Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap, pada Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) serta High Level Meeting TP2DD di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, Medan, Senin (9/2/2026).

“Dalam kesempatan ini saya mendukung upaya percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Sumut, serta mengajak semua pihak untuk turut serta menyukseskan program ini,” ucapnya.

Sulaiman berharap, dengan telah terbentuknya TP2DD, transaksi elektronik dapat berjalan maksimal, baik dari kanal penerimaan maupun pengeluaran daerah, melalui kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kepada masyarakat, khususnya para pelaku UMKM.

“Dalam rangka percepatan perluasan digitalisasi daerah, kita dapat belajar serta melihat langsung dari pelaku ekonomi yang sudah mampu eksis dalam melaksanakan digitalisasi untuk kegiatan usaha, seperti rumah makan/restoran dan minimarket,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Ardan Noor, menyampaikan bahwa P2DD bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Program ini juga mendorong penggunaan teknologi digital dalam pembayaran pajak dan retribusi, memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal, serta mendukung integrasi keuangan digital nasional.

“Transaksi penerimaan Provinsi Sumut melalui kanal ATM dan e-commerce mengalami peningkatan signifikan. Begitu pula melalui kanal QRIS dan EDC. Sementara itu, melalui agen bank transaksinya mulai berkurang,” sebutnya.

Usai diskusi, Pj Sekdaprov Sumut membacakan kesepakatan komitmen tindak lanjut sinergi penguatan TP2DD tahun 2026 yang dihadiri seluruh sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sumut.