Bukannya prestasi yang menjadi sorotan, publik justru disuguhkan dengan kegaduhan politik antara Walikota Binjai dan DPRD yang dianggap kontraproduktif bagi kepentingan rakyat.

Kegaduhan Politik dan Kebijakan Tidak Bijaksana

Oza Hasibuan, selaku Aktivis Kota Binjai menyayangkan sikap Walikota dan DPRD Binjai yang terus terjebak dalam konflik internal dan "kegaduhan" komunikasi.

Kebijakan-kebijakan yang diambil sedari awal kepemimpinan dinilai tidak berlandaskan pada prinsip kebijaksanaan dan skala prioritas yang matang.

"Ulang tahun ke-154 ini seharusnya menjadi refleksi kemajuan, bukan malah menjadi panggung drama politik antara Walikota dan DPRD. Rakyat tidak butuh perdebatan mereka, rakyat butuh solusi atas kesemrawutan kota ini," ujar Oza Hasibuan salah satu aktivis Binjai dalam pernyataannya, Jumat (8/5). 

Sorotan Kritis: Dari PAD hingga Kesejahteraan

Para aktivis menyoroti beberapa poin krusial yang dianggap sebagai kegagalan mendasar pemerintah saat ini, diantaranya :

- Minimnya Target PAD : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai tidak mencapai target yang progresif. Hal ini menunjukkan lemahnya inovasi dalam menggali potensi lokal dan kebocoran sumber daya yang belum teratasi.

- Minimnya Lapangan Pekerjaan : Binjai terancam mengalami kemunduran ekonomi karena tingginya angka pengangguran. Minimnya investasi yang masuk dan ketiadaan program pemberdayaan ekonomi kreatif membuat pemuda Binjai kesulitan mencari penghidupan di kota sendiri.

- Kesejahteraan Rakyat Kecil : Program jaring pengaman sosial, solusi relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bantuan bagi masyarakat menengah ke bawah dianggap belum menyentuh akar permasalahan (kemiskinan struktural).

- Infrastruktur yang "Ditegur Baru Dikerjakan" : Aktivis mengecam pola pembangunan infrastruktur yang bersifat reaktif. Perbaikan jalan dan fasilitas publik seringkali baru dilakukan setelah adanya protes keras atau viral di media sosial.

- Visi Pembangunan yang Tidak Terarah : sejak awal menjabat, kebijakan Walikota dinilai kurang visioner dan cenderung berjalan di tempat (stagnan). Dan dinilai kurang lugas dalam menegakkan Perda kepada masyakarat kalangan menengah keatas.

 

- Maraknya tindakan koruptif dikalangan pejabat : Sangat banyak studi kasus terkait isu korupsi yang belakangan ini terjadi,sehingga Kota Binjai menjadi sorotan publik terkait perilaku koruptif di Kota Rambutan.

"Ini tentunya menjadi peringatan Keras Bagi Pemerintah Kota Binjai," tegas Oza Hasibuan. 

Apalagi diakui Oza, usia 154 tahun adalah usia yang sangat matang bagi sebuah kota. Jika Walikota dan DPRD Binjai tidak segera melakukan rekonsiliasi demi rakyat dan memperbaiki kinerja birokrasi, maka Kota Binjai akan terus tertinggal dari daerah tetangga.

"Kami menuntut Walikota untuk berhenti mengambil kebijakan yang tidak bijaksana. Jika sisa masa jabatan ini hanya diisi dengan kegaduhan dan kegagalan mencapai target PAD, maka sejarah akan mencatat periode ini sebagai masa kemunduran Kota Binjai," tutup Oza dalam pernyataannya.