Instruksi tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi Hasil Rakornas 2026 di lingkungan Kejaksaan Negeri Poso, Senin (9/2/2026).

Dalam arahannya, Yos menegaskan bahwa penegakan hukum di Kabupaten Poso harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia meminta agar Kejari Poso menjadi motor penggerak dalam mengawal program prioritas nasional atau Asta Cita, khususnya pada sektor ketahanan pangan dan energi.

“Penegakan hukum harus mendukung program strategis nasional. Kita wajib hadir untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan,” tegas Yos.

Ia juga menginstruksikan Bidang Intelijen dan Tindak Pidana Khusus (Pidsus) agar proaktif dalam mencegah potensi kebocoran anggaran, terutama pada proyek-proyek strategis di daerah.

“Hukum harus tajam ke atas untuk keadilan, dan humanis ke bawah untuk kemanfaatan,” ujar Yos dalam arahannya.

Selain menekankan aspek penegakan hukum, Yos turut memberikan perhatian khusus pada budaya bersih di lingkungan kerja. Menurutnya, kebersihan kantor merupakan cerminan integritas seorang jaksa.

Ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Poso merupakan daerah wisata dengan potensi alam yang harus dijaga, sehingga lingkungan kerja yang bersih dan tertata turut mendukung iklim pariwisata yang sehat.

Adapun langkah konkret yang akan dilakukan Kejari Poso pasca-Rakornas meliputi pendampingan proyek strategis nasional dan daerah, penguatan penerapan Restorative Justice, serta akselerasi transformasi digital di setiap bidang.