Traktor Pemkab Menganggur di Tengah Peralihan, LSM Soroti Potensi Kerugian Layanan Publik dan PAD
Taput (utamanews.com)
Oleh: Winner Simanungkalit
Selasa, 05 Mei 2026 19:40
Istimewa
Operator Traktor UPT Peralatan Dinas Pertanian dan Traktor swasta melintas di jalan Silangkitang Sipoholon Taput
Wacana pengalihan alat berTraktorat berupa traktor milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) dari Dinas Pertanian kepada perusahaan daerah PT Perseroda Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara terus menuai sorotan. Proses ini telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir dan kini memasuki tahap lanjutan yang berdampak langsung pada operasional di lapangan.
Sejumlah tahapan administratif telah dilakukan dalam proses pengalihan tersebut. Salah satunya adalah penarikan kunci alat berat oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai bagian dari pengamanan aset sebelum diserahkan ke pihak perusahaan daerah.
Baca juga:
Menurut keterangan internal, pihak bidang aset telah beberapa kali melakukan pengecekan fisik terhadap seluruh unit traktor yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Pertanian. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari verifikasi aset sebelum proses serah terima dilakukan secara resmi.
"Pihak aset daerah sudah beberapa kali melakukan pengecekan traktor-traktor ini. Kunci traktor ini juga, sudah diambil pihak aset," ungkap seorang pegawai di UPT Peralatan Dinas Pertanian.
Dampak dari proses pengalihan ini mulai terasa di lingkungan kerja UPT Peralatan. Usai rapat internal yang digelar pada Senin, 4 Mei 2026, terlihat sejumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya berdiri di depan kantor tanpa aktivitas berarti.
Kondisi ini berbeda dengan situasi sebelumnya, di mana para operator traktor biasanya telah memulai pekerjaan sejak pagi hari. Kini, aktivitas operasional nyaris terhenti akibat belum adanya kejelasan tugas selama masa transisi berlangsung.
"Kami para operator traktor ini, yang biasanya pada jam segini sudah mulai sibuk melakukan aktivitas pekerjaan. Namun, adanya proses peralihan ini kami belum mendapatkan arahan pekerjaan," cetus seorang pegawai ASN yang juga merupakan operator traktor.
Situasi ini menimbulkan ironi di tengah kebutuhan petani yang tetap tinggi terhadap layanan pengolahan lahan. Di saat traktor milik pemerintah tidak beroperasi, justru alat berat milik swasta mulai mengisi kekosongan tersebut di lapangan.
Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas traktor swasta yang melintasi sejumlah wilayah, termasuk di jalur lintas Sumatera, tepatnya di kawasan Silangkitang Sipoholon menuju Tarutung. Kehadiran mereka menjadi alternatif bagi petani yang membutuhkan percepatan pengolahan lahan.
Sejumlah warga menilai pemerintah seharusnya telah memiliki kajian matang sebelum melakukan pengalihan aset strategis tersebut. Mereka juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja UPT Peralatan yang selama ini dinilai berjalan cukup baik.
"Ada baiknya Pemerintah sudah mengantongi kajian-kajian dalam proses peralihan ini. Juga, perlu evaluasi terhadap UPT Peralatan Dinas Pertanian, dimana dari hasil evaluasi tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan dari adanya UPT Peralatan Dinas Pertanian untuk kajian bisnis pada peningkatkan PAD seperti yang diharapkan," terang seorang warga Sipoholon.
Warga tersebut juga menilai bahwa selama ini tidak ada permasalahan berarti dalam pelayanan yang diberikan oleh UPT Peralatan kepada petani. Sistem kerja yang telah terbentuk dinilai sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat di sektor pertanian.
"Saya selama ini melihat setiap harinya, kesibukan para pegawai operator alat traktor tersebut. Sepertinya sudah tersistem baik yang terbentuk, dalam melayani kebutuhan masyarakat petani dalam pengelolaan lahan pertanian," lanjutnya.
Ia juga mempertanyakan alasan di balik kebijakan pengalihan tersebut, terutama jika tidak disertai dengan dasar evaluasi yang jelas. Menurutnya, para pegawai justru terkesan menjadi pihak yang terdampak tanpa kejelasan peran ke depan.
"Tidak ada permasalahan yang terdengar selama ini, jika Dinas terkait melakukan hal yang baik dimana salahnya mereka dijadikan seperti korban adanya proses peralihan ini? Sehingga kedepannya tidak ada suatu hal coba-coba dalam pengelolaan alat traktor ini kepada perusahaan daerah," tegasnya.
Keluhan juga datang dari warga lain yang melihat langsung perubahan aktivitas di lapangan. Mereka menyoroti dominasi traktor swasta di tengah tidak beroperasinya alat milik pemerintah daerah.
"Beberapa kali saya melihat alat traktor swasta, lewat di jalan besar dan yang melakukan pengelolaan lahan masyarakat petani. Traktor Pemkab.Taput menganggur, traktor swasta berjalan, ada apa ini?" keluh seorang warga.
Kondisi ini menjadi perhatian bagi kalangan pemerhati anggaran pemerintah, termasuk LSM yang menilai bahwa potensi optimalisasi aset daerah harus tetap menjadi prioritas. Mereka mendorong agar proses pengalihan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak mengganggu pelayanan publik.
Dengan situasi yang berkembang saat ini, publik menantikan kejelasan kebijakan dari pemerintah daerah terkait arah pengelolaan alat berat tersebut. Terlebih, sektor pertanian menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
