Sabtu, 25 Jan 2020 14:58

FSPMI Sarankan UMK Palas Tidak Mengacu PP 78/2015

Palas (utamanews.com)
Oleh: Adjie
Selasa, 13 Nov 2018 18:53
Istimewa
Ketua KC FSPMI Palas, Maulana Syafii, SHI.à
Pengurus Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Padang Lawas (KC FSPMI Palas) menyarankan kepada Ketua Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Kabupaten Palas, agar dalam menetapkan UMK Palas tahun 2019 tidak mengacu kepada PP nomir 78/2015 tentang pengupahan.

Begitu disampaikan Ketua KC FSPMI Palas, Maulana Syafii, SHI lewat pers rilis yang diterima wartawan, Selasa (13/11/2018). "Sejak awal PP 78/2015 tentang pengupahan disahkan oleh pemerintah, FSPMI secara struktural menolak PP itu dijadikan acuan dalam menepkan UMP maupun UMK," ungkapnya.

Menurut dia, penetapan UMK Palas dengan mengacu PP 78/2015, dinilai telah mengangkangi ketentuan mengenai pengupahan yang ditetapkan dalam UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan. "Bukankah kedudukan UU lebih tinggi daripada PP dalam tatanan hukum di Indonesia. Tetapi, kenapa pemerintah lebih mengedepankan PP ketimbang UU," tegasnya.

Disebutkannya, dalam UU 13/2003 disebutkan sistem penetapan pengupahan didasarkan pada survei komponen hidup layak (KHL) dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam PP 78/2015, pengupahan ditetapkan berdasarkan inflasi dan PDBt. 

"Untuk itu, kami menyarankan agar Depeda Palas dalam menetapkan UMK Palas tahun 2019, tidak mengacu pada PP 78/2015 yang habya menaikan upah pekerja di Palas sebesar 8,03% dari UMK tahun 2018. Tapi, kami mendesak agar UMK Palas tahun 2019 naik minimal 10% dari UMK 2018," desaknya. 



Disnaker Palas, Kalau UMK Lebih Besar Banyak Perusahaan Tutup

Menanggapi saran yang disampaikan oleh Pengurus KC FSPMI Palas, Kepala Disnaker Palas yang juga Ketua Depeda Palas, Ramal Guspati Pasaribu menyatakan, pihaknya bersama anggota Depeda Palas tetap mengacu pada ketentuan PP 78/2015 dalam menetapkan UMK Palas tahun 2018. "Sesuai dengan surat edaran Gubsu tentang penetapan UMK di daerah kabupaten/kota se Provinsi Sumut, acun penetapannya harus merujuk pada PP 78/2015, yang sudah ada rumus bakunya," jawabnya.

"Kita tinggal mengikuti rumus baku perhitungan penetapan UMK tahun 2019 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu," tegas Ramal.

Dikatakan dia, pihaknya mengapresiasi saran dan masukan dari pengurus KC FSPMI Palas, untuk menetapkan UMK Palas tahun 2019 sebesar 10% dari besaran UMK tahun berjalan, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

"Tapi, bila kenaikan UMK Palas tahun 2019 nantinya cukup besar, dikhawatirkan perusahaan yang beroperasi di daerah Palas ini tidak mampu membayarkannya kepada pekerja/buruh. Kita takut akan terjadi banyak pekerja/buruh yang di-PHK," ungkapnya.

Pihak Disnaker Palas sendiri mengakui, selama tahun 2018 masih banyak perusahaan yang membayar upah pekerjanya di bawah ketentuan UMK Palas. "Tapi, pekerjanya tidak merasa keberatan dan tidak menyampaikan laporannya kepada Disnaker Palas," tambahnya.

Untuk itu, lanjutnya, di tahun 2019 nanti Disnaker Palas akan membentuk tim monitorring pelaksanaan UMK di seluruh perusahaan di Palas. "Bila dalam pengawasan nanti ditemui masih ada perusahaan yang membayar pekerja di bawah UMK, kita akan tindak tegas," katanya. 

Editor: Herda

T#g:DepedaFSPMIPalasUMK
Berita Terkait
  • Sabtu, 11 Jan 2020 14:41

    Ketua Konsulat Cabang FSPMI Sergai Tolak Keras Omnibus Law

    Terkait rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja yang akan merevisi UU No 13 tahun 2003 dengan Omnibus Law yang akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing da

  • Selasa, 07 Jan 2020 07:17

    Launching hopeshop.id pada Peringatan Hari Jadi ke-16 Kabupaten Sergai

    Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) merayakan hari jadi ke-16, dipimpin Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Senin (6/1/2020).Di sela-sela acara diadakan peluncuran situs e-commerce 'hopesho

  • Senin, 09 Des 2019 10:09

    Juandi Silaban: Pekerja Berserikatlah Untuk Kesejahteraan Mu

    Wahai kawanku para pekerja, kaum buruh maupun karyawan, di perusahaan mana pun kini anda sedang mengabdikan diri dan menghabiskan waktu, untuk ditukar dengan upah atau gaji setiap bulannya. Saya menga

  • Rabu, 06 Nov 2019 12:06

    Tolak Kenaikan UMP 8,51%, FSPMI Sumut: Ratusan Buruh Akan Demo

    Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar Rp2.499.423. Upah ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.Penetapan UMP tertuang dalam SK Gubern

  • Senin, 14 Okt 2019 12:54

    Desa di 3 Kecamatan di Palas Masih Desa Tertinggal

    Sebanyak 98 desa yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sosa, Kecamatan Batang Lubuh Sutam (Batam) dan Kecamatan Hutaraja Tinggi (Huragi), yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas (Palas), ma

  • Selasa, 08 Okt 2019 15:18

    FSPMI Palas Advokasi Kasus PHK Sepihak Karyawan PT PHS Papaso

    Juandi Silaban, seorang karyawan pemanen di perusahaan perkebunan kelapa sawit yang selama tiga tahun terakhir, diduga telah di-PHK sepihak oleh manajemen PT. Permata Hijau Sawit (PT. PHS) unit Kebun

  • Senin, 30 Sep 2019 18:10

    DPW FSPMI Sumut Konsolidasi Aksi Damai Buruh 2 Oktober

    Konsistensi dalam menjalankan instruksi Aksi Damai Nasional yang telah digaungkan oleh DPP FSPMI Nasional, jajaran fungsionaris DPW FSPMI Sumut laksanakan rapat konsolidasi persiapan aksi damai buruh

  • Minggu, 29 Sep 2019 18:09

    Sekjend DPP FSPMI: Marilah rasa cinta tanah air kita tumbuhkan dan kuatkan kembali

    Menyikapi kondisi realistis terkini yang sedang dialami oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menyangkut keadaan dan situasi kedaulatan Bangsa Indonesia yang sedang tidak baik, ma

  • Minggu, 29 Sep 2019 17:29

    Ini 3 tuntutan 150 ribu buruh FSPMI saat demo nasional tanggal 2 Oktober nanti

    Sebanyak 150 ribu buruh anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dipastikan akan turun ke jalan melakukan aksi damai

  • Sabtu, 28 Sep 2019 17:38

    Pemred Media Perjuangan FSPMI, Media Berperan Penting Dalam SP/SB

    Posisi tim media dalam serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) berperan penting di segala lini kegiatan SP/SB dan juga memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan serikat.Pernyataan ini ditegaskan ole

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2020 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak