Rapat koordinasi tersebut, dipusatkan di Regale Internasional Convention Centre, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Selasa (9/7/2024).

Menkopolhukam RI, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, S.I.P menyampaikan bahwa semua element harus bersinergi mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 ini.

"Kita sepakat bahwa seluruh komponen bangsa dan negara perlu menjaga stabilitas Politik, Hukum, dan HAM dalam pelaksanaan Pilkada ini," ujarnya.

"Saya ingin penyelenggara pelaksanaan Pilkada diantaranya KPU, KPU selaku penyelenggara dan pengawas. Dan Bawaslu, DKPP dan lembaga non-Bawaslu harus on the track pada tugas dan fungsi kewenangan. KPU juga harus bersikap netral dan berintegritas. Apalagi, Pilkada 2024 jadi sejarah. Sebab, pertama kali dilakukan Pilkada serentak di Indonesia," sebut Menkopolhukam RI, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, S.I.P., saat memimpin rapat koordinasi dengan langsung.

Ia menambahkan, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemda berkewajiban memberikan dukungan dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada.

"Dukungan fasilitas tersebut berupa terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, menjamin ketersediaan anggaran," ucapnya.

Menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Menkopolhukam RI terkait kesiapan dalam melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Pj. Bupati Tapanuli Tengah, Dr. Sugeng Riyanta SH., MH., menyampaikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah siap untuk mensukseskan Pilkada serentak di Tahun 2024.

"Bahwa Pemerintah Tapanuli Tengah siap mensukseskan Pilkada serentak ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan bersinergi dengan KPU, Bawaslu, TNI Polri dan pihak lainnya, agar Pilkada berjalan dengan lancar dan sukses," jelas Pj Bupati Tapteng.

"Karena saya yakin Pilkada ini berjalan sukses, seperti pada pelaksanaan Pemilu yang lalu juga terlaksana dengan sukses. Terkait NPHD dengan pemberian Dana untuk Pilkada Kepada KPU, Bawaslu, TNI/Polri, Pemkab Tapteng siap memfasilitasinya," ungkap Dr. Sugeng Riyanta SH., MH.

Pj Bupati Tapteng juga berpesan dan menghimbau kepada semuanya untuk bersikap netral, terutama kepada ASN, Kepala Desa serta perangkat Desa untuk bersikap netral. Sebab kata Sugeng, instruksi netralitas yang ia sampaikan beberapa bulan lalu, masih berlaku hingga kini.

"Karena sudah ada instruksi Netralitas yang sudah saya sampaikan dulu dan masih berlaku hingga sekarang. Makanya saya ajak ASN, Kades dan Perangkat Desa jangan ikut-ikutan berpolitik. Biarlah pihak yang lain mengurusnya. ASN, Kades dan Perangkat Desa cukup melayani masyarakat dengan baik, bekerja profesional dan berintegritas," pungkasnya.

Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menkopolhukam RI, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, S.I.P, dihadiri oleh Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, Plt. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, S.Th.I, M.Si, beserta Ketua Bawaslu RI, Rahmad Bagja, SH., LL, M, Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Asops Kapolri, Irjen Pol Drs. Verdianto I Bitticaca, M.Hum, dan Pangkongabwilhan I, Laksdya TNI Agus Hariadi, M.Han.

Turut juga hadir Gubernur Wilayah Sumatra, Pangdam dan Kapolda Wilayah Sumatera, Walikota/Bupati Wilayah Sumatera, Forkopimda Wilayah Sumatera, KPU dan Bawaslu Wilayah Sumatera, Perwakilan Parpol, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta tamu undangan lainnya.