“Harusnya, Puskesmas itu naik kelas jadi rumah sakit, bukan sebaliknya. Tapteng memiliki wilayah yang luas, harusnya layanan kesehatan itu lebih didekatkan ke masyarakat,” sebut Masinton Pasaribu kepada warga Kecamatan Manduamas, Selasa (22/10/2024).

Masinton Pasaribu didampingi calon Wakil Bupati, Mahmud Effendi Lubis mengatakan, jarak dari Sirandorung dan Manduamas ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan itu cukup jauh, dan butuh waktu tempuh lebih kurang hingga 3 jam.

“Kalau ada warga di sini yang mengalami kondisi gawat darurat, tentu akan sulit mendapatkan pertolongan,” kata Masinton Pasaribu.

Dia mengungkap, Masinton-Mahmud (MAMA) akan menghadirkan rumah sakit umum di wilayah yang terdekat dari Manduamas, karena ini termasuk salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

“Ini serius, agar pelayanan rumah sakit umum daerah tersebut nantinya bisa mengcover kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Itulah komitmen kami,” jelasnya.

Bila rakyat memberikan amanah dan kepercayaan kepada pasangan Masinton-Mahmud sebagai pemimpin di Tapteng, masyarakat dipersilakan menagih janji tersebut.

“Demikian pula di setiap kecamatan akan hadir puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Ini bukan sekadar janji, tapi ini komitmen kami. Monggo bapak-ibu, silakan ditagih nanti. Tapi sebelum ditagih kami sudah merealisasikannya,” ujar Masinton didampingi Mahmud.

Masinton mengungkap, selama blusukan keluar masuk desa dan kecamatan di Tapteng, pihaknya menerima informasi bahwa saat ini, sangat sulit menjadi kepala desa mau pun perangkat desa.

“Selama ini, mereka cuma jadi objek sapi perah. Kasihan melihat kepala desa kita. Mereka punya anggaran dana desa, tetapi hampir 70% anggaran dana desa itu disetorkan ke oknum-oknum pimpinan di kabupaten,” kata Masinton.

Masinton menjelaskan, berdemokrasi di dalam proses Pilkada harus dengan riang gembira. Jangan ada lagi masyarakat yang mau ditakut-takuti dan diancam-ancam tidak akan mendapatkan jatah program PKH apabila memilih MAMA.

“Jangan pernah mau ditakut-takuti bapak ibu. PKH itu bukan program pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat. Saya 10 tahun jadi anggota DPR RI, dan saya ikut membahasnya. Itu anggaran memang diperuntukkan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu,” sebutnya.

Bagi masyarakat yang punya rezeki dan ekonominya mencukupi, jangan mau terima program PKH itu. Tapi kalau benar-benar susah ekonominya dan tidak mampu, kemudian tidak diberikan karena beda pilihan politik, itulah yang namanya zolim.

“Kalau MAMA menang di Pilkada dan menjadi pemimpin Tapteng, akan hadir pemerintahan yang adil untuk semua. Pemerintahan yang punya komitmen dan anti korupsi,” ujarnya.

Kalau pemimpinnya tidak korupsi, maka fasilitas dan layanan kesehatan masyarakat dari mulai anak balita hingga lansia bisa diperhatikan.

Kalau pemimpinnya tidak korupsi, maka sarana dan fasilitas pendidikan bisa ditingkatkan, begitu pun dengan tunjangan guru. Tetapi kalau pemimpinnya bermental korup, semua itu tidak akan pernah terjadi.

“Jalan-jalan yang masuk ke pelosok-pelosok nanti kita perbaiki. Begitu pun nanti anggaran dana desa, siapa pun kepala desanya akan kami berikan keleluasaan sepanjang itu untuk meningkatkan fasilitas masyarakat desa,” katanya.

Jadi, kepala desa tidak perlu lagi setor-setor, supaya ada pembangunan di desa-desa. Itulah nanti yang dihadirkan di Tapteng.

“Kalau pemerintahannya korup, pasti dia minta setoran. Itulah fenomena yang terjadi selama ini,” ungkap Masinton.