Jeki Murib selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh kelompok separatis bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua. Ia diduga memiliki peran penting dalam berbagai aksi kekerasan yang terjadi di Kabupaten Puncak dan Mimika.

Menurut laporan yang disampaikan, aktivitas kelompok yang dipimpin Jeki Murib kerap menimbulkan gangguan terhadap stabilitas keamanan. Termasuk di antaranya gangguan terhadap objek vital nasional, seperti area operasional PT Freeport Indonesia.

Data yang dihimpun menyebutkan bahwa Jeki Murib diduga terlibat dalam pembakaran kompleks menara di Kampung Kago, Distrik Ilaga, pada 15 Agustus 2023. Aksi tersebut menjadi salah satu rangkaian insiden yang memperburuk situasi keamanan di wilayah tersebut.

Selain itu, ia juga dikaitkan dengan kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap pekerja pembangunan puskesmas di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, pada 19 Oktober 2023. Peristiwa ini sempat menimbulkan ketakutan di kalangan tenaga pembangunan yang bertugas di daerah terpencil.

Pada perkembangan berikutnya, Jeki Murib diduga terlibat dalam penembakan di Bandara Aminggaru pada 18 Juni 2025. Insiden tersebut berdampak pada terganggunya aktivitas penerbangan dan mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.

Tak hanya itu, ia juga disebut terlibat dalam penyanderaan terhadap 18 karyawan PT Freeport Indonesia di Tower 270, Distrik Tembagapura, pada 8 Januari 2026. Aksi tersebut menjadi perhatian luas karena menyangkut keselamatan pekerja di kawasan industri strategis.

Keterlibatan lainnya mencakup penyerangan dan perampasan senjata terhadap anggota Koramil Tembagapura pada 11 Februari 2026. Dalam kejadian tersebut, seorang warga sipil dilaporkan mengalami luka-luka.

Jeki Murib juga dikaitkan dengan penembakan terhadap dua karyawan PT Freeport Indonesia di area Grasberg. Selain itu, ia diduga terlibat dalam penyerangan terhadap aparat kepolisian yang tengah melakukan evakuasi korban pada 11 Maret 2026.

Rangkaian aksi kekerasan tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap kondisi keamanan di wilayah Papua. Selain menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, kejadian-kejadian tersebut juga menghambat aktivitas sosial dan perekonomian.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menyatakan bahwa operasi penindakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas TNI dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Ia menegaskan bahwa langkah tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.

“Operasi penindakan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas TNI dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf B poin 1 dan 2, terkait penanganan gerakan separatis bersenjata dan pemberontakan,” ujar Wirya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa operasi tersebut juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya pendekatan terpadu antara aspek keamanan dan kesejahteraan di Papua.

Menurutnya, pendekatan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan stabilitas jangka panjang.

Koops TNI Habema menegaskan bahwa operasi dilakukan secara terukur dan profesional. Aspek keselamatan masyarakat sipil disebut menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Selain itu, operasi tersebut juga disebut mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Dukungan datang dari tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, hingga masyarakat setempat.

Di akhir pernyataannya, pihak TNI mengimbau kepada pihak-pihak yang masih terlibat dalam kelompok bersenjata untuk menghentikan aksi kekerasan. Mereka diminta kembali ke tengah masyarakat dan berkontribusi dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif di Papua.