Usulan itu disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, saat memberikan paparan pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR, yang membahas agenda persiapan penyelenggaraan Ibadah haji pada tahun ini. 

Namun rencana kenaikan ongkos haji yang dibuat oleh Kementerian Agama tersebut dinilai oleh berbagai pihak sangat memberatkan umat muslim yang ingin menunaikan rukun Islam ke 5 ini. 

Salah seorang yang ikut angkat bicara terkait naiknya ongkos haji di tahun ini adalah Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Kota Binjai, Marapontas Harahap. Dirinya menilai, kenaikan itu tentunya memberatkan masyarakat yang baru saja pulih dari Pandemi Covid-19. 

"Rencana ini tentunya sangat memberatkan umat yang ingin bertamu ke rumah Allah. Apalagi masyarakat Indonesia masih mulai bangkit dari Pandemi," urai Marapontas Harahap, Kamis (2/2) siang. 

Sebagai Ketua Sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Marapontas berharap kepada Pemerintah agar bisa mempertimbangkan kembali kenaikan tersebut sekaligus kemampuan dan kesiapan ekonomi jamaah haji Indonesia. 

"Artinya jika calon jamaah haji tidak mampu melunasinya, maka mereka akan menunda keberangkatannya. Hal ini seharusnya dipikirkan juga oleh pemerintah. Bayangkan saja, bagaimana perasaan mereka jika tidak mampu melunasinya," ungkap Pontas, sapaan akrab Marapontas Harahap. 

Tidak hanya itu, dengan adanya rencana ongkos naik haji yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama, tentunya juga sangat mengejutkan bagi ummat Islam, khususnya calon jamaah yang sudah bertahun tahun menunggu untuk menunaikan rukun Islam tersebut. 

"Mereka calon jamaah haji kan tidak semuanya dari kalangan orang yang mampu. Namun untuk memenuhi niat sucinya tersebut, mereka menabung selama bertahun tahun. Apalagi kenaikannya lebih dari 100 persen," tutur Pontas. 

Untuk itu, dirinya meminta meminta kepada Kementrian Agama RI, agar membatalkan rencana kenaikan tersebut. 

"Kami juga meminta kepada DPR, untuk menolak usulan tersebut. Sebab hanya DPR lah yang dapat menjadi penyambung lidah bagi masyarakat," demikian tutup Marapontas Harahap.