Gerakannya senyap, tapi terasa. “Ini bagian dari langkah antisipatif Gubernur agar tak terciprat,” ungkap salah satu sumber internal yang enggan disebutkan namanya.

Langkah Bobby ini dinilai sebagai upaya merapikan barisan dan menjaga citra bersih pemerintahannya di tengah situasi politik yang mulai memanas.

Namun di tengah euforia OTT ini, muncul suara berbeda. Wartawan senior yang juga Direktur Informasi dan Monitoring Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesis (PBHI) Wilayah Sumut, Sipa Munthe, angkat bicara.

“Saya kira penetapan tersangka terhadap TOPG terkesan prematur. Jangan terburu-buru menghakimi sebelum semua bukti disajikan secara terang,” ujar Sipa saat ditemui awak media, Rabu di ruangan Pers dan media Pemprov (3/7/2025).

Ia menyoroti atmosfer pemberitaan yang menurutnya sudah terlalu larut dalam emosi publik. "Kita harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Bahkan uang Rp231 juta yang disebut-sebut itu, menurut info yang saya dapat, dibawa dari Sidempuan oleh Kepala PPK Dinas PUPR Sumut disana yang berinisial RES yang datang bersama KPK dan diserahkan di Taman Cadika, Medan Johor kepada TOP. Jadi TOP dijebak. Semua harus diuji secara hukum, bukan opini semata," tegasnya.

 

Ia mensinyalir kalau OTT itu bagian dari gerakan bersih-bersih Gubernur Sumut untuk mengganti "anak mainnya". "Mungkin Bobby ingin mengganti pemainnya dengan yang baru," ucapnya. 

Ditambahkannya, kalau target KPK adalah Gubernur Sumut, Bobby Nasution, itu adalah persepsi yang keliru. Karena operasinya prematur. "Kasus Blok Medan dan eksport nikel illegal saja serta gratifikasi pesawat jet pribadi, KPK tidak berani memeriksa Bobby Nasution," imbuhnya.

Di beberapa titik di Kota Medan, papan bunga bertuliskan “Terima Kasih KPK” mulai bermunculan. Sebuah simbol dukungan moral masyarakat terhadap gerakan antikorupsi.

Meski begitu, publik masih menanti: apakah langkah bersih-bersih ini murni demi integritas, atau hanya kosmetik politik semata?

Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, aroma perubahan mulai terasa, dan harapan publik akan birokrasi bersih kini kembali melemah.