Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup itu, ingin secara langsung melihat kondisi daerah tersebut pasca diterpa curah hujan ekstrem disebabkan Siklon Tropis Koto–Senyar.

Intensitas hujan harian yang mencapai 310,8 mm memicu banjir dan longsor di puluhan titik sepanjang daerah aliran sungai (DAS) di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat.

Dalam kegiatan peninjauannya, Hanif juga melakukan pengawasan langsung terhadap dua perusahaan berinisial AR dan NSHE.

Kedua perusahaan tersebut beroperasi, di kawasan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

Pengawasan dilakukan untuk melihat sejauh mana aktivitas pembangunan, serta pemanfaatan ruang berkontribusi terhadap tekanan lingkungan di hulu DAS.

Pemeriksaan lapangan dilakukan setelah pantauan udara memberikan indikasi kuat adanya perubahan bentang alam yang mempengaruhi aliran air di kawasan tersebut.

Menteri Hanif menjelaskan beberapa aktivitas skala besar terbukti memberikan tekanan tambahan bagi DAS Batang Toru, terutama dalam situasi curah hujan ekstrem.

“Dari peninjauan udara, kami mengidentifikasi sedikitnya tiga sumber utama yang memperparah banjir, kegiatan hutan tanaman industri, pembangunan listrik tenaga air yang masif, dan aktivitas penambangan emas di DAS Batang Toru. Semua ini memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan,” ungkap Menteri Hanif, melalui siaran pers, Jumat (5/12/2025). 

Untuk memastikan langkah penanganan berbasis data, Menteri Hanif memaparkan bahwa identifikasi awal dilakukan melalui kombinasi pantauan udara dan groundcheck langsung di titik-titik diduga menambah beban limpasan air.

Penjelasan ini disampaikan untuk menggambarkan kondisi faktual di hulu DAS, yang kini berada dalam tekanan tinggi akibat beragam aktivitas pemanfaatan ruang.

Selain itu, kawasan hulu juga didominasi oleh hamparan luas lahan pertanian, baik lahan kering maupun lahan basah, yang turut mempengaruhi kemampuan tanah menyerap air hujan.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup( KLH/BPLH), kini melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh temuan dapat diikuti dengan tindakan korektif presisi.

Menteri Hanif menegaskan pemulihan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus memandang keseluruhan ekosistem sebagai satu kesatuan.

Ia menekankan bahwa pola curah hujan ekstrem yang terjadi belakangan ini, harus menjadi acuan baru dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

“Semua temuan ini, harus dinilai dalam satuan lanskap yang utuh. Dan, dengan intensitas hujan yang kini melampaui 250 bahkan 300 mm, KLH/BPLH akan mereview kembali seluruh persetujuan lingkungan yang berlaku di DAS Batang Toru,” jelas Hanif.

Sejalan dengan itu, KLH/BPLH memperketat pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir dan longsor termasuk dua perusahaan yang disidak, di Batang Toru.

Setiap kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai, kini diverifikasi ulang terhadap izin lingkungan dan kesesuaian tata ruang.

Penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang berpotensi menambah risiko bencana.

Selanjutnya, Menteri Hanif juga masih akan melakukan verifikasi lapangan secara langsung terhadap perusahaan lainnya, yang terindikasi memberi kontribusi signifikan pada tekanan lingkungan sehingga memperparah bencana banjir dan longsor, di wilayah Sumatera.