Di mana, puluhan kabupaten/kota di Sumut masih mengelola sampah sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara pembuangan terbuka atau Open Dumping.

Seharusnya, pemerintah daerah sudah mengelola sampah melalui metode sanitary landfill atau controlled landfill, sebagaimana dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Satu di antara daerah yang mendapat teguran, yakni Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hal ini disampaikan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Pegiat Sosial, MO Batubara menilai, permasalahan sampah ini kerap dianggap sepele oleh pemerintah daerah. Padahal, dari pengelolaan sampah ini dapat menentukan daerah tersebut dikatakan maju atau tidak. 

"Masalah sampah ini jangan kerap dianggap sebagai hal yang sepele. Pengelolaan sampah ini dapat menentukan daerah tersebut dikatakan maju atau tidak. Bahkan jikalau daerah tidak baik mengelola sampah akan dianggap daerah miskin," kata dia.

Tidak hanya itu, permasalahan ini juga kerap akan menimbulkan konflik sosial pada daerah yang volume sampahnya tak terkontrol.

"Gegara sampah akan menimbulkan konflik sosial pada daerah tersebut. Karena daerah tersebut merasa terkucilkan, sebab wilayahnya hanya menjadi tempat pembuangan sampah," jelasnya.

Dengan adanya teguran ini, kata dia berharap daerah-daerah yang mendapatkan teguran untuk membenahi wilayahnya.

"Kalau sudah ada teguran, daerah tersebut harus segera mengatasi permasalah sampah yang selama ini terjadi," ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga menyinggung mengenai ambisi Bupati Labuhanbatu Utara Hendri Yanto Sitorus maju sebagai calon Ketua DPD Golkar Sumut. 

Menurutnya, Hendri Yanto Sitorus belum dapat mengatasi permasalah sampah di Labuhanbatu Utara, bagaimana memimpin Golkar Sumut.

"Bagaimana mau mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Golkar Sumut, jika permasalahan sampah aja di Labura tidak dapat terselesaikan dengan baik bagaimana mau memimpin daerah lain," katanya.

Sebaiknya, sambungnya, Hendri Yanto Sitorus memikirkan bagaimana menyejahterakan masyarakat di Labura ketimbang berambisi untuk hal yang dianggap berlawanan dengan kemampuannya.

"Kalau saya melihat, lebih baik Pak Bupati Labura memikirkan bagaimana menyejahterakan masyarakat dan memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah sampah ini," ungkapnya. 

Selain itu, dari pemberitaan yang muncul belakangan di media sosial, Pemerintah Daerah Labuhanbatu Utara diterpa permasalahan dugaan korupsi.

"Saya lihat dibeberapa pemberitaan pada media sosial dugaan korupsi tengah menghantui Pemkab Labura. Lebih baik fokus aja pak Bupati Labura dengan masalah dan mencari solusi untuk mengatasinya," jelasnya.