Insiden ini terjadi ketika sekelompok massa dari Gerakan Tapteng Untuk Perubahan hendak melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Tapanuli Tengah, dan massa memilih Jalan Raja Junjungan Lubis sebagai rute menuju lokasi aksi unjuk rasa dengan pengawalan kendaraan Kepolisian setempat.

Setibahnya di depan Gereja Methodis Indonesia Pandan, sekelompok orang berupaya menghalangi Kepolisian dalam mengawal massa Gerakan Tapteng Untuk Perubahan, dan kemudian dapat di redam personil Polres Tapanuli Tengah.

Setelah situasi kondusif, pihak Kepolisian kembali mengawal massa tersebut menuju Gedung DPRD Tapteng. Saat di depan kediaman pribadi mantan Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani, yang berlokasi di pinggiran badan jalan Raja Junjungan Lubis.

Secara mendadak, kelompok yang diduga loyalis Bakhtiar melakukan penyerangan, hingga berujung saling serang meski polisi telah berupaya meredam emosi kedua kelompok berkonflik.

Namun situasi semakin memanas, ketika anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi NasDem, Rahmansya Sibarani, yang juga abang kandung mantan Bupati Tapteng, terpantau melempar batu ke arah massa yang tergabung dalam Gerakan Tapteng Untuk Perubahan.

Situasi kekacauan baru bisa terkendali setelah Polisi menerjunkan mobil taktis water canon. Sehingga kericuhan berhasil dihentikan dengan semprotan bertekanan tinggi untuk menghindari korban jiwa.

Polisi dibantu TNI juga menjembatani kedua kelompok menyepakati mengakhiri bentrok. Setelah itu, kelompok pengunjuk rasa kembali melanjutkan perjalanan menunaikan tujuan awal mereka.

Setibanya di depan Kantor DPRD, massa aksi menyapaikan aspirasi terkait polemik proyek mangkrak gedung utama Kantor Bupati Tapteng. Massa juga menuntut Ketua DPRD Tapanuli Tengah, Ahmad Rifai Sibarani untuk hadir dihadapan pendemo dan membentuk panitia khusus oleh lembaga legeslatif daerah untuk membahas isu dugaan korupsi pada proyek tersebut.

Namun, Ketua DPRD Tapteng yang juga abang kandung mantan Bupati Tapanuli Tengah periode 2017-2022, tidak hadir di tengah-tengah pengunjuk rasa.

Namun, beberapa anggota DPRD Tapteng yang hadir bersedih mendengarkan aspirasi massa dan kedua belah pihak membahas tuntutan massa.

Karena tidak ada kesepakatan sesuai tuntutan pendemo, massa kemudian membubarkan diri dari Gedung DPRD Tapteng, sekitar pukul 18:00 Wib.

Diketahui, bahwa proyek pembangunan gedung baru Kantor Bupati Tapteng dimulai tahun 2020. Proyek multi years atau tahun jamak itu telah menelan anggran hingga puluhan miliar rupiah.

Namun hingga kini proyeknya tak berlanjut dan menjadi topik perseteruan kubu-kubu poltik di Tapteng.

Berikut tuntutan Aksi massa Gerakan Tapteng Untuk Perubahan;

1. Mendesak DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membentuk Panitia

Khusus (PANSUS) guna menyelidiki penyebab kegagalan proyek pembangunan

Kantor Bupati Tapteng.

2. Meminta BPK dan APIP melakukan audit investigatif atas seluruh penggunaan

anggaran proyek tersebut sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

3. Menuntut pertanggungjawaban dari

pihak eksekutif dan kontraktor pelaksana yang terlibat dalam proyek mangkrak

tersebut.

4. Mendesak DPRD Tapteng untuk mengambil langkah pengawasan konkret agar tidak ada lagi proyek strategis daerah yang terbengkalai dan membebani APBD.

5. Menolak segala bentuk pembiaran dan penundaan penyelesaian proyek yang

berpotensi merugikan masyarakat dan daerah.

6. Meminta transparansi publik atas hasil audit dan laporan penggunaan anggaran

proyek tersebut.

Belum ada keteranga resmi dari pihak Polres Tapanuli Tengah, hingga berita ini diterbitkan.