Sugeng Riyanta dilantik sebagai Pejabat Bupati Tapanuli Tengah, oleh Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanuddin, pada Rabu 15 November 2023 atau 44 Hari lalu, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan.
Sugeng diklaim telah menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) senilai Rp 13.417.632.230 Tahun 2023, dalam tempo 16 hari yang sebelumnya dikabarkan pertanggal 12 Desember mengalami defisit 43 miliar.
Pj Bupati Tapteng, Dr Sugeng Riyanta S.H, M.H, saat dikonfirmasi Utamanews.com menyampaikan bahwa dirinya telah mengeluarkan kebijakan untuk pengendalian.
"Benar, posisi APBD kita per hari ini, Tanggal 29 Desember 2023, memang sudah surplus 13,4 Miliar lebih, dan sebelumnya posisi per tanggal 12 Desember defisit 43 Miliar. Ya itu karena saya kendalikan langsung arus kas keluar. Saya lakukan beberapa kebijakan untuk pengendalian kas," sebut Pj Bupati, Jumat (29/12/2023).
Sugeng Riyanta juga menjelaskan, pengendalian penghematan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan melakukan pemotongan di beberapa pos belanja yang dinilai tidak urgent dan sifatnya ceremony, langsung dilakukan Pj Bupati Tapteng.
"Itu kita lakukan karena sifatnya tidak urgent, termasuk Pengetatan syarat dan prosedur pengajuan pencairan Ganti Uang (GU) atas belanja pada OPD besar (Dinkes, PU, Pendidikan) yang berpotensi rawan penyimpangan, serta optimalisasi pendapatan juga dilakukan," beber Eks Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Lanjutnya, dari kebijakan itu Kas di RKUD dapat terhemat sebesar Rp 39.770.288.106, yang berasal dari OPD diluar OPD besar (Dinkes, Disdik, PU), sebesar Rp. 18.570.288.106. Disdik sebesar Rp. 11.500.000.000, Dinkes sebesar Rp. 8.000.000.000, dan PU sebesar Rp. 1.780.000.000,. Selain penerimaan tersebut, Kas juga optimal sesuai proyeksi, kecuali PAD yang tidak memenuhi target.
"Dari langkah-langkah yang saya ambil tersebut, APBD yang semula defisit 43 M, bergeser surplus diangka Rp. 13.417.632.230, Kondisi ini harus kita syukuri bersama dan kedepan harus menjadi rujukan untuk menyusun dan melaksanakan APBD yang prudent dan pro rakyat," tegasnya.