Hal itu disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut Mulyono pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (7/5/2026).

Pada tahun 2024, Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumut tercatat sebesar 80,88 dan meningkat menjadi 81,2 pada tahun 2025. Sementara Indeks Demokrasi Indonesia Sumut naik dari 80,19 pada tahun 2024 menjadi 81,5 pada tahun 2025.

Menurut Mulyono, capaian tersebut menunjukkan kondisi sosial dan demokrasi di Sumut semakin baik, sehingga mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan.

“Beberapa pengukuran (indeks) ini sangat mendukung bagaimana program pembangunan bisa berjalan dengan baik,” kata Mulyono.

Untuk terus meningkatkan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Kesbangpol melaksanakan berbagai program, di antaranya edukasi dan pembekalan solidaritas ketahanan sosial serta wawasan kebangsaan bagi organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat.

Selain itu, Pemprov Sumut juga menggelar dialog yang melibatkan tokoh agama, pemimpin adat, dan masyarakat dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Program lainnya meliputi pemberantasan narkoba, sosialisasi pencegahan paham radikalisme dan terorisme, hingga sosialisasi wawasan kebangsaan bagi pelajar.

Khusus dalam pemberantasan narkoba, Kesbangpol Sumut menjalankan berbagai program sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba. 

Kesbangpol juga membentuk konselor adiksi untuk membantu penanganan masyarakat yang terpapar narkoba.

“Artinya konselor ini orang-orang yang memberikan bimbingan pada orang yang terpapar narkoba, rencana rehabilitasinya, mereka juga memberikan bimbingan pada masyarakat untuk deteksi dini,” ujar Mulyono.

Ia juga menyampaikan, Sumut saat ini gencar melakukan kampanye anti narkoba melalui berbagai media. Bahkan, Sumut menempati peringkat kedua nasional dalam kampanye anti narkoba