Rapat koordinasi tersebut, dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran Pimpinan Lembaga Negara, Kementerian, dan Kepala Daerah se-Indonesia.

Usai Pembukaan, menanggapi arahan presiden tersebut, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn mengatakan, Pemerintah Kota Pematangsiangar siap mendukung dan mengimplementasikan seluruh kebijakan strategis nasional sesuai dengan kewenangan daerah.

“Arahan presiden menjadi penguatan bagi kami di daerah untuk bekerja lebih fokus dan memastikan program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Wesly Silalahi juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat serta menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan.

Turut mendampingi Bupati Kasmarni dalam kegiatan tersebut, Sekda Junaedi A Sitanggang SSTP MSi, Plt BPKPD Alwi Andrian Lumbangaol, Plt Kabag Prokopim Fadlan Syarkawi SSTP.

Sebelumnya, dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus bekerja secara konkrit, berorientasi pada hasil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Presiden Prabowo mengingatkan agar setiap kebijakan dan program tidak terhenti pada perencanaan dan seremonial semata, melainkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya, Prabowo menekankan bahwa pentingnya swasembada pangan dan energi sebagai pilar kemandirian bangsa, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia juga mengingatkan seluruh Kepala Daerah untuk menjaga kondusivitas wilayah sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan nasional.

Selain itu, Presiden mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, serta menegaskan komitmen agar tidak ada anak Indonesia yang tidak bersekolah melalui penguatan Sekolah Rakyat dan percepatan digitalisasi pendidikan interaktif.

Pemerintah pusat juga menegaskan hilirisasi sumber daya alam sebagai prioritas nasional, termasuk agenda hilirisasi tahun 2026, serta penanganan persoalan lingkungan melalui pembangunan fasilitas waste to energy di 34 kota dan penguatan Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).