Senin, 14 Jun 2021 00:20
  • Home
  • Sosial Budaya
  • YDPK Minta HKBP Pusat Agar Tetap Menolak Rencana Relokasi Gereja Oleh PT DPM

YDPK Minta HKBP Pusat Agar Tetap Menolak Rencana Relokasi Gereja Oleh PT DPM

Dairi (utamanews.com)
Oleh: Fajar
Minggu, 13 Des 2020 17:30
Istimewa
Lokasi Gereja yang akan direlokasi untuk tempat pembuangan limbah.
Relokasi Gereja HKBP Sikhem Sopo Komil Desa Longkotan, Parongil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi yang dilakukan oleh PT DPM terus mendapat penolakan dari masyarakat sekitar dan jemaat, khususnya Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) Parongil. 

Pasalnya lokasi Gereja tersebut, rencananya akan dijadikan lokasi pembuangan limbah hasil pertambangan PT DPM. "Untuk itu kami meminta kepada Kantor Pusat HKBP untuk tetap berkomitmen menolak rencana relokasi yang sedang diusahakan oleh PT DPM sebagaimana telah ditegaskan dalam surat No. 40/004/II/2012 tanggal 02 Februai 2012 perihal Tanggapan atas Rencana Tukar Guling Lahan dan bangunan Gereja HKBP Sikhem," kata Sarah Naibaho dari YDPK.

Menurutnya, berdasarkan hasil kajian ahli, Richard Meehan dari Amerika sebagai konsultan yang merancang dan membangun proyek-proyek bendungan di beberapa perusahaan tambang di dunia. Bahwa tambang PT DPM di Kabupaten Dairi yang diusulkan terletak di area dengan risiko tertinggi di dunia.

"Sulit untuk tidak simpulkan bahwa dalam kurun beberapa dekade saja setelah penutupan endapan, akan terjadi kerusakan mendadak yang dipicu oleh gempa bumi, dengan efek kebocoran yang membawa bencana yang mengalirkan gelombang lumpur cair ke arah hilir menuju utara," ucapnya.

Ada ribuan warga masyarakat termasuk jemaat HKBP yang tinggal di hilir sungai yang akan terdampak dari potensi kebocoran bendungan tailing di Sopo Komil. Karenanya, penolakan terhadap rencana relokasi harus dilihat dalam kerangka perjuangan untuk mempertahankan ruang hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan alam sekitar.


"Berdasarkan hal ini, kami menyerukan suara perjuangan meminta Kementerian KLHK untuk meninjau ulang rencana pembangunan TSF di sekitar Gereja HKBP Sikem dan menolak relokasi gereja HKBP Sikhem di kawasan area penggunaan lain (APL)," tegasnya.

Ia juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Dairi untuk menolak rencana relokasi rumah ibadah menjadi tempat pembuangan limbah perusahaan. "Sebab pembangunan gereja bukanlah sebuah pembangunan biasa, tapi sebuah proses spritual dan pembentukan iman serta jati diri orang percaya. Juga membangun semangat kebersamaan, partisipasi dan tanggungjawab bersama umat," ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan Diakones Sarah, sejak awal kehadiran PT DPM mendapatkan penolakan dari YDPK dan masyarakat, karena keberadaannya berpotensi merusak lingkungan dan mencerabut sumber penghidupan masyarakat yang pada umumnya bertani dan berkebun.

"Masyarakat dan alam selama ini hidup berdampingan dengan harmonis. Alam menyediakan kehidupan bagi masyarakat dan sebaliknya masyarakat menjaga dan melindungi alam dari kerusakan," ucapnya.


Disebutkan Diakones Sarah, penolakan yang mereka lakukan juga didukung : Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia (JKLPK) Yayasan GMIM Azr Wenas, Tomohon, Sulut, Lembaga Kepak Sejahtera, Jakarta JKLPK Region NTT, Pondok Pergerakan NTT, BAKUMSU, KSPPM, Pengmas GKPPD, YAPIDI, Yayasan Ate Keleng GBKP, PETRASA, HKBP AIDS Ministry (HAM), LBH Hope Surabaya, Lembaga Swadaya Kalimantan Membangun (LSKM), JKLPK Region Papua, JKLPK Region Bali, JKLPK Region Jabotabed, JKLPK Region Jawa Timur, Perhimpunan Pustaka Lewi, Jatim, JKLPK Region Sulawesi, Yayasan Matepe Makasar Mitra Jaringan : Paritas institue Jakarta, Komite Nasional LWF Indonesia (KN-LWF), Ikatan Diakonia Wanita (IKADIWA), Perhimpunan Sada Ahmo. Dan dari individu, yakni Timboel Siregar, Judianto Simanjuntak Jakarta, Widowati Jawa Timur, Joe Marbun.

Perlu diketahui, PT DPM merupakan proyek pertambangan seng dan timbal dengan wilayah konsesi tambang seluas 27.420 hektar yang di dalamnya merupakan kawasan Hutan Lindung: 16.050 hektar. Pemilik saham PT DPM, yaitu Bumi Resources sebesar 49% dan NFC China 51%.

PT DPM menerima Keppres RI No B 53/PRES/1998, tanggal 19 Januari 1998 yang merupakan kontrak karya generasi ketujuh dengan KW: 99PK0071. PT DPM akan menggunakan sistem Pertambangan Underground Mining (pertambangan di bawah tanah, karena wilayah konsesi perusahaan tambang berada di kawasan hutan lindung, perusahaan sudah mendapatkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung (IPPKHL) seluas 53,11 hektar dari Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan (SK) No. 387/MENHUT/2012.

Relokasi HKBP Sikhem rencananya untuk pembangunan tailing storage facility (TSF) atau lokasi pembuangan limbah perusahan. Sebelumnya PT DPM mengajukan TSF di kawasan hutan lindung melalui IPPKHL. Akan tetapi, rencana ini ditolak oleh Kementerian Kehutanan dengan alasan dapat berdampak negatif bagi keberadaan flora dan fauna di kawasan hutan.

Editor: Ivan

T#g:DPMHKBPParongil
Berita Terkait
  • Sabtu, 12 Jun 2021 14:12

    BAKUMSU Apresiasi HKBP Tolak Relokasi HKBP Sikhem Sopo Komil

    Pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ephorus Pdt. Dr. Robinson Butarbutar telah menyatakan sikap tegas penolakan terhadap rencana relokasi gedung gereja HKBP Sikhem demi kepentingan

  • Rabu, 02 Jun 2021 20:02

    DPM Tidak Dapat Dipercaya, KLHK Harus Tolak Persetujuan Lingkungan PT. DPM

    Pada Kamis (27/5), telah berlangsung Rapat Komisi Penilai AMDAL Pusat yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Dirjen Pencegahan

  • Senin, 31 Mei 2021 18:11

    Dukung PT DPM, Forum Lintas Ormas dan OKP Sampaikan Pernyataan Sikap ke DPRD Dairi

    Sebanyak 18 Forum Lintas Ormas dan OKP se-Kabupaten Dairi melakukan audiensi ke DPRD Dairi, Senin (31/5/2021). Kehadiran Ormas dan OKP yang diterima langsung Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani didampingi

  • Jumat, 28 Mei 2021 17:18

    JPKP Desak Pemerintah Transparan Kepada Masyarakat Soal Keberadaan PT DPM

    Menanggapi gelombang unjuk rasa massa dari  sejumlah kelompok masyarakat Kabupaten Dairi yang pro dan kontra, tentang keberadaan perusahaan tambang PT DPM (Dairi Prima Mineral) di Kecamatan Silim

  • Jumat, 28 Mei 2021 08:58

    Masyarakat Tolak Tambang Dairi audiensi dengan DPD PDI Perjuangan Sumut

    Masyarakat Terdampak Tambang PT Dairi Prima Mineral, Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) dan BAKUMSU melakukan audiensi dengan DPD PDI Perjuangan Sumut, diterima oleh Soetarto, Sekretaris DPD dan Sarma Hutajulu, Wakil Ketua Bidang Buruh, Kamis (27/5/202

  • Kamis, 27 Mei 2021 19:37

    Pembahasan Amdal PT DPM di Hotel Beristera Dairi Diwarnai Demo Masyarakat dan Mahasiswa

    Aksi gelombang demo/unjuk rasa warnai pembahasan Addendum Amdal PT DPM (Dairi Prima Mineral) yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) secara zoom di Aula Hotel Beristera Jalan Sidikalang-M

  • Rabu, 26 Mei 2021 11:36

    Pelatihan Ketahanan Pangan Bagi 30 Orang Dengan HIV (ODHIV) oleh HKBP AIDS Ministry

    HKBP AIDS Ministry melakukan Pelatihan budidaya ikan lele di dalam kolam terpal kepada 30 Orang Dengan HIV (ODHIV), bekerjasama dengan persekutuan gereja-gereja Internasional (UEM), yang didukung oleh

  • Senin, 24 Mei 2021 22:24

    Minta Penjelasan PT DPM, HIMPAK Dairi Bersama Ormas dan OKP Gelar Diskusi

    DPD HIMPAK (Himpunan Masyarakat Pakpak) bersama Ormas dan OKP se-Kabupaten Dairi menggelar diskusi terkait keberadaan PT DPM (Dairi Prima Mineral) yang berada di Kecamatan Silima Pungga-Pungga.

  • Kamis, 20 Mei 2021 18:10

    Polsek Parongil bersama Forkopimca Lakukan Penyemprotan Desinfektan Tempat Ibadah

    Mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19, Polsek Parongil bersama Forkopimca melakukan pembagian masker dan penyemprotan desinfektan ke tempat ibadah masjid dan gereja yang berada di Desa Kaban Julu, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi.

  • Rabu, 19 Mei 2021 18:29

    Penjelasan PT DPM Tidak Menjawab Keraguan Masyarakat, Peserta Tolak Konsumsi Sosialisasi

    PT DPM mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Bongkaras Dusun I, II, III, dan IV tentang kehadiran tambang di Sopokomil Desa Longkotan. Dalam sosialisasi tersebut PT DPM mengundang beberapa perwakilan dari setiap dusun, Rabu (19/5/2021).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2021 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak