Jumat, 03 Jul 2020 20:26
  • Home
  • Opini
  • Menepis Tudingan Kecurangan dalam Pemilu 2019

Menepis Tudingan Kecurangan dalam Pemilu 2019

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Lisa Rahmawati, pengamat sosial politik
Jumat, 14 Jun 2019 03:14
@joglosemarnews
Tim kuasa hukum Capres 01
Habis pemilu terbitlah tudingan kecurangan, tudingan tersebut lantas membuat masyarakat Indonesia merasa de Javu, apalagi salah satu Paslon sampai sempat mendeklarasikan kemenangan hanya karena melihat hasil surveinya, niscaya suasana politik semakin panas meski pemilu telah usai.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo- Sandiaga tercatat sempat melontarkan tudingan kecurangan pemilu 2019 setelah adanya publikasi quick count sejumlah lembaga yang menempatkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 02 itu dibawah lawannya, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Untuk menepis tuduhan maupun anggapan tentang kecurangan dalam Pemilu 2019, Mantan Ketua MK Mahfud MD, sempat mendatangi kantor Komisi Pemililah Umum (KPU).


Dirinya mengaku bahwa kehadirannya di KPU, adalah untuk memastikan tak ada kecurangan yang dilakukan KPU, sebagaimana narasi yang banyak muncul di publik saat itu bahkan sampai sekarang.

Mahfud juga mengatakan, meskipun terjadi beberapa kesalahan Entry Data Scan formulir C1 ke sistem Situng KPU, tetapi hal itu bukan berarti KPU curang. Apalagi kesalahan entry data ternyata tidak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan TPS.

KPU telah menjamin transparansi penghitungan dan rekapitulasi suara, lantaran setiap petugas dan saksi di TPS memegang formulir C1 atau hasil penghitungan suara. "Jadi jangan tindak sendiri- sendiri dan jangan terus kembangkan hoax yang seakan- akan disini ada rekayasa", tukas Mahfud MD.

Dalam hal ini Polri juga terus mengawasi kemungkinan adanya tindak pidana dalam proses pemilu 2019. Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penegakkan hukum terhadap pihak tertentu yang mencoba memprovokasi masyarakat.

Tito menjelaskan, apabila terdapat pihak yang menuding adanya kecurangan dalam pemilu tanpa bukti yang jelas, maka dapat terancam pidana dengan UU nomor 46 pasal 14 dan 15 atau menyebarkan berita bohong yang menyebabkab keonaran.


"Misal bilang kecurangan tapi buktinya tidak jelas, lalu terjadi keonaran, maka masyarakat terprovokasi. Maka yang melakukan bisa digunakan pasal itu", tutur Tito.

Pihaknya juga mengatakan, kemungkinan tindakan pidana itu sama seperti kasus Ratna Sarumpaet yang pernah mengaku dipukuli. Ratna disebut menyebarkan berita bohong dan menyebabkan keonaran.

Meski tuduhan pemilu curang sukar untuk diredam, KPU siap mematahkan dalil yang menyebut pelaksanaan pemilu curang secara terstruktur dan sistematis. KPU dalam perkara PHPU di MK berkedudukan sebagai termohon. Sehingga KPU harus siap dalam menghadapi permohonan pemohon yang sudah diajukan ke MK. Hal ini sekaligus untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan selama ini oleh KPU.

Dalam menyusun jawaban tersebut, Komisioner KPU Pramono telah mempersiapkan dua hal. Pertama, KPU akan mempelajari pokok- pokok permohonan pemohon, agar bisa memastikan dimana fokus permasalahan dan apa substansi yang dimohon.

Langkah selanjutnya, KPU akan mengkoordinasi seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun jawaban atas pokok-pokok permohonan. KPU ingin memastikan bahwa KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menguraikan jawaban secara jelas, baik dari sisi kuantitatif maupun uraian kronologis.


"Dengan cara demikian forum persidangan di MK akan kami maksimalkan untuk membantah dalil- dalil yang diajukan pemohon, serta mematahkan tuduhan bahwa KPU telah melakukan berbagai kecurangan selama proses tahapan pemilu", tutur Pramono.

Selain itu untuk membuktikan pemilu curang, pemohon atau penggugat haruslah melampirkan bukti otentik dalam laporan gugatannya, bukan dengan salinan berita dari media daring.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, bahwa proses sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya menjadi kesempatan bagi peserta pemilu untuk mendapatkan keadilan pemilu.

"Bagi kami penyelenggara, yang disampaikan atau dituduh tidak berlaku adil juga penting mendapatkan keadilan pemilu di MK. Bahwa hasil kerja penyelenggara pemilu tidak manipulatif dan tidak curang", tuturnya.

Viryan juga menegaskan bahwa KPU akan membuktikan di persidangan MK bahwa pihaknya telah bekerja sesuai aturan dan tidak berlaku manipulatif. Dengan demikian, persidangan MK menjadi kesempatan bagi KPU juga untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan negatif terhadap KPU.

Dalam hal ini tentu para peserta pemilu yang ingin mencari keadilan di MK haruslah melampirkan bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar asumsi dan pernyataan yang memperkeruh suasana.
Editor: Iman

T#g:MKPilpres 2019
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Rabu, 01 Jul 2020 13:31

    Peringatan Hari Jadi Kota Medan Ke-430 Dilakukan Secara Virtual

    Peringatan Hari Jadi Kota Medan ke-430 tahun 2020 dilakukan secara virtual dari Command Center Balai Kota Medan, Rabu (1/6/2020). Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi bertind

  • Jumat, 19 Jun 2020 06:59

    Sekda: OPD Harus Jeli & Paham Laksanakan Program Prioritas Di Tengah Pandemi Covid-19

    Sekretaris Daerah Kota Medan (Sekda) Kota Medan Ir H Wiriya Alrahman meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemko Medan agar dapat memaklumi kondisi keuangan Pemko Medan saat

  • Jumat, 12 Jun 2020 19:42

    Pemko Medan Terima Bantuan 128.870 Paket Sembako Dari Pemprovsu

    Sebanyak 128.870 paket Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang terdiri dari beras 10 kg, mie instan 20 bungkus, minyak goreng 2 liter dan gula 2 kg diterima Pemko Medan.Bantuan tersebut berasal dari

  • Kamis, 11 Jun 2020 19:31

    Ini Laporan 3 Camat Pada Bupati Sergai Soal Penyaluran Bantuan Dampak Covid-19

    Tujuan evaluasi dan monitoring ini bukan hanya menyasar aspek kumulatif namun juga sisi kualitatif. Maka dari itu dalam kunjungan ini juga dilibatkan pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif agar mas

  • Kamis, 11 Jun 2020 18:21

    Pemko Medan Salurkan Bantuan Kepada Wartawan Terdampak Covid-19

    Pemko Medan kembali menyalurkan bantuan Sembako kepada wartawan yang selama ini bertugas di lingkungan Pemko Medan. Terhitung, sebanyak 200 wartawan menerima bantuan Sembako berupa beras, mie instan,

  • Selasa, 09 Jun 2020 03:19

    Anggota TNI AL dan Siswa SMP, Warga Serdang Bedagai Positif COVID-19

    Jumlah positif virus corona (COVID-19) di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara (Sumut), terus bertambah. Terbaru, 2 warga Sergai kembali dinyatakan positif COVID-19, sehingga total warga

  • Senin, 08 Jun 2020 01:07

    Perlu Pemulihan Ekonomi Di Tengah Pandemi Covid-19

    Indonesia dikhawatirkan akan mengalami resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pemerintah berusaha keras agar sektor ekonomi ini bangkit lagi. Caranya dengan melakukan program pemulihan ekonomi nasion

  • Minggu, 07 Jun 2020 05:07

    Gugus Tugas Covid-19 Sergai Tegakkan Diagnosa OTG Pasca Penambahan 2 Kasus Positif

    Pasca ditetapkannya 1 orang warga Kecamatan Perbaungan berinisial AS (29) positif terjangkit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Serdang Beda

  • Kamis, 04 Jun 2020 12:24

    Pemko Medan Akan Beri Bantuan Pada Perguruan Swasta

    Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan No.429/3481 tanggal 14 Mei 2020 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Pada Perguruan Swasta mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), SD dan

  • Selasa, 02 Jun 2020 18:22

    GMKI Sayangkan Rapat Pembahasan Covid-19 di DPRD Pematangsiantar Tertutup Untuk Umum

    Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun menyikapi pertemuan tertutup pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gu

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak