Sabtu, 16 Feb 2019 07:02

FSPMI Sarankan UMK Palas Tidak Mengacu PP 78/2015

Palas (utamanews.com)
Oleh: Adjie
Selasa, 13 Nov 2018 18:53
Istimewa
Ketua KC FSPMI Palas, Maulana Syafii, SHI.à
Pengurus Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Padang Lawas (KC FSPMI Palas) menyarankan kepada Ketua Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Kabupaten Palas, agar dalam menetapkan UMK Palas tahun 2019 tidak mengacu kepada PP nomir 78/2015 tentang pengupahan.

Begitu disampaikan Ketua KC FSPMI Palas, Maulana Syafii, SHI lewat pers rilis yang diterima wartawan, Selasa (13/11/2018). "Sejak awal PP 78/2015 tentang pengupahan disahkan oleh pemerintah, FSPMI secara struktural menolak PP itu dijadikan acuan dalam menepkan UMP maupun UMK," ungkapnya.

Menurut dia, penetapan UMK Palas dengan mengacu PP 78/2015, dinilai telah mengangkangi ketentuan mengenai pengupahan yang ditetapkan dalam UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan. "Bukankah kedudukan UU lebih tinggi daripada PP dalam tatanan hukum di Indonesia. Tetapi, kenapa pemerintah lebih mengedepankan PP ketimbang UU," tegasnya.

Disebutkannya, dalam UU 13/2003 disebutkan sistem penetapan pengupahan didasarkan pada survei komponen hidup layak (KHL) dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam PP 78/2015, pengupahan ditetapkan berdasarkan inflasi dan PDBt. 

"Untuk itu, kami menyarankan agar Depeda Palas dalam menetapkan UMK Palas tahun 2019, tidak mengacu pada PP 78/2015 yang habya menaikan upah pekerja di Palas sebesar 8,03% dari UMK tahun 2018. Tapi, kami mendesak agar UMK Palas tahun 2019 naik minimal 10% dari UMK 2018," desaknya. 



Disnaker Palas, Kalau UMK Lebih Besar Banyak Perusahaan Tutup

Menanggapi saran yang disampaikan oleh Pengurus KC FSPMI Palas, Kepala Disnaker Palas yang juga Ketua Depeda Palas, Ramal Guspati Pasaribu menyatakan, pihaknya bersama anggota Depeda Palas tetap mengacu pada ketentuan PP 78/2015 dalam menetapkan UMK Palas tahun 2018. "Sesuai dengan surat edaran Gubsu tentang penetapan UMK di daerah kabupaten/kota se Provinsi Sumut, acun penetapannya harus merujuk pada PP 78/2015, yang sudah ada rumus bakunya," jawabnya.

"Kita tinggal mengikuti rumus baku perhitungan penetapan UMK tahun 2019 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu," tegas Ramal.

Dikatakan dia, pihaknya mengapresiasi saran dan masukan dari pengurus KC FSPMI Palas, untuk menetapkan UMK Palas tahun 2019 sebesar 10% dari besaran UMK tahun berjalan, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

"Tapi, bila kenaikan UMK Palas tahun 2019 nantinya cukup besar, dikhawatirkan perusahaan yang beroperasi di daerah Palas ini tidak mampu membayarkannya kepada pekerja/buruh. Kita takut akan terjadi banyak pekerja/buruh yang di-PHK," ungkapnya.

Pihak Disnaker Palas sendiri mengakui, selama tahun 2018 masih banyak perusahaan yang membayar upah pekerjanya di bawah ketentuan UMK Palas. "Tapi, pekerjanya tidak merasa keberatan dan tidak menyampaikan laporannya kepada Disnaker Palas," tambahnya.

Untuk itu, lanjutnya, di tahun 2019 nanti Disnaker Palas akan membentuk tim monitorring pelaksanaan UMK di seluruh perusahaan di Palas. "Bila dalam pengawasan nanti ditemui masih ada perusahaan yang membayar pekerja di bawah UMK, kita akan tindak tegas," katanya. 

Editor: Herda

T#g:DepedaFSPMIPalasUMK
Berita Terkait
  • Kamis, 24 Jan 2019 22:54

    Bawaslu Palas Tertibkan APK Peserta Pemilu

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padang Lawas bersama Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) menertibkan alat peraga kampanye peserta Pemilu 2019 yang tidak sesuai aturan, Kamis (24/1/2019).A

  • Rabu, 23 Jan 2019 19:23

    Mahasiswa Palas Unjuk Rasa, Diduga Dana BOS Dipungli Bos

    Ikatan Mahasiswa Pemuda Peduli Pejuang Rakyat (IMPER TABAGSEL)melakukan aksi unjuk rasa meminta agar permasalahan pungutan liar (Pungli) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di DinasPendidikan Palas

  • Jumat, 18 Jan 2019 12:18

    Harga TBS Sawit di Palas Rp 1.330/Kg

    Tercatat sejak awal bulan Januari 2019, harga jual tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani dan tingkat suplier yang tersebar di daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas) mengalami kenaikan tipis,

  • Selasa, 15 Jan 2019 16:15

    Dugaan Kecurangan Kelulusan CPNS, BKD Panggil Pihak Terkait

    Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Kabupaten Padang Lawas akan melakukan pemanggilan terhadap Darmaga Lubis (DL) untuk diinterogasi terkait berkas persyaratan CPNS.Pemanggilan tersebut guna me

  • Jumat, 11 Jan 2019 20:11

    Penerimaan CPNS Palas Diduga Sarat Kecurangan

    Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparturan Negara Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) nomor 36 dijadikan sebagai dalih memenangkan/meloloskan peringkat kedua pada penerimaan CPNS di Kab Padang Lawas. Se

  • Jumat, 04 Jan 2019 12:44

    Sebelas Ranperda Disahkan DPRD Palas

    Sebelas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Padang Lawasdisahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Palasmenjadi Peraturan Daerah (Perda), Kamis (3/1/19) sore di ruang Pa

  • Kamis, 03 Jan 2019 14:33

    KPU Palas Lantik 24 PPK

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Amran Pulungan lantik 24 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 12 Kecamatan se-Palas, Rabu (2/19).Amran Pulungan dalam arahannya mengatakan, p

  • Minggu, 30 Des 2018 15:20

    Forkopimda Palas Kunjungi Pos Pam Natal dan Tahun Baru Polres Tapsel

    Bertujuan untuk memastikan tersedianya pos-pos pengamanan arus lalulintas perayaan Natal tahun 2018 dan tahun baru 2019, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Padang Lawas (Forkopimda Palas) mela

  • Minggu, 30 Des 2018 15:30

    Forkopimda Palas Akan Operasikan Kantor Pol Subsektor Huragi di 2019

    Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengayoman kepolisian di bidang hukum kepada warga yang tersebar di Kecamatan Hutaraja Tinggi (Huragi) Kabupaten Padang Lawas (Palas), Forum Komunikasi Pimpinan

  • Jumat, 28 Des 2018 11:28

    Masyarakat Minta Pemkab Palas Stabilkan Gas LPG 3 Kg

    Sejumlah kalangan masyarakat di daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas), meminta dan mendesak pemerintah daerah setempat dapat menstabilkan peredaran dan pendistribusian gas LPG tabung 3 Kg yang sudah t

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak