Selasa, 09 Mar 2021 07:34
  • Home
  • Sosial Budaya
  • YDPK Minta HKBP Pusat Agar Tetap Menolak Rencana Relokasi Gereja Oleh PT DPM

YDPK Minta HKBP Pusat Agar Tetap Menolak Rencana Relokasi Gereja Oleh PT DPM

Dairi (utamanews.com)
Oleh: Fajar
Minggu, 13 Des 2020 17:30
Istimewa
Lokasi Gereja yang akan direlokasi untuk tempat pembuangan limbah.
Relokasi Gereja HKBP Sikhem Sopo Komil Desa Longkotan, Parongil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi yang dilakukan oleh PT DPM terus mendapat penolakan dari masyarakat sekitar dan jemaat, khususnya Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) Parongil. 

Pasalnya lokasi Gereja tersebut, rencananya akan dijadikan lokasi pembuangan limbah hasil pertambangan PT DPM. "Untuk itu kami meminta kepada Kantor Pusat HKBP untuk tetap berkomitmen menolak rencana relokasi yang sedang diusahakan oleh PT DPM sebagaimana telah ditegaskan dalam surat No. 40/004/II/2012 tanggal 02 Februai 2012 perihal Tanggapan atas Rencana Tukar Guling Lahan dan bangunan Gereja HKBP Sikhem," kata Sarah Naibaho dari YDPK.

Menurutnya, berdasarkan hasil kajian ahli, Richard Meehan dari Amerika sebagai konsultan yang merancang dan membangun proyek-proyek bendungan di beberapa perusahaan tambang di dunia. Bahwa tambang PT DPM di Kabupaten Dairi yang diusulkan terletak di area dengan risiko tertinggi di dunia.

"Sulit untuk tidak simpulkan bahwa dalam kurun beberapa dekade saja setelah penutupan endapan, akan terjadi kerusakan mendadak yang dipicu oleh gempa bumi, dengan efek kebocoran yang membawa bencana yang mengalirkan gelombang lumpur cair ke arah hilir menuju utara," ucapnya.

Ada ribuan warga masyarakat termasuk jemaat HKBP yang tinggal di hilir sungai yang akan terdampak dari potensi kebocoran bendungan tailing di Sopo Komil. Karenanya, penolakan terhadap rencana relokasi harus dilihat dalam kerangka perjuangan untuk mempertahankan ruang hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan alam sekitar.


"Berdasarkan hal ini, kami menyerukan suara perjuangan meminta Kementerian KLHK untuk meninjau ulang rencana pembangunan TSF di sekitar Gereja HKBP Sikem dan menolak relokasi gereja HKBP Sikhem di kawasan area penggunaan lain (APL)," tegasnya.

Ia juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Dairi untuk menolak rencana relokasi rumah ibadah menjadi tempat pembuangan limbah perusahaan. "Sebab pembangunan gereja bukanlah sebuah pembangunan biasa, tapi sebuah proses spritual dan pembentukan iman serta jati diri orang percaya. Juga membangun semangat kebersamaan, partisipasi dan tanggungjawab bersama umat," ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan Diakones Sarah, sejak awal kehadiran PT DPM mendapatkan penolakan dari YDPK dan masyarakat, karena keberadaannya berpotensi merusak lingkungan dan mencerabut sumber penghidupan masyarakat yang pada umumnya bertani dan berkebun.

"Masyarakat dan alam selama ini hidup berdampingan dengan harmonis. Alam menyediakan kehidupan bagi masyarakat dan sebaliknya masyarakat menjaga dan melindungi alam dari kerusakan," ucapnya.


Disebutkan Diakones Sarah, penolakan yang mereka lakukan juga didukung : Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia (JKLPK) Yayasan GMIM Azr Wenas, Tomohon, Sulut, Lembaga Kepak Sejahtera, Jakarta JKLPK Region NTT, Pondok Pergerakan NTT, BAKUMSU, KSPPM, Pengmas GKPPD, YAPIDI, Yayasan Ate Keleng GBKP, PETRASA, HKBP AIDS Ministry (HAM), LBH Hope Surabaya, Lembaga Swadaya Kalimantan Membangun (LSKM), JKLPK Region Papua, JKLPK Region Bali, JKLPK Region Jabotabed, JKLPK Region Jawa Timur, Perhimpunan Pustaka Lewi, Jatim, JKLPK Region Sulawesi, Yayasan Matepe Makasar Mitra Jaringan : Paritas institue Jakarta, Komite Nasional LWF Indonesia (KN-LWF), Ikatan Diakonia Wanita (IKADIWA), Perhimpunan Sada Ahmo. Dan dari individu, yakni Timboel Siregar, Judianto Simanjuntak Jakarta, Widowati Jawa Timur, Joe Marbun.

Perlu diketahui, PT DPM merupakan proyek pertambangan seng dan timbal dengan wilayah konsesi tambang seluas 27.420 hektar yang di dalamnya merupakan kawasan Hutan Lindung: 16.050 hektar. Pemilik saham PT DPM, yaitu Bumi Resources sebesar 49% dan NFC China 51%.

PT DPM menerima Keppres RI No B 53/PRES/1998, tanggal 19 Januari 1998 yang merupakan kontrak karya generasi ketujuh dengan KW: 99PK0071. PT DPM akan menggunakan sistem Pertambangan Underground Mining (pertambangan di bawah tanah, karena wilayah konsesi perusahaan tambang berada di kawasan hutan lindung, perusahaan sudah mendapatkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung (IPPKHL) seluas 53,11 hektar dari Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan (SK) No. 387/MENHUT/2012.

Relokasi HKBP Sikhem rencananya untuk pembangunan tailing storage facility (TSF) atau lokasi pembuangan limbah perusahan. Sebelumnya PT DPM mengajukan TSF di kawasan hutan lindung melalui IPPKHL. Akan tetapi, rencana ini ditolak oleh Kementerian Kehutanan dengan alasan dapat berdampak negatif bagi keberadaan flora dan fauna di kawasan hutan.

Editor: Ivan

T#g:DPMHKBPParongil
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Feb 2021 21:47

    Polsek Parongil Tangkap Pelaku Pengancaman Terhadap Mayor Sianturi di Lae Parira Dairi

    Januedi Purba (35) warga Desa Buluh Duri, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi terpaksa berurusan dengan hukum dan harus mendekam di jeruji besi Polsek Parongil. Pasalnya dia melakukan pengancaman te

  • Selasa, 02 Feb 2021 18:52

    Tak Tepati Janji, Warga Desa Longkotan Dairi Tutup Jalan Menuju PT DPM

    Warga Dusun Tembak Manjalor, Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Senin (1/2/2021) jam 09.00 WIB kembali melakukan aksi penutupan jalan menuju lokasi tambang. Penutupan jal

  • Selasa, 05 Jan 2021 22:05

    Edy Rahmayadi Hadiri Perayaan Natal HKBP

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengingatkan tentang pentingnya toleransi demi pembangunan di daerah ini. Keberagaman adalah kebanggaan Sumut, bukan menjadi penghalang."Sumut merupakan p

  • Selasa, 29 Des 2020 10:59

    Kapolda Sumut Terima Audensi Ephorus HKBP

    Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi menerima audiensi Ephorus HKBP di ruang perjamuan Lt. II Mapolda Sumut Jl. SM. Raja Km 10,5 Medan, Senin (28/12/2020).Turut hadir Ephorus HKBP Bapak Pdt

  • Jumat, 25 Des 2020 19:45

    Ari Lolo Angkat, Korban hanyut di Sungai Lae Simbelin Dairi Belum Ditemukan

    Personel Polsek Parongil bersama Tim BPBD Dairi dan warga masih melakukan pencarian orang hanyut di sungai Lae Simbelin/Simbolon, Desa Sumbul, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi.Korban bernama Ari

  • Senin, 21 Des 2020 18:21

    Puluhan Massa dari LSM Penjara Unras di Kantor Bupati Dairi

    Puluhan masa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Kabupaten Dairi, Senin (21/12/2020) melakukan unjuk rasa (Unras) di depan Kantor Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Kecama

  • Jumat, 11 Des 2020 22:41

    Pdt DR Robinson Butarbutar Terpilih Jadi Ephorus HKBP

    Hari kedua Sinode Godang HKBP Ke-65 diawali Ibadah dengan Tema "Huhalupahon na di pudingku, hueahi angka na di jolo (Pilippi 3:13-14)" (Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada

  • Kamis, 10 Des 2020 21:10

    Ephorus Buka Sinode Godang HKBP Ke-65 di Sipoholon, Protokol Kesehatan Dijalankan Dengan Ketat

    Ephorus HKBP Pdt Dr Darwin Lumbantobing. Ompu i Ephorus HKBP resmi membuka Sinode Godang (SG) HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) yang ke-65, di komplek Seminarium HKBP di Kecamatan Sipoholon, Kabupa

  • Sabtu, 05 Des 2020 14:35

    Gubernur Edy Beri Kuliah Umum di UHN, Resmikan Patung dan Taman Nommensen

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menegaskan, untuk membangun Sumut jangan pernah mempersoalkan suku dan agamanya. Selama mampu memberikan yang terbaik untuk daerah ini, maka harus diberi

  • Selasa, 01 Des 2020 18:31

    Bangunan Mess Milik PT DPM Dikerjakan Tanpa IMB

    Bangunan mess milik PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) yang berada Dusun Huta Ginjang Desa Polling Anak-anak Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi diduga dikerjakan tanpa Ijin Mendirikan Bangun

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak