Peristiwa tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Jaksa Agung, ST Burhanuddin, bersama Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, di Kantor Kejaksaan Agung RI pada Rabu, 9 Juli 2025 yang lalu. Gubernur Riau turut menandatangani berita acara sebagai saksi bersama pihak terkait lainnya.

Penandatanganan ini menandakan komitmen bersama dalam pemulihan lingkungan, khususnya di kawasan Taman Nasional Teso Nilo, yang selama ini menghadapi berbagai ancaman kerusakan dan perambahan. Langkah ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi keberlanjutan lingkungan serta masyarakat sekitar yang bergantung pada kawasan tersebut.

Namun, situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan tersebut, salah satunya adalah Andika Sirait, seorang warga Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Dalam sebuah pesan WhatsApp yang dikirimkan pada 13 Juli 2025, Andika mengungkapkan keresahannya mengenai rencana relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Satgas PKH.

Andika menyatakan bahwa mereka akan merelokasi secara mandiri lokasi tempat tinggal mereka. Namun, ia mengungkapkan kesulitan dalam melaksanakan hal ini karena mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk melakukannya. Ia juga merasa sangat terpukul karena anak-anak mereka tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah di sekitar lokasi mereka.

“Kami berharap kepada pemerintah untuk memberikan solusi bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki apa-apa dan selama ini hanya bergantung pada kegiatan di kawasan yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Hutan Swaka Alam ini,” kata Andika dengan penuh harap. Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat, mereka berencana melakukan aksi demonstrasi ke Jakarta untuk meminta perlindungan hukum dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI), Komisi Perlindungan Anak, serta ke Kementerian Kehutanan, Kejaksaan Agung RI, dan DPR RI untuk memperjuangkan nasib mereka.

Menanggapi keluhan Andika, Irmansyah, SE, Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Peduli Agraria (DPP Maspera), menyatakan bahwa mereka siap untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat di enam desa Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang berada di kawasan Swaka Alam Taman Nasional Teso Nilo (TNTN). Menurutnya, perjuangan ini dilakukan demi kemanusiaan dan untuk memastikan bahwa masyarakat di kawasan tersebut mendapatkan perlindungan dan keadilan.

“Ya, demi alasan kemanusiaan, kami akan bantu masyarakat di TNTN untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kami mohon agar pemerintah memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang berada di TNTN, terutama anak-anak mereka yang ingin bersekolah,” ungkap Irmansyah.

Meskipun ia tidak ingin menyalahkan pemerintah atas langkah penertiban kawasan hutan ini, Irmansyah berharap ada upaya kemanusiaan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak. “Relokasi mandiri bukanlah hal yang mudah bagi mereka. Bahkan jika itu dianggap sebagai sanksi atau pengampunan bagi masyarakat yang sudah berada di TNTN, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi mereka dengan lebih hati-hati,” lanjutnya.

Irman juga menyarankan bahwa jika pemerintah benar-benar adil dalam penertiban kawasan hutan, maka mereka harus menindaklanjuti tindakan serupa di kawasan hutan lainnya. “Kami menunggu keberanian pemerintah untuk melakukan hal yang sama di kawasan Hutan Swaka Alam Gunung Halimun Salak, Bogor. Di sana, kami melihat banyak villa mewah yang kabarnya dimiliki oleh selebritas, artis, dan oknum pejabat tinggi,” kata Irman dengan penuh kritikan.

Senada dengan Irman, Koordinator Bidang Hukum DPN Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup, Dr. Budi Abdullah, SH, MH, S.Ag., juga menegaskan bahwa pihaknya akan mempelajari dan mencari solusi terkait permasalahan ini. Ia menambahkan bahwa pandangan hukum terkait masalah tersebut akan disampaikan kepada Presiden RI, H. Prabowo Subianto, selaku Ketua Satgas PKH, serta Menteri Pertahanan RI, Kepala Kejaksaan Agung RI, dan Menteri Kehutanan RI.

“Jika diperlukan, kami siap mendampingi masyarakat di TNTN hingga tingkat pengadilan,” ungkap Dr. Budi. Ia juga menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah harus melalui kajian strategis yang melibatkan berbagai bidang, termasuk kemanusiaan, sosial, kebudayaan, dan adat.

Dr. Budi juga menyatakan bahwa mereka siap untuk menjadi penasihat hukum bagi masyarakat di TNTN yang merasa hak-hak kemanusiaannya telah terabaikan. “Setiap langkah pasti ada jalan keluarnya. Kami siap untuk mendampingi masyarakat TNTN dan memastikan bahwa hak mereka tidak dianaktirikan dalam proses ini,” ujar Dr. Budi.

Menurutnya, setiap keputusan pemerintah seharusnya tidak hanya mengutamakan kepentingan lingkungan atau penertiban kawasan hutan, tetapi juga memperhatikan hak-hak dasar masyarakat yang selama ini bergantung pada kawasan tersebut untuk kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, pendampingan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan pihak-pihak yang kurang mampu.

Sementara itu, masyarakat yang terdampak berharap agar ada solusi yang lebih manusiawi dan adil bagi mereka. Mereka berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada pemulihan lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial masyarakat yang telah lama hidup di kawasan tersebut. Para aktivis dan pengacara yang mendampingi mereka bertekad untuk terus memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang paling rentan.

Dengan adanya upaya ini, diharapkan pemerintah akan lebih sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat miskin yang terjebak dalam kesulitan hidup di tengah upaya besar untuk menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam negara.