Keduanya menyampaikan, masyarakat Sumut seperti kena "prank" pembangunan sport center, yang mana sampai hari ini tidak melihat ada pengerjaan pembangunan di lokasi itu.

Dalam siaran pers yang diterima redaksi, Sabtu (21/1/2023), Arifuddin Bone, Ketum IMM Sumut mempertanyakan kapasitas Baharrudin Siagian selaku Kepala Dispora Sumut.

"Yang mana sudah menjadi konsumsi publik, terkait beliau memiliki isu korupsi di masa lalu, juga masalah pertanggung jawaban pelatakan batu pertama di masa dirinya menjabat Kadispora Sumut, yang hingga kini tidak ada progres, namun justru ditunjuk kembali menjadi Kadispora," tuturnya.

Sementara Daniel Sigalingging selaku Ketua GMNI Sumut juga menyampaikan bahwa masyarakat Sumut banyak yang tidak mengetahui vanue mana saja yang digunakan sebagai pelaksanaan PON ke-21 di Sumut sebab kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.

"Yang kami tahu di area Sport Center ini akan dibangun banyak venue, tapi nyatanya sejauh mata memandang tidak ada bangunan dan tanda-tanda persiapan PON 2024." ucap Daniel.

"Kami menganggap bahwa Pemprov tidak serius dalam mempersiapkan PON 2024 ini. Tidak ada persiapan, tidak ada euforia, bahkan terkesan tidak mau tahu, serta justru menempatkan orang yang diragukan kapasitasnya menangani perhelatan olahraga empat tahunan ini," tambah Arif.

Arif dan Daniel juga pesimis bahwa PON 2024 dapat berjalan sesuai jadwal mengingat persiapan yang sangat kurang serta tidak terlihatnya keseriusan dari Pemprov Sumut selaku penyelenggara.

"Jangan sampai Pemerintah Provinsi membuat malu wajah masyarakat Sumatera Utara karena minimnya persiapan dan terkesan anggap remeh dengan PON 2024 ini. Bagaimana mungkin dalam waktu satu tahun dapat menyelesaikan semua persiapan yang masih nol besar ini. Sudah pesimis kita jadinya kalau begini." ujar mereka secara bergantian.

Di akhir, mereka meminta agar ada keterbukaan dari Pemerintah Provinsi terutama Dinas terkait dan menjelaskan kepada publik sebenarnya apa yang menyebabkan tidak dilakukannya segala persiapan secara matang.

Keduanya menegaskan, kalau memang tidak mampu lebih baik pejabat terkait mundur dari jabatannya.