Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan (Kadisnaker Perindag) Hamdani Hasibuan, saat dikonfirmasi awak media di ruangannya, Selasa (28/6) siang. 

"Hingga saat ini Pemko Binjai belum ada pemberitahuan (sosialisasi) kepada Pemko Binjai. Aturannya pun kami belum tau karena memang belum ada surat yang disampaikan ke kami," ungkap Hamdani Hasibuan. 

Dikarenakan belum adanya pemberitahuan, lanjut Hamdani Hasibuan, maka ia mengaku kalau pihaknya belum bisa menindaklanjutinya. 

"Artinya hingga saat ini kami juga belum bisa menindaklanjutinya. Yang kita ketahui bahwa yang disampaikan oleh Menko Marves masih dalam bentuk lisan," ucap Kadisnaker Perindag Kota Binjai, seraya menambahkan jika ada aturannya, maka akan ketentuan yang diikat.

Pun begitu, ia mengaku bahwa pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap harga bahan pangan strategis dibeberapa Pasar yang di Kota Binjai, seperti Pasar Tavip, Pasar Pagi Kebun Lada dan Pasar Brahrang. 

"Kalau pengawasan dan melakukan pengecekan harga bahan pangan strategis, setiap hari wajib kita lakukan," demikian ungkap Hamdani Hasibuan. 

Terpisah, salah seorang pemilik Toko yang menjual bahan sembako di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Binjai Kota yang mengaku bernama Dewi, juga mengaku belum mengetahuinya ada sosialisasi dan transisi perubahan sistem penjualan Minyak Goreng Curah Rakyat. 

"Belum tau saya bang. Kami pun baru tau dari Abang kalau ada sosialisasi itu. Kalau harus memakai aplikasi PeduliLindungi untuk beli minyak goreng, sepertinya kami semakin repot," ujar wanita keturunan etnis Tionghoa ini. 

Ia juga menambahkan, dalam beberapa bulan terakhir ini, Pemerintah sudah beberapa kali mengubah kebijakan terkait pembelian Minyak Goreng Curah. 

"Kalau nanti ada aturannya dan disuruh untuk melakukannya, ya terpaksa kami ikuti," tuturnya.

Keresahan juga diutarakan oleh Mira, seorang Ibu Rumah Tangga yang mengaku menkonsumsi Minyak Goreng Curah untuk keperluan dapur/memasak. 

"Pusing bang, kami sebagai rakyat kecil seharusnya jangan dipersulit oleh Pemerintah. Kan masih ada hal lain yang lebih penting harus diselesaikan okeh Pemerintah. Kalau kami mau beli minyak goreng harus menunjukkan aplikasi PeduliLindungi, artinya kami harus bawa HP android. Pusing bang, urusan minyak goreng aja gak kelar kelar," ungkap Mira.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, sejak 27 Juni 2022, pihaknya akan memulai sosialisasi dan transisi perubahan sistem penjualan minyak goreng curah. 

Ia juga menegaskan, pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi "Peduli Lindungi" dan juga nomor NIK di Kartu Keluarga. 

"Masa sosialisasi akan dimulai besok Senin (27/6) dan akan berlangsung selama dua Minggu kedepan," ungkap Menko Marves, Jumat (24/6) lalu. 

Perubahan sistem penjualan minyak goreng curah ini menurut Luhut, dilakukan untuk membuat tata kelola distribusi MGCR menjadi lebih akuntabel dan bisa terpantau mulai dari produsen hingga konsumen.

"Setelah masa sosialisasi selesai, masyarakat harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan NIK, untuk bisa mendapatkan MGCR dengan harga eceran tertinggi (HET),” ucap Luhut.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri pada harga yang terjangkau. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan masyarakat tidak perlu panik dan khawatir pasokan domestik akan langka atau harga bakal melonjak tinggi.