Pasalnya, sebuah pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Staf Ahli Perumda Mual Nauli Raju Firmanda Hutagalung, terkait dugaan ketidakberesan proyek pemulihan air bersih di Kecamatan Pandan, memicu perdebatan hangat di ruang publik.

Melalui unggahan di media sosial pada Senin (4/5/2026), Raju menulis kalimat adanya dugaan ketimpangan antara laporan progres pekerjaan dengan realitas di lapangan.

"PANCILOK MUNAK ANYO ! (Pencuri Kalian Nya-red) PANAKKO (Pencuri-red) YANG TIDAK BERPRIKEMANUSIAAN ! Saya memilih siap di pecat dari pada diam diatas penderitaan kami dan kebusukan yang dilakukan sekelompok orang !" isi kalimat di akun Facebook Raju Firmanda Hutagalung.

"Call Send (Kirim Panggilan) kadis PU..!

Proyek ini liar ! Orang lain yang mengerjakan tapi busuknya kami yang terima. Kewajiban kami harusnya melakukan pengawasan atas proyek ini, namun tidak demikian," isi postingan tersebut.

Raju mempertanyakan progres proyek yang disebut-sebut telah mencapai 80%, padahal menurut pengamatannya, pengerjaan fisik diduga belum terlihat secara signifikan.

"Proyek ini harusnya memiliki kebermanfaatan untuk masyarakat luas, tapi sejauh yang kami tahu belum ada pengerjaan atas proyek ini ! Sementara info yang saya dengar, laporan pengerjaan sudah 80%, pertanyaan nya dimana progres 80% tersebut ?" tulisnya.

Ia juga menilai minimnya pelibatan fungsi pengawasan internal dalam proyek yang diduga berkaitan dengan pemulihan sistem air minum pascabencana tersebut.

"Tuntutan masyarakat kepada kami tinggi, sementara kami sendiri tidak paham siapa yang menjadi benalu dalam upaya percepatan perbaikan pasca bencana ini ! Senior wartawan dan LSM silahkan di Check and balances (Pengawasan dan keseimbangan)" isi kalimat yang diunggah Raju.

Proyek yang dimaksud, diduga berkaitan dengan pemulihan sistem air minum di Pandan, meliputi penggantian pipa intake ke reservoir, pembongkaran meter sambungan rumah (SR), serta pembersihan sedimen pada saringan meter, dengan nilai anggaran sekitar Rp380 juta.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Plh Kepala Dinas PUPR Tapteng Winner Napitupulu, bersama Tenaga Ahli Teknik Perumda Mual Nauli Bernardo Lumbangaol, menyampaikan klarifikasi resmi dan menegaskan bahwa informasi terkait anggaran ratusan juta yang disebut telah tersedia, adalah tidak benar.

Menurut Bernardo, sampai saat ini anggaran masih dalam tahap usulan dan belum masuk dalam APBD Tapteng Tahun 2026, baik melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) maupun sumber pembiayaan lainnya.

“Nilai Rp385 juta itu merupakan bagian dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami susun untuk pemulihan layanan air minum pascabencana. Namun, hingga saat ini belum ditampung dalam APBD,” jelasnya, Selasa (5/5/2026).

Ia menegaskan, Perumda Mual Nauli hanya sebatas menyusun dan mengusulkan RAB kepada Dinas PUPR, dengan harapan dapat diakomodir dalam anggaran daerah.

Didampingi Plh Kepala Dinas PUPR Tapteng, Bernardo mewakili pihak Perumda Mual Nauli mengimbau supaya masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

“Kami mengajak masyarakat mengacu pada sumber resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mari bersama-sama memerangi hoaks demi terciptanya informasi yang sehat dan terpercaya,” pungkas Bernardo.