Senin, 27 Mei 2019 11:22

FSPMI Sarankan UMK Palas Tidak Mengacu PP 78/2015

Palas (utamanews.com)
Oleh: Adjie
Selasa, 13 Nov 2018 18:53
Istimewa
Ketua KC FSPMI Palas, Maulana Syafii, SHI.à
Pengurus Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Padang Lawas (KC FSPMI Palas) menyarankan kepada Ketua Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Kabupaten Palas, agar dalam menetapkan UMK Palas tahun 2019 tidak mengacu kepada PP nomir 78/2015 tentang pengupahan.

Begitu disampaikan Ketua KC FSPMI Palas, Maulana Syafii, SHI lewat pers rilis yang diterima wartawan, Selasa (13/11/2018). "Sejak awal PP 78/2015 tentang pengupahan disahkan oleh pemerintah, FSPMI secara struktural menolak PP itu dijadikan acuan dalam menepkan UMP maupun UMK," ungkapnya.

Menurut dia, penetapan UMK Palas dengan mengacu PP 78/2015, dinilai telah mengangkangi ketentuan mengenai pengupahan yang ditetapkan dalam UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan. "Bukankah kedudukan UU lebih tinggi daripada PP dalam tatanan hukum di Indonesia. Tetapi, kenapa pemerintah lebih mengedepankan PP ketimbang UU," tegasnya.

Disebutkannya, dalam UU 13/2003 disebutkan sistem penetapan pengupahan didasarkan pada survei komponen hidup layak (KHL) dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam PP 78/2015, pengupahan ditetapkan berdasarkan inflasi dan PDBt. 

"Untuk itu, kami menyarankan agar Depeda Palas dalam menetapkan UMK Palas tahun 2019, tidak mengacu pada PP 78/2015 yang habya menaikan upah pekerja di Palas sebesar 8,03% dari UMK tahun 2018. Tapi, kami mendesak agar UMK Palas tahun 2019 naik minimal 10% dari UMK 2018," desaknya. 



Disnaker Palas, Kalau UMK Lebih Besar Banyak Perusahaan Tutup

Menanggapi saran yang disampaikan oleh Pengurus KC FSPMI Palas, Kepala Disnaker Palas yang juga Ketua Depeda Palas, Ramal Guspati Pasaribu menyatakan, pihaknya bersama anggota Depeda Palas tetap mengacu pada ketentuan PP 78/2015 dalam menetapkan UMK Palas tahun 2018. "Sesuai dengan surat edaran Gubsu tentang penetapan UMK di daerah kabupaten/kota se Provinsi Sumut, acun penetapannya harus merujuk pada PP 78/2015, yang sudah ada rumus bakunya," jawabnya.

"Kita tinggal mengikuti rumus baku perhitungan penetapan UMK tahun 2019 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu," tegas Ramal.

Dikatakan dia, pihaknya mengapresiasi saran dan masukan dari pengurus KC FSPMI Palas, untuk menetapkan UMK Palas tahun 2019 sebesar 10% dari besaran UMK tahun berjalan, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

"Tapi, bila kenaikan UMK Palas tahun 2019 nantinya cukup besar, dikhawatirkan perusahaan yang beroperasi di daerah Palas ini tidak mampu membayarkannya kepada pekerja/buruh. Kita takut akan terjadi banyak pekerja/buruh yang di-PHK," ungkapnya.

Pihak Disnaker Palas sendiri mengakui, selama tahun 2018 masih banyak perusahaan yang membayar upah pekerjanya di bawah ketentuan UMK Palas. "Tapi, pekerjanya tidak merasa keberatan dan tidak menyampaikan laporannya kepada Disnaker Palas," tambahnya.

Untuk itu, lanjutnya, di tahun 2019 nanti Disnaker Palas akan membentuk tim monitorring pelaksanaan UMK di seluruh perusahaan di Palas. "Bila dalam pengawasan nanti ditemui masih ada perusahaan yang membayar pekerja di bawah UMK, kita akan tindak tegas," katanya. 

Editor: Herda

T#g:DepedaFSPMIPalasUMK
Berita Terkait
  • Senin, 27 Mei 2019 07:17

    Lagi, Warga Palas Luka Serius Akibat Diterkam Harimau

    Terjadi untuk kedua kalinya, seorang warga Desa Pagaranbira Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas (Palas ), bernama Faisal, usia 45 tahun, nyaris tewas usai diterkam si raja hutan alias Harimau Sum

  • Selasa, 21 Mei 2019 13:41

    PC HIMMAH Palas Gelar Seminar Kebangsaan

    Merajut persatuan dan kesatuan Pasca Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019, (Pimpinan Cabang) PC HIMMAH Padang Lawas (Palas) gelar seminar kebangsaan, dihadiri dari berbagai elemen kemahasiswaan dan o

  • Sabtu, 18 Mei 2019 10:18

    FSPMI Tabagsel Buka Posko Pengaduan THR

    Pengurus Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kordinator Daerah Tapanuli Bagian Selatan (Korda Tabagsel) resmi membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR), bagi se

  • Kamis, 16 Mei 2019 19:26

    PC NU Palas Konsolidasikan 18 Lembaga

    Bertujuan melakukan pemberdayaan ummat kepada sesama warga Nahdhiyin yang tersebar di daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas), Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Padang Lawas (PC NU Palas) lakuka

  • Kamis, 16 Mei 2019 14:16

    H-20 Lebaran, Kondisi Jalan Provsu di Palas Kian Ancam Keselamatan Pemudik

    Hingga memasuki H-20 menuju perayaan lebaran Idul Fitri 1440 hijryah tahun 2019, sejumlah titik kerusakan berat, rusak sedang hingga rusak ringan, yang banyak terdapat di sepanjang badan jalan lintas

  • Rabu, 15 Mei 2019 16:35

    Diskoperindag dan UMKM Palas Gelar Pasar Murah

    Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) dan UMKM, Kabupaten Padang Lawas (Palas) laksanakan kegiatan pasar murah di 12 kecamatan yang tersebar di daerah kabupaten ini.Pantauan wartawa

  • Senin, 06 Mei 2019 07:06

    Kepala Desa Tanjung Palas Diduga Fiktifkan Barang dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

    Dana desa merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2016 tentang Desa. Dana tersebut diambil dari APBN untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pember

  • Minggu, 14 Apr 2019 19:44

    Bawaslu Palas Laksanakan Pembersihan APK

    Sesuai tahapan Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padang Lawas (Palas) laksanakan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK), Minggu (14/4/2019).Pelaksanaan ini sesuai dengan peraturan peru

  • Minggu, 07 Apr 2019 12:47

    Ratusan Warga Palas Antusias Ikuti KPU Pemilu RUN 3K

    Sedikitnya 500-an warga masyarakat di Kabupaten Padang Lawas (Palas), termasuk Sekdakab Palas, Arpan Nasution didampingi sejumlah camat dan jajaran kepolisian serta TNI, terlihat antusias turut serta

  • Selasa, 02 Apr 2019 13:42

    Disdukcapil Palas Terus Lakukan Perekaman e-KTP Pemilih Pemula dan Penghuni Lapas

    Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Padang Lawas (Palas), sampai saat ini terus melakukan perekaman e-KTP kepada warga masyarakat di Kabupaten Palas yang menghuni lembaga pema

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak