Pada pertemuan dengan Dir. Eksekutif DPN LKLH Irmansyah,SE. yang sengaja berkunjung Ke Kabupaten Asahan dengan Pengurus Formapp di Kisaran tanggal 14 Agustus 2024 yang lalu , menyatakan pada media ini pada hari Minggu 18 Agustus 2024 melalui Via WhatsAppNya mencetuskan, bahwa pasal yang disangkakan pada Formapp itu belum tepat substansi hukum nya.

"Sebab lokasi perkebunan yang diusahai dan dikuasai oleh Formapp tersebut berada dalam Kawasan Hutan dengan Status Fungsi HPK (Hutan Produksi Konversi) yang diselesaikan dengan implementasi Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 110A dan Pasal 110B , Melalui Skema PP. 24 tahun 2021 tentang tentang Tata Cara pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan negara Bukan Pajak yang berasal dari denda administratif dibidang Kehutanan , bukan diselesaikan secara pidana melalui Undang-undang No. 39 tentang Pekebunan". Ucap Irman 

Ditambahkan nya lagi, berdasarkan hasil kordinasi DPN LKLH dengan Kementerian LHK di Jakarta bahwa Formapp telah dtetapkan sebagai subjek Hukum atas kegiatan Usaha yang telah terbangun dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud didalam surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.Sk952/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 tentang Data dan Informaso kegiatan Usaha yang telah terbangun dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perijinan dibidang kehutanan tahap XIV a/n Subjek Hukum Forum Masyarakat Peduli Pembangunan (Formapp) di Desa Tomuan Holbung seluas 1.662,45 Ha pada Kawasan HPK, yang ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 

Untuk dilakukan penangkapan kelengkapan Data permohonan Penataan Kawasan Hutan melalui Skema PP 24 tahun 2021, yang pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di Pokja VIII Satlakwasdal (Satuan Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian UUCK Bidang Kehutanan) di Kementerian LHK sebagaimana surat dari Sekjen LHK No. No.S.42/SETJEN/SATLAKWASDAL-UUCK/B/01/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Tanggapan atas surat permohonan audiensi.

Lebih lanjut pengurus Formapp yang diketuai oleh Terima S. Sinaga bersama dengan anggota lainnya yang didampingi Penasehat Formapp Toga Sinurat tetap bersikap koperatif dan terbuka dalam menghadiri Undangan Polres tersebut walaupun bersifat undangan wawancara.

Diketahui bahwa terkait hal ini Kapolres Asahan belum ada memberikan informasi kepada media