Minggu, 16 Jun 2019 04:38
  • Home
  • Opini
  • Menepis Tudingan Kecurangan dalam Pemilu 2019

Menepis Tudingan Kecurangan dalam Pemilu 2019

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Lisa Rahmawati, pengamat sosial politik
Jumat, 14 Jun 2019 03:14
@joglosemarnews
Tim kuasa hukum Capres 01
Habis pemilu terbitlah tudingan kecurangan, tudingan tersebut lantas membuat masyarakat Indonesia merasa de Javu, apalagi salah satu Paslon sampai sempat mendeklarasikan kemenangan hanya karena melihat hasil surveinya, niscaya suasana politik semakin panas meski pemilu telah usai.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo- Sandiaga tercatat sempat melontarkan tudingan kecurangan pemilu 2019 setelah adanya publikasi quick count sejumlah lembaga yang menempatkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 02 itu dibawah lawannya, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Untuk menepis tuduhan maupun anggapan tentang kecurangan dalam Pemilu 2019, Mantan Ketua MK Mahfud MD, sempat mendatangi kantor Komisi Pemililah Umum (KPU).


Dirinya mengaku bahwa kehadirannya di KPU, adalah untuk memastikan tak ada kecurangan yang dilakukan KPU, sebagaimana narasi yang banyak muncul di publik saat itu bahkan sampai sekarang.

Mahfud juga mengatakan, meskipun terjadi beberapa kesalahan Entry Data Scan formulir C1 ke sistem Situng KPU, tetapi hal itu bukan berarti KPU curang. Apalagi kesalahan entry data ternyata tidak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan TPS.

KPU telah menjamin transparansi penghitungan dan rekapitulasi suara, lantaran setiap petugas dan saksi di TPS memegang formulir C1 atau hasil penghitungan suara. "Jadi jangan tindak sendiri- sendiri dan jangan terus kembangkan hoax yang seakan- akan disini ada rekayasa", tukas Mahfud MD.

Dalam hal ini Polri juga terus mengawasi kemungkinan adanya tindak pidana dalam proses pemilu 2019. Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penegakkan hukum terhadap pihak tertentu yang mencoba memprovokasi masyarakat.

Tito menjelaskan, apabila terdapat pihak yang menuding adanya kecurangan dalam pemilu tanpa bukti yang jelas, maka dapat terancam pidana dengan UU nomor 46 pasal 14 dan 15 atau menyebarkan berita bohong yang menyebabkab keonaran.


"Misal bilang kecurangan tapi buktinya tidak jelas, lalu terjadi keonaran, maka masyarakat terprovokasi. Maka yang melakukan bisa digunakan pasal itu", tutur Tito.

Pihaknya juga mengatakan, kemungkinan tindakan pidana itu sama seperti kasus Ratna Sarumpaet yang pernah mengaku dipukuli. Ratna disebut menyebarkan berita bohong dan menyebabkan keonaran.

Meski tuduhan pemilu curang sukar untuk diredam, KPU siap mematahkan dalil yang menyebut pelaksanaan pemilu curang secara terstruktur dan sistematis. KPU dalam perkara PHPU di MK berkedudukan sebagai termohon. Sehingga KPU harus siap dalam menghadapi permohonan pemohon yang sudah diajukan ke MK. Hal ini sekaligus untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan selama ini oleh KPU.

Dalam menyusun jawaban tersebut, Komisioner KPU Pramono telah mempersiapkan dua hal. Pertama, KPU akan mempelajari pokok- pokok permohonan pemohon, agar bisa memastikan dimana fokus permasalahan dan apa substansi yang dimohon.

Langkah selanjutnya, KPU akan mengkoordinasi seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun jawaban atas pokok-pokok permohonan. KPU ingin memastikan bahwa KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menguraikan jawaban secara jelas, baik dari sisi kuantitatif maupun uraian kronologis.


"Dengan cara demikian forum persidangan di MK akan kami maksimalkan untuk membantah dalil- dalil yang diajukan pemohon, serta mematahkan tuduhan bahwa KPU telah melakukan berbagai kecurangan selama proses tahapan pemilu", tutur Pramono.

Selain itu untuk membuktikan pemilu curang, pemohon atau penggugat haruslah melampirkan bukti otentik dalam laporan gugatannya, bukan dengan salinan berita dari media daring.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, bahwa proses sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya menjadi kesempatan bagi peserta pemilu untuk mendapatkan keadilan pemilu.

"Bagi kami penyelenggara, yang disampaikan atau dituduh tidak berlaku adil juga penting mendapatkan keadilan pemilu di MK. Bahwa hasil kerja penyelenggara pemilu tidak manipulatif dan tidak curang", tuturnya.

Viryan juga menegaskan bahwa KPU akan membuktikan di persidangan MK bahwa pihaknya telah bekerja sesuai aturan dan tidak berlaku manipulatif. Dengan demikian, persidangan MK menjadi kesempatan bagi KPU juga untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan negatif terhadap KPU.

Dalam hal ini tentu para peserta pemilu yang ingin mencari keadilan di MK haruslah melampirkan bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar asumsi dan pernyataan yang memperkeruh suasana.
Editor: Iman

T#g:MKPilpres 2019
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Jumat, 14 Jun 2019 06:14

    Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Semeru 2019 dan Persiapan Pengamanan Sidang PHPU

    Kapolres Bersama Komandan Kodim 0824/Jember Pimpin Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Semeru 2019 dan Persiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

  • Rabu, 12 Jun 2019 11:22

    Mari Dukung Hasil Keputusan Sidang MK Tanpa Makar Demi Persatuan Dan Kemajuan Bangsa

    Pelaksanaan Pemilu 2019 ini dinilai banyak pihak sudah berjalan baik secara prosedural dan substansial walau tetap terus disempurnakan pada pelaksanaan di waktu waktu mendatang. Pemilu baik secara pro

  • Rabu, 12 Jun 2019 07:52

    Plt Bupati Labuhanbatu Anggarkan Mobil Damkar Kecamatan Panai Hilir

    Plt Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe, mengakui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu akan menganggarkan pengadaan mobil pemadam kebaran (Damkar) di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Lab

  • Minggu, 02 Jun 2019 10:42

    GMKI Cabang Pematangsiantar-Simalungun Gelar Kegiatan Masa Bimbingan (MABIM)

    GMKI Cabang Pematangsiantar-Simalungun melaksanakan kegiatan Masa Bimbingan (MABIM) pada tanggal 31 Mei- 01 Juni 2019 di Student Center (SC) GMKI Pematangsiantar-Simalungun yang terletak di Jalan Asah

  • Rabu, 29 Mei 2019 21:19

    Terkait longsor, PMKRI Meminta Pemkab Simalungun Kaji AMDAL Perusahaan

    Kejadian longsor yang terjadi di Nagori Bongguran Kariahan, Kecamatan Raya, tanggal 26 Mei 2019 masih menyisahkan beberapa pertanyaan. Salah satunya yakni, penyebab terjadinya longsor tersebut. Ditamb

  • Minggu, 02 Jun 2019 03:02

    Mengenal Rekam Jejak Tim Hukum Prabowo

    Kubu Prabowo tampaknya masih ingin berjuang melalui jalur konstitusional, setelah laporan gugatannya ditolak oleh MK gara-gara tidak melampirkan dokumen yang lengkap. Kali ini Prabowo-Sandi telah memb

  • Selasa, 28 Mei 2019 21:48

    Perkuat Posisi Pemuda, Cipayung Sumut Jalin Sinergisitas Bersama Komisi Kejaksaan RI

    Cipayung Sumatera Utara yang terdiri dari HMI, GMKI, GMNI, PMKRI, dan PMII bersama Komisi Kejaksaan (Komjak) RI mengadakan Seminar terbatas mengenai Peran Strategis Organisasi Kepemudaan dalam Meningk

  • Rabu, 29 Mei 2019 03:29

    Mengkaji Kemungkinan Kubu Prabowo- Sandi Memenangkan Gugatan ke MK

    Dua hari pasca kerusuhan 22 Mei di Jakarta Pusat, Tim Hukum Prabowo resmi mengajukan gugatan kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

  • Selasa, 28 Mei 2019 12:28

    Presiden Minta Semua Pihak Hormati MK: Jangan Rendahkan Sebuah Institusi

    Presiden Jokowi meminta seluruh pihak untuk menghormati Mahkamah Konstitusi (MK) karena MK adalah lembaga negara yang dibentuk oleh Konstitusi dan Undang-Undang. Selain itu MK juga merupakan penjaga k

  • Sabtu, 25 Mei 2019 10:55

    GMKI Cabang Pematangsiantar-Simalungun Rekrut Anggota Baru

    Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun melaksanakan kegiatan Masa Perkenalan dan Persekutuan (Mapper).Kegiatan ini dilakukan di Pondok Buluh, dimulai dari tanggal

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak