Kehadiran masyarakat dan SPTP yang mendukung hadirnya investasi tersebut, meminta Pemkab Dairi membuka hati dan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar izin AMDAL PT DPM segera disahkan. 

Menurut massa, kehadiran PT DPM bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta pembangunan di Kabupaten Dairi khususnya di Kecamatan Silima Pungga-Pungga yang saat ini tertinggal jauh dari kabupaten lain di Sumatera Utara.

"Kami meminta Pemkab Dairi menyampaikan jeritan hati dan harapan masyarakat lingkar tambang kepada KLHK di Jakarta, agar izin AMDAL PT DPM diterbitkan, agar segera beroperasi," kata Dermanto Simangunsong selaku orator aksi.

Mewakili Lembaga Kebudayaan Pakapak (LKP) Aslim Padang mengatakan, suku Pakpak sebagai pemegang hak ulayat di Kabupaten Dairi sangat mendukung hadirnya investasi seperti PT DPM untuk kemajuan pembangunan.

"Jadi, bagi orang atau LSM yang tidak senang adanya pembangunan dan investasi di Dairi silahkan tinggalkan tanah Pakpak ini," ujarnya.

Tanah Pakpak ini milik semua, suku dan lintas agama bergabung untuk membangun Dairi. Masyarakat suku Pakpak sebagai pengayom dan pelindung. Ia meminta tokoh adat Pakpak yang ada di Kabupaten Dairi harus dihargai. 

"Jangan ada pula ada orang lain atau LSM yang ngatur-ngatur atau menolak investasi di Tanah Pakpak ini," ucapnya.

Masyarakat yang melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Dairi diterima, kepala Inspektorat Budianta Pinem yang juga Plt Sekretaris Daerah (Sekda) didampingi Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jonny Hutasoit.

Setelah mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat Budianta menyampaikan, kalau Pemkab Dairi mendukung setiap investasi yang datang di Dairi.

"Terkait perizinan yang sedang berproses dan di urus pihak PT DPM di KLHK, kita Harus sabar dan menunggu," ucap Budianta.

Pemkab Dairi juga akan menyampaikan aspirasi masyarakat lingkar tambang yang mendukung PT DPM ke pemerintah pusat, agar bisa mempercepat proses perizinan invesatasi ini. 

"Untuk aspirasi dibuat secara tertulis, agar Pemkab Dairi punya pegangan dan dokumen resmi untuk kita sampaikan ke pemerintah pusat," sebutnya 

Menjawab adanya pihak yang menolak kehadiran investasi PT DPM, itu akan didiskusikan. Pemkab Dairi juga tidak akan mengabaikan kritik dan masukan dari pihak manapun.

"Kita akan dengarkan masukan dari pihak yang menolak dan mendukung, agar adanya titik temu untuk mencari solusinya," terangnya.

Usai mendengar jawaban dari Pemkab Dairi, masyarakat kembali melakukan aksi di Kantor DPRD Dairi, Jalan Sisingamangaraja dengan pengawalan dari Kepolisian Polres Dairi dan Sat Pol PP.