Fraksi tersebut menyatakan dukungan penuh atas usulan pembentukan Pansus, yang merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politik mereka dalam memastikan transparansi dan kelanjutan pembangunan daerah.

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Famoni Gulo, pada keterangan pers nya menyebutkan, pihaknya telah secara resmi menyurati Ketua DPRD Tapteng untuk meminta pembentukan Pansus. Langkah ini, menurut Famoni, merupakan upaya konkret untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran puluhan miliar rupiah untuk pembangunan kantor Bupati tepat sasaran dan memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait kelanjutan proyek tersebut.

"Kita bukan mencari siapa benar atau siapa salah. Kami mendorong pembentukan Pansus ini agar tidak muncul opini liar di masyarakat. Tujuan kita jelas, yaitu memastikan pembangunan yang sudah berjalan dapat dilanjutkan dengan baik,” ujarnya, Senin (3/11/2025). 

Ia juga menegaskan, mantan Bupati maupun Bupati saat ini memiliki semangat yang sama untuk membangun Tapanuli Tengah. Karena itu, Fraksi PDI-Perjuangan berharap agar Pansus dapat menjadi wadah evaluasi dan penilaian objektif terhadap kelayakan dan keberlanjutan proyek strategis tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan plus PKB Tapteng, Joko Pranata Situmeang, menilai pembentukan Pansus menjadi langkah tepat bagi DPRD untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat.

“Bupati dan Wakil Bupati tentu menginginkan adanya kejelasan dan adanya pembatasan anggran yang jelas antara anggaran pemerintahan sebelumnya dengan yang sekarang. Pansus ini diharapkan bisa mengurai itu, menghitung progres pembangunan, besaran dana yang telah digunakan, serta potensi kendala yang dihadapi,” kata Joko.

Dirinya menjelaskan, hasil kerja Pansus nantinya dapat memberikan rekomendasi yang objektif bagi pemerintah daerah, sehingga tidak muncul dilema dalam mengambil keputusan apakah proyek pembangunan kantor bupati tersebut akan dilanjutkan, difungsikan, atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Masih di tempat serupa, Abdul Rahman Sibuea yang juga anggota Fraksi PDI-Perjuangan plus PKB Tapanuli Tengah, menegaskan langkah mereka merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

“Ribuan masyarakat sudah menyuarakan keinginan agar DPRD bertindak. Ini bukan sekadar aspirasi segelintir orang. Karena itu, kami dari Fraksi PDIP menilai perlu ada Pansus untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat sekaligus membantu pemerintah menuntaskan persoalan pembangunan ini,” tegasnya.

Lanjut Rahman, bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan uang rakyat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami tidak ingin pembangunan itu terbengkalai. Ini uang rakyat, jadi harus dipertanggungjawabkan dengan transparan,” sebut Ketua PKB Tapteng.

Sambung Samuel Tinambunan, anggota DPRD Tapteng dari Fraksi serupa, menilai bahwa pembentukan Pansus merupakan langkah elegan untuk menyatukan persepsi dan memastikan seluruh fraksi dapat bersama-sama mencari solusi terbaik bagi kelanjutan pembangunan kantor bupati.

Dengan adanya dukungan kuat dari Fraksi PDI-Perjuangan plus PKB, wacana pembentukan Pansus ini diharapkan segera dibahas dalam forum resmi DPRD Tapanuli Tengah. Harapannya, langkah ini tidak hanya menjawab kegelisahan masyarakat, tetapi juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan Tapanuli Tengah yang transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.