Minggu, 25 Agu 2019 06:08
  • Home
  • Opini
  • Menepis Tudingan Kecurangan dalam Pemilu 2019

Menepis Tudingan Kecurangan dalam Pemilu 2019

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Lisa Rahmawati, pengamat sosial politik
Jumat, 14 Jun 2019 03:14
@joglosemarnews
Tim kuasa hukum Capres 01
Habis pemilu terbitlah tudingan kecurangan, tudingan tersebut lantas membuat masyarakat Indonesia merasa de Javu, apalagi salah satu Paslon sampai sempat mendeklarasikan kemenangan hanya karena melihat hasil surveinya, niscaya suasana politik semakin panas meski pemilu telah usai.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo- Sandiaga tercatat sempat melontarkan tudingan kecurangan pemilu 2019 setelah adanya publikasi quick count sejumlah lembaga yang menempatkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 02 itu dibawah lawannya, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Untuk menepis tuduhan maupun anggapan tentang kecurangan dalam Pemilu 2019, Mantan Ketua MK Mahfud MD, sempat mendatangi kantor Komisi Pemililah Umum (KPU).


Dirinya mengaku bahwa kehadirannya di KPU, adalah untuk memastikan tak ada kecurangan yang dilakukan KPU, sebagaimana narasi yang banyak muncul di publik saat itu bahkan sampai sekarang.

Mahfud juga mengatakan, meskipun terjadi beberapa kesalahan Entry Data Scan formulir C1 ke sistem Situng KPU, tetapi hal itu bukan berarti KPU curang. Apalagi kesalahan entry data ternyata tidak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan TPS.

KPU telah menjamin transparansi penghitungan dan rekapitulasi suara, lantaran setiap petugas dan saksi di TPS memegang formulir C1 atau hasil penghitungan suara. "Jadi jangan tindak sendiri- sendiri dan jangan terus kembangkan hoax yang seakan- akan disini ada rekayasa", tukas Mahfud MD.

Dalam hal ini Polri juga terus mengawasi kemungkinan adanya tindak pidana dalam proses pemilu 2019. Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penegakkan hukum terhadap pihak tertentu yang mencoba memprovokasi masyarakat.

Tito menjelaskan, apabila terdapat pihak yang menuding adanya kecurangan dalam pemilu tanpa bukti yang jelas, maka dapat terancam pidana dengan UU nomor 46 pasal 14 dan 15 atau menyebarkan berita bohong yang menyebabkab keonaran.


"Misal bilang kecurangan tapi buktinya tidak jelas, lalu terjadi keonaran, maka masyarakat terprovokasi. Maka yang melakukan bisa digunakan pasal itu", tutur Tito.

Pihaknya juga mengatakan, kemungkinan tindakan pidana itu sama seperti kasus Ratna Sarumpaet yang pernah mengaku dipukuli. Ratna disebut menyebarkan berita bohong dan menyebabkan keonaran.

Meski tuduhan pemilu curang sukar untuk diredam, KPU siap mematahkan dalil yang menyebut pelaksanaan pemilu curang secara terstruktur dan sistematis. KPU dalam perkara PHPU di MK berkedudukan sebagai termohon. Sehingga KPU harus siap dalam menghadapi permohonan pemohon yang sudah diajukan ke MK. Hal ini sekaligus untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan selama ini oleh KPU.

Dalam menyusun jawaban tersebut, Komisioner KPU Pramono telah mempersiapkan dua hal. Pertama, KPU akan mempelajari pokok- pokok permohonan pemohon, agar bisa memastikan dimana fokus permasalahan dan apa substansi yang dimohon.

Langkah selanjutnya, KPU akan mengkoordinasi seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun jawaban atas pokok-pokok permohonan. KPU ingin memastikan bahwa KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menguraikan jawaban secara jelas, baik dari sisi kuantitatif maupun uraian kronologis.


"Dengan cara demikian forum persidangan di MK akan kami maksimalkan untuk membantah dalil- dalil yang diajukan pemohon, serta mematahkan tuduhan bahwa KPU telah melakukan berbagai kecurangan selama proses tahapan pemilu", tutur Pramono.

Selain itu untuk membuktikan pemilu curang, pemohon atau penggugat haruslah melampirkan bukti otentik dalam laporan gugatannya, bukan dengan salinan berita dari media daring.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, bahwa proses sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya menjadi kesempatan bagi peserta pemilu untuk mendapatkan keadilan pemilu.

"Bagi kami penyelenggara, yang disampaikan atau dituduh tidak berlaku adil juga penting mendapatkan keadilan pemilu di MK. Bahwa hasil kerja penyelenggara pemilu tidak manipulatif dan tidak curang", tuturnya.

Viryan juga menegaskan bahwa KPU akan membuktikan di persidangan MK bahwa pihaknya telah bekerja sesuai aturan dan tidak berlaku manipulatif. Dengan demikian, persidangan MK menjadi kesempatan bagi KPU juga untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan negatif terhadap KPU.

Dalam hal ini tentu para peserta pemilu yang ingin mencari keadilan di MK haruslah melampirkan bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar asumsi dan pernyataan yang memperkeruh suasana.
Editor: Iman

T#g:MKPilpres 2019
Karunia Tour and Travel
Berita Terkait
  • Jumat, 23 Agu 2019 14:43

    Wakil Wali Kota Harap DHF 2019 Lahirkan Startup Berkulitas Di Kota Medan

    Digital Innovavation Lounge (DILo)  minta dukungan Pemko Medan dalam rangka membantu para startup dan komunitas digital  untuk mengembangkan kemampuan digitalnya, sehingga nantinya mampu men

  • Sabtu, 24 Agu 2019 03:24

    Kisah Penumpang Gelap Pilpres 2019 yang sakit hati

    Polarisasi pasca Pemilu telah mereda seiring dengan bertemunya Jokowi dan Prabowo, namun ternyata hal tersebut meninggalkan kisah tersendiri di kalangan internal Partai Gerindra yang tengah membuat he

  • Selasa, 20 Agu 2019 19:00

    Sekda Lantik 50 Pejabat Eselon IV Pemko Medan

    Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Sekda Ir Wiriya Alrahman MM melantik 50 pejabat struktural eselon IV di lingkungan Pemko Medan, Selasa (20/8).

  • Senin, 19 Agu 2019 22:19

    43 Anggota Paskibraka Jamuan Makan Di Rumah Dinas Wali Kota Medan

    Sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih atas tugas mulia yang telah dilaksanakan dengan baik dan lancar, saat mengibarkan dan menurunkan Sang Saka Merah Putih dalam upacara  peringatan HUT Ke-4

  • Sabtu, 17 Agu 2019 18:27

    Pemko Medan Gelar Upacara HUT Ke-74 Kemerdekaan RI

    Pemko Medan menggelar upacara penaikan bendera Merah Putih dalam rangka memperingati HUT Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Benteng, Medan, Sabtu (17/8). Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi E

  • Jumat, 16 Agu 2019 21:16

    GMKI Pematangsiantar- Simalungun Gelar Kegiatan Menghias Student Center

    Dalam rangka menyambut Hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, maka Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Pematangsiantar-Simalungun melakukan kegiatan perlombaan menghias Student

  • Jumat, 16 Agu 2019 09:16

    Sekda Kukuhkan 43 Anggota Paskibraka Kota Medan

    Disaksikan para orang tua siswa dan sejumlah unsur Forkopimda Kota Medan, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM mengukuhkan Pasukan Pengibar Ben

  • Kamis, 15 Agu 2019 20:45

    Revisi RT/RW Menuju Medan Kota Bertaraf Internasional

    Perkembangan Kota Medan yang cenderung memusat pada inti kota berimplikasi terhadap keterbatasan lahan. Ditambah lagi pembangunan yang dilakukan secara vertikal serta adanya trend permintaan pasar ter

  • Rabu, 14 Agu 2019 18:14

    Universitas Simalungun Siap Mendukung Segala Kegiatan GMKI Pematangsiantar-Simalungun

    Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar- Simalungun melakukan pertemuan dengan Rektor dan Yayasan Universitas Simalungun (USI).Pertemuan ini dihadiri oleh Badan Pengurus Caba

  • Senin, 12 Agu 2019 20:22

    Ditargetkan 5.000 Pelari Ikuti "Medan 10 K", 25 Agustus 2019

    Pemko Medan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) akan menggelar lomba lari marathon bertajuk 'Medan 10K 2019', Minggu (25/8). Selain memperebutkan Piala Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak