"Kapolda Sumatera Utara telah melakukan investigasi di PT SMGP yang bertempat di Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal dan telah membuat garis police line beberapa hari setelah kejadian kebocoran pipa gas, namun hingga hari ini pihak Polda Sumatera Utara belum menetapkan tersangka atas insiden tersebut", katanya, Rabu (10/2).

Ia mengatakan, bahwa hasil investigasi itu sendiri telah dipaparkan oleh Dirjen EBTKE, Dadan Kusdiana pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu, 3 Februari 2021 di gedung DPR RI.

Selain menewaskan 5 orang warga, beberapa korban lainnya, 46 orang dirawat di rumah sakit, 3 orang rawat jalan dan 1 orang dalam kondisi kritis.

"Pihak PT SMGP kita ketahui telah melakukan atau menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan para korban, namun itu tidak menghapus pada tindak pidana. Meski pihak PT SMGP telah menyelesaikan dan memberikan kompensasi pada pihak keluarga korban, namun hal ini tidak akan menyelesaikan secara hukum karena sudah adanya korban yang meninggal dunia, hal ini sangat jelas melanggar Hak Asasi Manusia", tambahnya.

Dari hal tersebut DPD GMNI Sumut berharap hukum yang setegak-tegaknya dilakukan di bumi gordang sambilan.

"Kita hanya berharap 'fiat justitia ruat caelum' dijalankan dan ditegakkan pada perkara ini dan kedepan kita akan melakukan kajian untuk aksi unjuk rasa agar kasus ini segera mendapat kepastian hukum", ujarnya mengakhiri.