penegakannya tidak didasari kebijaksanaan, hati nurani dalam rangka menegakkan keadilan, aturan itu hanya omong kosong," katanya dengan nada kesal. 

Tidak hanya itu, lanjut Hairil, jika Pemko Binjai melakukan penggusuran dengan dalih melakukan penegakan Perda nomor 06 tahun 2015, maka ribuan pedagang di Kota Binjai akan menjadi korban penggusuran karena telah melanggar Perda yang dimaksud. 

"Kalau Kepala daerah kita ini pemberani dan seorang Muslim sejati, seharusnya lokasi atau tempat permanen yang berdiri tanpa ijin dan menjual barang barang haram yang diduga berpotensi besar menjadi tempat sarang kemaksiatan, itu yang pertama kali di eksekusi. Bukan malah pedagang kecil dengan alasan kumuh dan membuat jalan macet langsung dieksekusi seperti mereka seolah-olah penjahat," ujarnya. 

Kedua, sebut Hairil Anwar, jika Kepala Daerah berpikir serta memiliki perencanaan dalam penegakan Perda dan memiliki hati nurani, seharusnya tujuan penegakan hukum itu dalam rangka menegakkan keadilan.

"Dari satu sisi memang benar para PKL melanggar aturan. Tapi harus dilihat dari sisi lainnya juga. Saat ini dengan kondisi sulitnya mencari pekerjaan dan rejeki, dengan kesulitan ekonomi saat ini, hal itu seharusnya menjadi bagian dari poin yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan eksekusi kepada para PKL," bebernya. 

Untuk itu, Hairil Anwar pun berharap agar Walikota Binjai melakukan kebijaksanaan dengan membina para Pedagang Kaki Lima. Selain diatur dan ditata, bukan tidak mungkin para pedagang juga bisa mendapatkan bantuan agar tujuan kerapian tata kota dan kelancaran lalulintas tercapai. 

"Saya yakin mereka para pedagang kaki lima pasti mau ditata, diatur dan dibina. Tapi kalau pedagang tersebut melawan untuk dibina dan ditertibkan, baru dilakukan eksekusi," kata Hairil Anwar. 

Pria yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan selalu bersosialisasi dengan masyarakat ini juga mencontohkan dampak dari banyaknya pengangguran bila para pedagang atau masyarakat tidak memiliki pekerjaan. 

"Bila angka pengangguran meningkat, maka tingkat kriminalitas juga meningkat. Hal itu tentunya membuat warga resah. Belum lagi masalah perceraian, putus sekolah, dan lain lain. Ini tentunya efek dari apa yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Walikota tau nggak!!!" ujar Hairil Anwar seraya mengatakan, bukan tidak mungkin para pedagang terpaksa harus berhutang dahulu untuk modal usaha. 

 Disisi lain, bukan tidak mungkin sebagian dari PKL merupakan kepala keluarga dan menjadi tulang punggung yang hanya dengan berdagang menjadi satu satunya mata pencaharian mereka untuk menghidupi keluarganya. 

"Apakah dengan segampang itu, dengan anggar jabatan dan kekuasaan, Walikota memandang rendah dan enteng nasib rakyat atau para PKL yang gampangnya dieksekusi. Untuk itu, komunikatif penting dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan. Ini bukan perkara rasa suka atau tidak suka terhadap Walikota, lalu dengan enteng kita sepelekan nasib mereka," bebernya. 

Ketiga, lanjut Hairil Anwar, jika Walikota memiliki hati nurani, bukan langsung melakukan eksekusi kepada para pedagang dan setelah itu baru menjanjikan untuk dipindahkan ke lokasi yang ada. 

"Jangan terlebih dahulu melakukan eksekusi setelah itu dengan santai mengatakan tenang saja nanti akan kita pindahkan kelokasi ini dan itu, nanti akan kita bantu gerobak, tenda dan lain lain. Inikan tindakan ceroboh tanpa perhitungan. Atau mungkin karena Walikota belum pernah merasakan miskin, sulitnya mencari rejeki bagi sebagian orang yang kurang beruntung nasibnya," kata Hairil dengan kesal. 

"Sudah sebulan mayoritas dari para pedagang yang ditertibkan tidak bisa mencari nafkah. Apakah Bapak tau dalam sebulan ini mereka makan atau tidak. Apakah mereka bisa membayar hutang untuk modal jualan sebelumnya. Apakah kita tau mereka bisa kasi jajan dan bayar uang sekolah untuk anak-anaknya. Apakah kita tau karena lapak mencari rejeki mereka digusur membuat mereka bisa tenang tidur dan punya semangat hidup. Beban hidup mereka saat ini tentunya tidak ringan," sambungnya. 

Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengatakan, jika penertiban para PKL didasari atas penegakan Perda, sudah sepatutnya Pemko Binjai mengkaji relokasi para pedagang yang dianggap telah melanggar aturan. 

"Hal ini sangat penting. Melakukan pembinaan itu salah satu kebijaksanaan, jangan sampai kita relokasi justru membunuh dapur mereka secara perlahan. Jadi jangan hanya berpusat bahwa PKL itu salah dan menyebabkan Masjid Agung sebagai Ikon Kota Binjai menjadi kumuh, tidak rapi dan membuat macet, lalu kita mengabaikan sudut pandang dari hati nurani bahwa mereka punya anak, istri, keluarga yang harus dinafkahi. Mereka adalah pejuang nafkah keluarga, bukan penjahat. Hari ini saya lihat seolah olah Kepala Daerah memperlakukan mereka sebagai penjahat. Tapi pedagang penjahat sebenarnya kalian diamkan dan kalian menutup sebelah mata..ini kezholiman yang nyata," tutur Hairil Anwar. 

Hairil Anwar menegaskan, masih banyak pekerjaan Kepala Daerah yang jauh lebih penting dan mendesak untuk dilaksanakan, daripada terkesan mengusik rakyat yang mencari nafkah.

"Lapangan pekerjaan tidak kita buka, tapi justru kita gusur rakyat yang membuat lapangan pekerjaannya sendiri. Seharusnya tugas pejabat itu mengayomi, melayani, membina dan membantu rakyat dengan memudahkan segala urusannya. Untuk apa kita mendapat ribuan sertifikat penghargaan dan terkesan kita berprestasi secara tertulis, tapi justru rakyat kita menderita dengan kesombongan prestasi kita itu," ujarnya. 

Diakhir ucapannya, Hairil Anwar kembali menegaskan, dirinya mengkritik kebijakan Kepala Daerah bukan karena rasa benci secara personal ataupun dari Parpol pendukung, namun karena tidak profesionalnya seorang Kepala Daerah dalam menegakkan aturan serta bersikap sombong dan anggar jabatan. 

"Jangankan Pak Amir Hamzah (Walikota Binjai_red) seandainya teman satu partai atau keluarga terdekat saya sekalipun yang jadi pemimpin dengan melakukan kezholiman yang sama, pasti akan saya lawan.. Jadi bukan perkara mencari panggung, bukan perkara mencari popularitas. Sangat picik sekali orang yang menganggap DPRD Binjai hanya bicara perjuangkan rakyat dan di cap mencari panggung. Kalau ada yang berpikir seperti itu, saya rasa terlalu picik," bebernya. 

"Saya tegaskan kembali. Ini perkara hajat hidup nasib rakyat Kota Binjai. Untuk itu, Saya Hairil Anwar beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Binjai akan terus melawan Kedzoliman yang saat ini dilakukan Pemko Binjai," demikian tutup Hairil Anwar.