"Sudah saya instruksikan untuk ditindak-lanjuti segera dan sudah diperintahkan Kabid dan Gakkum KLHK untuk turun ke lapangan," terang Kadis LHK Provinsi Sumut Yuliani Siregar kepada wartawan, Sabtu (20/5).

Informasi dari sejumlah tokoh masyarakat, di Dusun Parbatuan, awalnya dihuni beberapa kepala rumah tangga dan selalu diamanahkan kepada keturunan agar menjaga kelestarian hutan, sebab hutan di Bukit Sipiso Piso merupakan salah satu sumber mata air ke Danau Toba yang telah menjadi destinasi wisata dunia.

Seiring waktu, kata mereka, banyak para pendatang dari luar mulai berdatangan dan menguasai Dusun Parbatuan, namun mirisnya para oknum penduduk pendatang baru itu bekerja sama dengan para Illegal logging dan pengusaha galian C dengan menikmati keuntungan dari hasil pembalakan hutan dan perusakan lahan tersebut. 

Bahkan diduga juga ada keterlibatan oknum-oknum perangkat Desa yang baru saja terpilih dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dengan menebangi kayu dan menggali tanah, bebatuan dan material lainnya. Sehingga mengakibatkan lingkungan di Dusun Parbatuan mengalami kerusakan, dan dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana longsor dan banjir bandang.

Kalau dibiarkan dan tidak dihentikan pembabatan kayu itu dapat mengurangi debit air ke Danau Toba. Luas hutan lebih kurang 25 hektar dan sudah setengah habis dibabat mafia kayu bekerja sama dengan penduduk setempat. 

Padahal tidak jauh dari situ masih ada billboard yang berisi tulisan bahwa Bukit Sipiso Piso sebagai hutan penghijauan yang dibuat Komjen Pol Agus Andrianto yang saat itu pernah menjabat Kapolda Sumut.

Rencana Agus menjadi kawasan hutan hijau di sekitaran Danau Toba tampak billboardnya masih berdiri. Sedangkan plang yang sudah didirikan Pemprov Sumut sebanyak 2 kali yang menyebutkan bahwa kawasan tersebut masuk dalam area kawasan hutan diduga sudah diturunkan oknum-oknum pelaku illegal logging.

Kepala Desa Mastoni Malau saat dikonfirmasi, Sabtu (20/5) melalui telepon mengatakan, bahwa kayu yang dibabat habis itu di tanah hak pengelolaan lahan (HPL) dan izin menebang kayu keliptus juga sudah ada. Demikian juga izin galian C mengambil batu sudah memiliki izin.