Sesuai hasil pertemuan DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Sumut dengan DPD Provinsi Sumut beberapa waktu lalu, soal Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) Partai Golkar harus segera dilaksanakan. Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution, Senin (11/12/2017).

Menurut Irsan, melihat kondisi politik yang berkembang, ia mendorong agar Partai Golkar secepatnya melaksanakan Munaslub guna mewadahi kondisi nasional partai saat ini. Apalagi, sesuai dengan AD/ART partai, jika ada lebih dari 2/3 DPD se-Indonesia yang menyetujuinya, maka Munaslub sudah layak untuk dilakukan.

"Kami dari DPD Partai Golkar Padangsidimpuan mendorong agar Munaslub dilakukan, apalagi melihat kondisi nasional partai saat ini dan sangat memungkinkan untuk secepatnya dilakukan," ungkap Ketua DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan ini.

Dengan dilakukannya Munaslub, kata Irsan, bakal dapat menjawab kondisi dan agenda politik nasional nantinya. Apalagi, agenda politik nasional yang dalam waktu dekat yang akan dihadapi yaitu Pilkada serentak 2018. Dan pada awal Tahun 2018 nanti, sudah masuk tahap pendaftaran bakal calon.

"Jadi kita harapkan, sebelum akhir tahun ini (2017) Munaslub dapat dilakukan. Apalagi sesuai dengan tahapan di KPU terkait Pilkada serentak 2018, sekitar awal Januari 2018 sudah masuk tahap pendaftaran," ujarnya dan hal itulah yang menjadi dilema jika Munaslub tidak secepatnya digelar. 

Jika Munaslub dilakukan sebelum tahapan tersebut, maka waktu bagi partai untuk melakukan konsolidasi dan langkah-langkah politik dapat juga diatasi.

"Dan kita sangat berharap, mendorong dan menyetujui, agar Munaslub Partai Golkar dapat dilakukan sebelum akhir tahun ini," pintanya.

Jika nanti Munaslub dilakukan, kata Irsan, diharapkan bisa menjadi lompatan baru dan sebuah terobosan politik untuk menghadapi agenda politik nasional lainnya seperti Pileg dan Pilpres 2019.

"Semoga sebagai partai tertua dan berpengalaman, pimpinan bisa membuat sikap strategis, mencermati perkembangan yang ada, merespon kondisi politik yang ada, dengan mengedepankan rasionalitas dan objektivitas," pungkasnya.