DPRD Sumut Desak Gubernur Evaluasi Kadis
MEDAN (utamanews.com)
Rabu, 21 Agu 2013 04:32
Kalangan anggota DPRD Sumut mendesak Gubernur Gatot Pujo Nugroho merevisi dan mengevaluasi sejumlah dinas di jajaran Pemprovsu karena kinerjanya yang dinilai ‘bobrok’ .
“Realisasi program pada beberapa dinas, seperti Dinas Bina Marga, Tata Ruang dan Permukiman serta Pengelolaan Sumber Daya Air masih lemah. Banyak proyek yang ditemukan kualitasnya di bawah standar,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Bulan Bintang Reformasi DPRD Sumut, H Yan Syahrin, saat membacakan pandangan fraksinya pada paripurna pendapat anggota dewan atas nama fraksi partai tersebut, terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumut tahun anggaran 2012, Senin (19/8).
Baca juga:
Lebih jauh Yan Syahrin menjelaskan, banyak ditemukan ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang dipersyarakatkan. Padahal, kata anggota Komisi D DPRD Sumut ini, anggaran harus terserap untuk pembangunan.
Dia mengatakan, seharusnya program berbasis kinerja tepat anggaran, tepat waktu dan tepat sasaran bisa terwujud agar semua anggaran dapat direalisir untuk pembangunan sarana dan prasarana umum dari kota sampai ke desa.
“Jadi kita minta Pak Gatot segera mengevaluasi ke tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut,” ujarnya pada paripurna yang dihadiri Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Wagubsu T Erri Nuradi dan Sekdaprovsu, Nurdin Lubis serta sejumlah kepala dinas di jajaran Pemprovsu.
Sementara itu Fraksi Partai Golkar dalam pandangan fraksinya yang dibacakan Sudirman Halawa juga menyoroti mengenai kelebihan penyertaan modal yang diberikan kepada Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan dan PD Aneka Jasa Industri ((AIJ) dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012.
Fraksi Partai Golkar meminta Pemprovsu menjelaskan secara terbuka dan transparan terhadap kedua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. “Kenapa bisa terjadi kelebihan penyertaan modal,” ujarnya.
Golkar juga menyoroti kinerja Dinas Pengairan Sumut dimana sejumlah proyek yang pengerjaannya menggunakan dana APBD dikerjakan dinas tersebut banyak yang terbengkalai dan akibatnya anggaran menjadi mubazir.
“Contohnya dalam pembangunan beberapa Cekdam atau Embung yang dilaksanakan Dinas Pengairan Sumut menjadi tidak berfungsi karena perencanaan yang kurang matang,” katanya.
Sebagai contoh Embung Kaban Julu di Kabupaten Dairi yang sampai saat ini tidak menuai manfaat dirasakan oleh masyarakat. Padahal, Fraksi Golkar menilai tiga tahun anggaran APBD Provinsi Sumut telah dihabiskan untuk membangun embung itu. “Kita minta Kepala Dinas Pengairan Pemprovsu bertanggungjawab dan Pemprovsu juga harus menuntaskan masalah ini,” ujarnya. (irm)
Tag:
Berita Terkini
Berita Pilihan
Terpopuler Hari Ini
Terpopuler Minggu Ini
