Rapat tersebut membahas Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana yang hingga kini sebagian masih belum dimanfaatkan.

Sebelumnya, daerah-daerah terdampak banjir dan longsor pada akhir 2025 tidak terkena penyesuaian TKD tahun 2026. 

Tito Karnavian menegaskan anggaran yang tidak dipotong tersebut harus segera digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana.

Total tambahan TKD untuk tiga Provinsi, yakni Sumut, Sumatera Barat, dan Aceh, serta 52 Kabupaten/Kota mencapai Rp10,6 triliun. 

Khusus Sumut, alokasi mencapai Rp6,3 triliun yang dibagi untuk Pemprov Sumut dan 18 kabupaten/kota terdampak bencana.

“Ada beberapa daerah yang sudah mendapatkan anggaran tetapi belum juga digunakan, atau belum ada perencanaan. Kami berharap itu segera digunakan, kerjakan apa yang bisa dikerjakan untuk penanganan bencana,” kata Tito Karnavian, melalui video conference dari Jakarta.

Selain itu, Tito Karnavian juga meminta pemerintah daerah segera merealisasikan dana hibah antardaerah terdampak bencana. 

Pemprov Sumut sendiri akan menghibahkan Rp25 miliar kepada Aceh Tengah untuk penanganan bencana.

“Ini juga mohon disegerakan karena ada daerah-daerah yang walau TKD-nya dikembalikan ke tahun lalu, anggarannya malah turun,” ujar Tito Karnavian.

Menurut Tito Karnavian, saat ini Bappenas tengah menyusun Rencana Induk (Renduk) rehabilitasi daerah terdampak bencana untuk periode 2026-2028. Penyusunan tersebut dilakukan dengan skala prioritas agar penanganan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.

“Bappenas sedang menyusun Renduk untuk tahun 2026-2028, tentu dengan skala prioritas. Kita ingin ini cepat selesai, jadi saya mohon untuk bekerja cepat,” katanya.

Turut mendampingi Tito Karnavian dalam rapat tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait. Rapat juga diikuti secara virtual oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dari daerah terdampak bencana di Sumatera.