Ormas yang mengatasnamakan agama tersebut dengan sengaja membuang kotoran lembu dan tabur bunga di depan kantor Dinas milik Pemerintah Kabupaten Asahan sebagai bentuk protes yang menyebabkan lantai menjadi kotor dan bau menyengat.

Koordinator aksi Fikri Munthe dalam orasinya mengatakan bahwa dalam Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2023 ada disebutkan bahwa dana desa tidak diprioritaskan untuk kegiatan Bimtek.

"Apalagi Bimtek tersebut sampai dilakukan di luar kota seperti Kota Medan dan Yogyakarta, kami menduga kegiatan Bimtek sengaja dilakukan demi keuntungan pribadi," jelas Fikri.

Massa PMII meminta pejabat yang bertanggung jawab mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mampu mengakomodir desa di Asahan, meminta untuk segera melakukan pemulangan anggaran yang dipakai untuk kegiatan Bimtek dan meminta Kejaksaan Negeri Asahan memanggil pejabat yang bertanggung jawab serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Asahan.

Namun dalam aksinya massa PMII Kabupaten Asahan tidak bersedia ketika ditemui oleh Kabid Pemdes Dinas PMD Kabupaten Asahan Didi Prasetyo, SSTP yang merupakan perwakilan dari Dinas PMD Asahan.

Massa PMII kemudian melanjutkan orasi dari Kantor Bupati Asahan dan sempat terjadi insiden saling dorong dengan personel Satpol PP yang berjaga di kantor Bupati Asahan kerena massa PMII tidak bersedia sepeda motornya ditertibkan oleh petugas.

Untuk kedua kali Kabid Pemerintahan Desa dinas PMD Kabupaten Asahan Didi Prasetyo, SSTP berupaya menemui massa PMII untuk memberikan penjelasan terkait kegiatan Bimtek yang dilakukan di luar kota namun tetap ditolak oleh pengunjuk rasa.

Sambil pergi meninggalkan kantor Bupati Asahan massa PMII mengatakan akan kembali menggelar aksi hingga mereka mendapat pernyataan dari pihak pemerintah kabupaten terkait tuntutan mereka mengenai kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Asahan.