Kunjungan Komisioner Bawaslu Binjai yang didampingi Panwaslu Kecamatan tersebut untuk memastikan proses terhadap penyusunan DPTb dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan PKPU Nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan PKPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. 

“Terkait dengan pelaksanaan pengawasan tersebut, kita menekankan agar Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan dapat memastikan prosedur pindah memilih dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan disertai dengan alat bukti pendukung alasan pindah memilih," ujar Fadhil. 

Selama proses penyusunan DPTb, sambung Fadhil, kegiatan monitoring serupa akan terus dilakukan di semua Kecamatan dan Kelurahan yang ada di wilayah Kota Binjai. 

"Selain melakukan sosialisasi ke masyarakat, kita juga harus jemput bola atau metode uji petik. Untuk itu, penyelenggara pemilu baik itu dari jajaran Bawaslu maupun KPU, harus rajin melakukan koordinasi dan penelusuran dengan berbagai pihak sampai ke tingkat kelurahan dan lingkungan," bebernya.

Lebih lanjut dikatakan Fadhil Azhar, metode yang dimaksud dilakukan sebagai upaya untuk mengawasi adanya potensi pindah tempat memilih atau alih status. Misalnya, pemilih yang pindah tempat tinggal, maka pindah ke TPS lain, sehingga mempunyai hak pilih dan berdampak terhadap jumlah pemilih pada suatu wilayah.

"Walaupun DPT sudah ditetapkan, tetapi Bawaslu akan memastikan akurasi data yang tepat saat hari pemungutan suara. Hal tersebut supaya surat suara tidak disalahgunakan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Mantan ketua PPK Kecamatan Binjai Utara pada Pilkada tahun 2020 ini juga memerintahkan kepada seluruh jajaran Panwaslu se-Kota Binjai untuk membuka posko "Kawal Hak Pilih" di wilayahnya masing masing. Hal itu sebagai salah satu upaya Bawaslu menjaga hak pilih masyarakat pada Pemilu serentak 2024

"Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang pindah domisili supaya mengurus administrasinya ke kantor KPU dan jajarannya. Karena, baik itu KPU, PPK dan PPS, telah menyediakan pos pelayanan untuk mengakomodir DPTb tersebut sampai dengan 15 Januari 2024, agar dicatat ke daftar pemilih tambahan untuk Pemilu 2024," pungkasnya.