Sabtu, 24 Agu 2019 14:57

FSPMI Sarankan UMK Palas Tidak Mengacu PP 78/2015

Palas (utamanews.com)
Oleh: Adjie
Selasa, 13 Nov 2018 18:53
Istimewa
Ketua KC FSPMI Palas, Maulana Syafii, SHI.à
Pengurus Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Padang Lawas (KC FSPMI Palas) menyarankan kepada Ketua Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Kabupaten Palas, agar dalam menetapkan UMK Palas tahun 2019 tidak mengacu kepada PP nomir 78/2015 tentang pengupahan.

Begitu disampaikan Ketua KC FSPMI Palas, Maulana Syafii, SHI lewat pers rilis yang diterima wartawan, Selasa (13/11/2018). "Sejak awal PP 78/2015 tentang pengupahan disahkan oleh pemerintah, FSPMI secara struktural menolak PP itu dijadikan acuan dalam menepkan UMP maupun UMK," ungkapnya.

Menurut dia, penetapan UMK Palas dengan mengacu PP 78/2015, dinilai telah mengangkangi ketentuan mengenai pengupahan yang ditetapkan dalam UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan. "Bukankah kedudukan UU lebih tinggi daripada PP dalam tatanan hukum di Indonesia. Tetapi, kenapa pemerintah lebih mengedepankan PP ketimbang UU," tegasnya.

Disebutkannya, dalam UU 13/2003 disebutkan sistem penetapan pengupahan didasarkan pada survei komponen hidup layak (KHL) dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam PP 78/2015, pengupahan ditetapkan berdasarkan inflasi dan PDBt. 

"Untuk itu, kami menyarankan agar Depeda Palas dalam menetapkan UMK Palas tahun 2019, tidak mengacu pada PP 78/2015 yang habya menaikan upah pekerja di Palas sebesar 8,03% dari UMK tahun 2018. Tapi, kami mendesak agar UMK Palas tahun 2019 naik minimal 10% dari UMK 2018," desaknya. 



Disnaker Palas, Kalau UMK Lebih Besar Banyak Perusahaan Tutup

Menanggapi saran yang disampaikan oleh Pengurus KC FSPMI Palas, Kepala Disnaker Palas yang juga Ketua Depeda Palas, Ramal Guspati Pasaribu menyatakan, pihaknya bersama anggota Depeda Palas tetap mengacu pada ketentuan PP 78/2015 dalam menetapkan UMK Palas tahun 2018. "Sesuai dengan surat edaran Gubsu tentang penetapan UMK di daerah kabupaten/kota se Provinsi Sumut, acun penetapannya harus merujuk pada PP 78/2015, yang sudah ada rumus bakunya," jawabnya.

"Kita tinggal mengikuti rumus baku perhitungan penetapan UMK tahun 2019 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu," tegas Ramal.

Dikatakan dia, pihaknya mengapresiasi saran dan masukan dari pengurus KC FSPMI Palas, untuk menetapkan UMK Palas tahun 2019 sebesar 10% dari besaran UMK tahun berjalan, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

"Tapi, bila kenaikan UMK Palas tahun 2019 nantinya cukup besar, dikhawatirkan perusahaan yang beroperasi di daerah Palas ini tidak mampu membayarkannya kepada pekerja/buruh. Kita takut akan terjadi banyak pekerja/buruh yang di-PHK," ungkapnya.

Pihak Disnaker Palas sendiri mengakui, selama tahun 2018 masih banyak perusahaan yang membayar upah pekerjanya di bawah ketentuan UMK Palas. "Tapi, pekerjanya tidak merasa keberatan dan tidak menyampaikan laporannya kepada Disnaker Palas," tambahnya.

Untuk itu, lanjutnya, di tahun 2019 nanti Disnaker Palas akan membentuk tim monitorring pelaksanaan UMK di seluruh perusahaan di Palas. "Bila dalam pengawasan nanti ditemui masih ada perusahaan yang membayar pekerja di bawah UMK, kita akan tindak tegas," katanya. 

Editor: Herda

T#g:DepedaFSPMIPalasUMK
Berita Terkait
  • Kamis, 15 Agu 2019 20:55

    54 Anggota Paskibraka Palas 2019 Dikukuhkan Wabup Palas

    Sebanyak 54 anggota pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), yang akan bertugas dalam menaikkan dan menurunkan bendera merah putih, dalam acara detik-detik peringatan Kemerdekaan RI ke-74 tahun 2

  • Rabu, 07 Agu 2019 12:07

    Gugatan PHI FSPMI Tabagsel Dimenangkan, PT NP Dituntut Bayar Pesangon Rp100 Juta

    Gugatan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang diajukan oleh Pengurus Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI), Koordinator Daerah Tapanuli Bagian Selatan

  • Senin, 29 Jul 2019 19:19

    Warga Sibuhuan Ditemukan Wafat di Kebun Karet

    Seorang warga Lingkungan 6 Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas (Palas), diketahui bernama Edwart Sibarani, laki-laki, umur 55 tahun, oleh warga ditemukan dalam kondisi wa

  • Jumat, 02 Agu 2019 03:02

    Dukung Kebangkitan Ekonomi Nasional, Pemerintah Serap Aspirasi Pelaku Industri

    Aspirasi dari sektor industri dan pelaku usaha ternyata mendapatkan respons pemerintah dengan penerbitan peraturan pemerintah nomor 45 Tahun 2019, berisi super deduction tax.Peraturan tersebut menerbi

  • Rabu, 24 Jul 2019 17:24

    Gus Muwafiq, Bebannya Islam Itu Rahmatan Lil Alamin

    Bebannya ummat Islam yang merupakan ummat Nabi Muhammad SAW, adalah mewujudkan kondisi dan suasana Rahmatan Lil Alamin.Begitu secuil isi ceramah KH. Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq, saat berceramah di

  • Selasa, 23 Jul 2019 18:23

    Panglima TNI Pimpin Sertijab Kapuskes TNI

    Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. memimpin acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI dari Mayjen TNI dr. Ben Yura Rimba, MARS. kepada Mayjen TNI dr. B

  • Sabtu, 20 Jul 2019 16:00

    5 Gulung Kabel Listrik GI Sibuhuan Terbakar

    Sebanyak 5 gulungan rol kabel listrik milik PT PLN Rayon Sibuhuan hangus terbakar, persis berada di depan lokasi Gardu Induk di Desa Hutanopan Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas (Palas),

  • Sabtu, 20 Jul 2019 11:50

    Harga Karet di Palas Turun Jadi Rp8.000/Kg

    Setelah sempat merasa gembira dengan kabar kenaikan harga jual getah karet di tingkat petani di daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas), pada akhir pekan ketiga bulan Juli ini, petani kembali dikejutkan

  • Rabu, 17 Jul 2019 15:07

    Akhirnya, Harimau yang meresahkan masyarakat Palas berhasil ditangkap

    Seekor Harimau Sumatera yang sempat menggegerkan warga masyarakat di dua kecamatan di Kabupaten Padang Lawas (Palas) hingga mencekam dan berdampak pada ekonomi rakyat terpuruk, akhirnya terperangkap k

  • Selasa, 25 Jun 2019 11:45

    Palas Hari Ini Masih Berbahaya, Belum Bercahaya

    Dalam kurun waktu setahun belakangan ini, berbagai peristiwa sosial ekonomi kemanusian dan kemasyarakatan, terus terjadi di daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas). Mulai dari kondisi harga hasil pertan

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2019 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak