Demokrat: PKS Sudah Tidak di Koalisi
JAKARTA (utamanews)
Jumat, 21 Jun 2013 08:00
okezone.com
Spanduk penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipasang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dicoret-coret warga. Spanduk yang dipasang di salah satu gang di Setiabudi, Jakarta Selatan, itu dicoret dengan kata "MUNAFIK". Rabu (12/6/2013).
Partai Demokrat menegaskan bahwa keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Partai sudah berakhir. Selanjutnya, PKS diharapkan segera menarik tiga kadernya yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
"Selesai ya selesai, itu konsekuensi. Kalau sudah ada keputusan selesai harus bisa disikapi," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2013).
Baca juga:
Nurhayati membantah jika dikatakan tiga kursi menteri yang diduduki kader PKS diincar oleh partainya.
"Saya kira bukan hanya Demokrat, 250 juta rakyat siap (menjadi menteri) juga mendukung dan banyak yang pintar-pintar juga kan," terang anggota Komisi VIII DPR ini.
Tiga hari pasca-Sidang Paripurna DPR soal APBN-P 2013, PKS tetap belum mengundurkan diri dari Setgab. Sementara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga masih enggan untuk mengeluarkan PKS.
"SBY tidak menunggu. Dia Presiden yang tidak ingin ambil keputusan dengan emosi. Kalau PKS menunggu, saya enggak tahu," tutup Nurhayati.
Keberadaan PKS di Setgab terancam sejak partai berbasis Islam itu menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Saat ini, tiga kader PKS menjabat menteri, mereka adalah Tifatul Sembiring, Salim Segaf al Jufri, dan Suswono.
(trk)
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
