DPRD Targetkan Pemekaran Simalungun Terealisasi Tahun Ini
SIMALUNGUN (utamanews)
Kamis, 06 Jun 2013 09:01
simalungun-blogger
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun, Sumut, menargetkan pemekaran Kabupaten Simalungun Hantaran bisa dilaksanakan dalam tahun ini juga karena tahun 2014 sudah masuk Pemilu.
“Adanya Pemilu Presiden pada 2014 akan menyulitkan untuk mendapatkan izin pemekaran Simalungun Hantaran. Jadi pemekaran harus tahun ini juga,” kata Ketua DPRD Simalungun, Binton Tindaon usai pembahasan tentang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi serta pemekaran Kabupaten Simalungun di Kantor Gubernur Sumut, di Medan, Selasa, 4 Juni 2013.
Baca juga:
Untuk pencapaian target waktu pemekaran itu, DPRD Simalungun akan terus mendesak agar DPRD Sumut segara menandatangani surat persetujuan pemekaran itu sehingga dapat ditandatangani Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan diteruskan ke Mendagri.
Dia menjelaskan, untuk tahap awal atau dua tahun pertama, pemekaran Kabupaten Simalungun itu nantinya akan tetap dipantau oleh Pemerintah Provinsi Sumut, dan Kabupaten Simalungun induk.
Pemantauan dilakukan hingga kabupaten baru itu mendapatkan kepala daerah yang akan memimpin kabupaten tersebut melalui Pilkada.
“Jadi selama dua tahun, Kabupaten Hantaran akan dipimpin seorang Plt (pelaksana tugas) bupati,” katanya.
Binton mengakui, selama dua tahun, kabupaten baru itu nantinya akan mendapatkan dana awal untuk melaksanakan pemerintahannya dari Pemprov Sumut dan Kabupaten Simalungun.
Pemprov Sumut akan memberikan Rp5 miliar per tahun dan untuk bantuan Pilkada Hantaran tersebut sebanyak Rp1,5 miliar.
Adapun bantuan dari Kabupaten Simalungun, juga akan sejumlah yang sama, kecuali untuk dana Pilkada yang belum bisa diputuskan.
Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil (DBH), Kabupaten Simalungun Hantaran akan mendapatkan dana Rp65 miliar yang akan diberikan secara cicilan selama dua kali dari dana Pertambahan APBD 2013 dan APBD 2014.
“Awalnya kami meminta DBH sebesar Rp59 miliar, tetapi dari hitungan Pemerintah Provinsi Sumut menjadi Rp65 miliar. Tentunya kami bersyukur,” katanya.
Apabila pemekaran disetujui, maka Hantaran mengambil 60 persen dari total luas Kabupaten Simalungan yang seluas 438.660 hektare.
“Di Kabupaten Hantaran itu jumlah penduduknya lebih banyak dengan sumber daya alam yang juga lebih banyak seperti hasil perkebunan dan pertanian,” katanya.
Sekretaris Daerah Sumut, Nurdin Lubis, menyebutkan, surat rekomendasi Gubernur Sumut tentang pemekaran itu sudah disampaikan ke DPRD Sumut.
“Diakui ada hambatan surat rekomendasi itu hampir satu tahun, karena sebagai Plt (pelaksana tugas) Gubernur Sumut, Bapak Gatot tidak diperbolehkan menandatangani,” katanya.
Sekda menjelaskan, surat rekomendasi Gubernur Sumut itu berisi tentang tiga hal yakni persetujuan untuk membantu modal awal pendirian Kabupaten Simalungun Hantaran, membantu dana Pilkada dan penyerahan aset Pemprov Sumut sebesar Rp559 miliar,” katanya.
Nurdin juga mengakui, selain Simalungun Hantaran, ada rencana pemekaran wilayah Kabupaten Mandailing Natal dengan nama Kabupaten Pantai Barat. (Ant)
Tag:
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
