Kamis, 13 Des 2018 00:43

FSPMI Sarankan UMK Palas Tidak Mengacu PP 78/2015

Palas (utamanews.com)
Oleh: Adjie
Selasa, 13 Nov 2018 18:53
Istimewa
Ketua KC FSPMI Palas, Maulana Syafii, SHI.à
Pengurus Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Padang Lawas (KC FSPMI Palas) menyarankan kepada Ketua Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Kabupaten Palas, agar dalam menetapkan UMK Palas tahun 2019 tidak mengacu kepada PP nomir 78/2015 tentang pengupahan.

Begitu disampaikan Ketua KC FSPMI Palas, Maulana Syafii, SHI lewat pers rilis yang diterima wartawan, Selasa (13/11/2018). "Sejak awal PP 78/2015 tentang pengupahan disahkan oleh pemerintah, FSPMI secara struktural menolak PP itu dijadikan acuan dalam menepkan UMP maupun UMK," ungkapnya.

Menurut dia, penetapan UMK Palas dengan mengacu PP 78/2015, dinilai telah mengangkangi ketentuan mengenai pengupahan yang ditetapkan dalam UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan. "Bukankah kedudukan UU lebih tinggi daripada PP dalam tatanan hukum di Indonesia. Tetapi, kenapa pemerintah lebih mengedepankan PP ketimbang UU," tegasnya.

Disebutkannya, dalam UU 13/2003 disebutkan sistem penetapan pengupahan didasarkan pada survei komponen hidup layak (KHL) dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam PP 78/2015, pengupahan ditetapkan berdasarkan inflasi dan PDBt. 

"Untuk itu, kami menyarankan agar Depeda Palas dalam menetapkan UMK Palas tahun 2019, tidak mengacu pada PP 78/2015 yang habya menaikan upah pekerja di Palas sebesar 8,03% dari UMK tahun 2018. Tapi, kami mendesak agar UMK Palas tahun 2019 naik minimal 10% dari UMK 2018," desaknya. 



Disnaker Palas, Kalau UMK Lebih Besar Banyak Perusahaan Tutup

Menanggapi saran yang disampaikan oleh Pengurus KC FSPMI Palas, Kepala Disnaker Palas yang juga Ketua Depeda Palas, Ramal Guspati Pasaribu menyatakan, pihaknya bersama anggota Depeda Palas tetap mengacu pada ketentuan PP 78/2015 dalam menetapkan UMK Palas tahun 2018. "Sesuai dengan surat edaran Gubsu tentang penetapan UMK di daerah kabupaten/kota se Provinsi Sumut, acun penetapannya harus merujuk pada PP 78/2015, yang sudah ada rumus bakunya," jawabnya.

"Kita tinggal mengikuti rumus baku perhitungan penetapan UMK tahun 2019 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu," tegas Ramal.

Dikatakan dia, pihaknya mengapresiasi saran dan masukan dari pengurus KC FSPMI Palas, untuk menetapkan UMK Palas tahun 2019 sebesar 10% dari besaran UMK tahun berjalan, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

"Tapi, bila kenaikan UMK Palas tahun 2019 nantinya cukup besar, dikhawatirkan perusahaan yang beroperasi di daerah Palas ini tidak mampu membayarkannya kepada pekerja/buruh. Kita takut akan terjadi banyak pekerja/buruh yang di-PHK," ungkapnya.

Pihak Disnaker Palas sendiri mengakui, selama tahun 2018 masih banyak perusahaan yang membayar upah pekerjanya di bawah ketentuan UMK Palas. "Tapi, pekerjanya tidak merasa keberatan dan tidak menyampaikan laporannya kepada Disnaker Palas," tambahnya.

Untuk itu, lanjutnya, di tahun 2019 nanti Disnaker Palas akan membentuk tim monitorring pelaksanaan UMK di seluruh perusahaan di Palas. "Bila dalam pengawasan nanti ditemui masih ada perusahaan yang membayar pekerja di bawah UMK, kita akan tindak tegas," katanya. 

Editor: Herda

T#g:DepedaFSPMIPalasUMK
iklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Selasa, 04 Des 2018 17:34

    Warga Rao-rao Dolok Berdayakan Lubuk Larangan Desa

    Warga masyarakat di Desa Rao-rao Dolok Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas (Palas), manfaatkan aliran sungai Aek Silunas yang terdapat di desa tersebut, sebagai lokasi lubuk larangan.Kepada wartawan

  • Minggu, 02 Des 2018 20:32

    Plt Bupati H. Andi Suhaimi Dalimunthe: Mari Kita Bangkitkan UMKM Labuhanbatu

    "Saya sangat mendukung usaha Syrup Nenas asli dari Labuhanbatu ini, apalagi bahan bakunya juga ada di daerah kita, khususnya di Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah"

  • Jumat, 23 Nov 2018 13:33

    Pemkab Palas Diminta Tindak Tegas Distributor Gas LPG 3 Kg Nakal

    Terkait masih langka dan mahalnya harga gas LPG 3 kilogram di daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas), warga masyarakat di daerah ini minta kepada Pemkab Palas untuk menindak tegas pelaku usaha gas LPG

  • Jumat, 16 Nov 2018 19:36

    Selain Langka, Harga LPG 3 Kg di Palas Rp35.000/Tabung

    Selain langka, keadaan dan kondisi peredaran gas elpiji tabung 3 kilogram di sejumlah daerah di Kabupaten Padang Lawas (Palas) masih terbilang mahal. Seperti di Kecamatan Sosa dan Hutaraja Tinggi (Hur

  • Jumat, 16 Nov 2018 14:06

    Terkait Peningkatan Jalan Sp. Provinsi Aliaga Desa Ujung Batu I, Ketua KNPI: Mesti Diperiksa Aparat Hukum

    Temuan BPK- RI pada paket proyek peningkatan jalan Sp. Provinsi (Aliaga)  Desa Ujung Batu I, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas yang disebut-sebut milik ketua Gapensi Palas, hanya

  • Jumat, 16 Nov 2018 12:16

    Dinas BM Provsu Tingkatkan Badan Jalan di Palas

    Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) melalui Dinas Bina Marga Provsu di Kantor UPT. Dinas Bina Marga Gunung Tua, melakukan kegiatan peningkatan struktural badan jalan Provsu jurusan Sibuhuan-Ujung Ba

  • Kamis, 15 Nov 2018 20:15

    Komisi VII DPR RI, Ristek Dikti dan LPM Unimed Bantu UMKM Ikan Sale di Tabagsel

    Ristek Dikti dan Komisi VII DPR RI menggandeng Unimed dalam rangka meningkatkan taraf perekonomian Masyarakat Tapanuli bagian Selatan (Tabagsel) dengan penerapan teknologi tepat guna dalam kegiatan Di

  • Rabu, 14 Nov 2018 13:44

    Pak Gubsu, Jalan Provsu di Palas Belum Bermartabat

    Hingga menjelang akhir tahun 2018, kondisi dan keadaan badan jalan Provsu yang terbentang sepanjang daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas), sampai kini masih amburadul dan belum bermartabat.Pantauan wa

  • Selasa, 13 Nov 2018 20:33

    UMK Palas Tahun 2019 Ditetapkan Rp 2,5 Juta

    Lewat mekanisme rapat Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palas, pada Selasa (13/11/2018), di Kantor Disnaker Palas, di

  • Senin, 12 Nov 2018 18:02

    Masjid Agung Padang Lawas Pembangunanmu Kini

    Gagasan pembangunan Masjid Agung Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang diprakarsai Pemerintah Daerah, yang berharap nantinya akan menjadi Ikon daerah dan jadi kebanggaan bagi masyarakat Palas, namun dal

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak