Apakah mutasi ini benar-benar sesuai dengan aturan yang ada? Atau justru ada unsur semena-mena dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bupati Dairi? Kritik dari Alfriyansah Ujung menyoroti sejumlah masalah, termasuk potensi dampak psikologis bagi pejabat yang dipindahkan. Menurutnya, meskipun jabatan adalah hak prerogatif kepala daerah, namun perlu ada pertimbangan matang, terutama terkait karier dan kesejahteraan mental para ASN yang terkena dampak.

Sebagai contoh, Alfriyansah menyebutkan bahwa ada puluhan pejabat yang terjun bebas setelah mutasi tersebut, terutama di sektor kesehatan. Misalnya, tujuh kepala UPT Puskesmas yang kini dipindahkan ke posisi nonjob dan bertugas kembali di puskesmas yang sama sebagai staf biasa. Ini, menurut Alfriyansah, menunjukkan adanya ketidaktegasan dalam penerapan aturan dan pelanggaran yang mungkin tidak sepenuhnya didasarkan pada penilaian kinerja atau faktor objektif lainnya.

Penting untuk dipertanyakan, apakah mutasi ini sudah memperhitungkan faktor kemanusiaan, khususnya mentalitas pejabat yang terkena dampaknya? Apakah benar keputusan untuk menjadikan mereka nonjob tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif, tetapi juga rasa "dislike" dari pihak-pihak tertentu? Sebagai seorang anggota DPRD, Alfriyansah menekankan bahwa semua pejabat harus diperlakukan dengan adil, dan bila ada pelanggaran, hal tersebut harus didasarkan pada bukti yang jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, kritik juga diarahkan pada keberadaan kepala dinas yang tidak memberikan rekomendasi SKP atau penilaian kinerja terhadap para pejabat yang dinonjobkan. Apakah mungkin mereka yang terkena mutasi ini tidak mendapatkan penilaian atau masukan yang seharusnya dari atasan mereka? Jika benar demikian, apakah ini mencerminkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan evaluasi ASN yang diterapkan di Pemkab Dairi?

Alfriyansah juga menyoroti fakta bahwa mutasi ini tidak hanya berimbas pada pejabat eselon IV, tetapi juga kepala UPT Puskesmas yang bahkan tidak diberikan penugasan yang sesuai dengan kompetensinya. Sejumlah kepala UPT Puskesmas yang sebelumnya menjabat sebagai pemimpin, kini justru ditempatkan sebagai staf biasa di puskesmas yang sama. Bagaimana mungkin mereka harus menghadapi rekan kerja dan masyarakat dengan posisi yang sangat berbeda? Ini tentu menimbulkan beban psikologis yang berat bagi mereka, yang tidak hanya harus menanggung hukuman nonjob tetapi juga rasa malu dan kehilangan martabat.

Dalam pandangan Alfriyansah, tindakan ini harusnya dapat dihindari dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap faktor mental para ASN yang terlibat. Apakah mutasi ini benar-benar dilakukan dengan pertimbangan yang adil, ataukah semata-mata keputusan administratif yang tidak memperhitungkan kondisi manusiawi dari setiap pejabat yang terkena dampak?

Di sisi lain, Alfriyansah juga mempertanyakan apakah Bupati Vickner Sinaga sudah benar-benar memahami karakter dan kinerja ASN yang ada di bawah kepemimpinannya. Sebagai seorang Bupati yang baru memimpin, mungkin ada kekurangan dalam hal pemahaman terhadap ASN dan reputasi mereka di lapangan. Namun, apakah ini bisa menjadi alasan untuk mengambil keputusan yang merugikan banyak orang, tanpa melakukan verifikasi dan kajian lebih lanjut?

Selain itu, ada dugaan bahwa keputusan Bupati ini mungkin dipengaruhi oleh masukan dari pihak-pihak tertentu di sekitar Bupati, yang bisa saja memiliki agenda pribadi. Seharusnya, sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah, Bupati harus dapat memfilter masukan yang datang dari sekelilingnya dan tidak terjerumus pada keputusan yang mungkin tidak objektif dan tidak berdasarkan pada pertimbangan yang matang.

Mutasi kedua yang dilakukan oleh Bupati Dairi pada 25 September 2025 ini melibatkan 35 personel yang ditempatkan di jabatan eselon III dan IV. Namun, yang paling disoroti adalah nasib tujuh kepala UPT Puskesmas yang terpaksa mengalami pergeseran ke posisi nonjob. Bahkan, lima di antaranya harus menjalani tugas yang tidak sesuai dengan jabatan mereka sebelumnya, yang tentu saja menimbulkan banyak tanda tanya mengenai keadilan dalam proses mutasi tersebut.

Apakah mutasi ini dilakukan semata-mata untuk memperbaiki kinerja pemerintahan daerah, ataukah ada kepentingan politik tertentu di balik kebijakan ini? Bagaimana dengan hak-hak pejabat yang diberhentikan tanpa adanya bukti pelanggaran yang jelas? Ini adalah beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Bupati Dairi agar kebijakan ini tidak menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat.

Ke depan, seharusnya Pemkab Dairi lebih berhati-hati dalam melakukan mutasi pejabat, dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan pada kinerja dan hasil evaluasi yang objektif. Jangan sampai kebijakan tersebut justru menambah beban bagi ASN dan merusak reputasi pemerintah daerah yang sedang membangun kepercayaan publik.

Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan Bupati Dairi bisa memberikan klarifikasi yang lebih transparan terkait alasan dan proses di balik mutasi yang dilakukan. Jangan sampai, kebijakan yang seharusnya untuk perbaikan malah menambah masalah dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan yang ada.