Musdalub tersebut mendapat kritikan tajam karena tidak ada pemberitahuan, surat resmi, ataupun surat undangan yang disebarkan ke pengurus DPD dan DPK BKPRMI se-Kota Binjai. Fahmi Riswan, SE, Sekretaris DPD BKPRMI Binjai periode 2019/2023, menyesalkan musdalub yang dianggap liar ini. "Kami tidak tahu adanya kegiatan musdalub tersebut. Semua pengurus di tingkat DPD dan DPK juga tidak mengetahui kegiatan itu. Sesuai AD/ART organisasi, pemilihan ketua DPD harus dihadiri oleh pengurus, penasehat, pembina, dan MPD BKPRMI di daerah tersebut. Anehnya, pengurus DPD dan DPK kecamatan tidak ada yang hadir, dan kami tidak tahu siapa panitia musdalub itu," tegas Fahmi.

Fahmi juga menambahkan bahwa tidak boleh ada kepentingan politik yang masuk ke dalam organisasi remaja masjid ini. "Kami menduga ada oknum yang memanfaatkan wadah ini untuk kepentingan politik. Kita akan selidiki siapa oknum itu. Wadah bersama jangan dikotori. Kami memiliki senior dan orang-orang yang sudah lama di BKPRMI Binjai, jadi orang luar daerah tidak semestinya masuk dan mengatur ini," ujarnya.

Agung Wahyudi, S.Kom, Ketua DPK BKPRMI Binjai Utara, juga menyatakan ketidaksetujuannya. "Kami melihat dari berita online bahwa musda itu dilaksanakan di Binjai Utara, tapi kami sama sekali tidak tahu. Kami sepakat DPK BKPRMI Binjai Utara, Binjai Selatan, dan Binjai Timur menolak dan meminta DPW dan DPP pusat membatalkan hasil musdalub yang merugikan dan mencoret marwah Keluarga Besar DPD BKPRMI Binjai," katanya.

Geri Wardana, Ketua DPK BKPRMI Binjai Timur, menambahkan bahwa berita yang menyebutkan kehadiran pengurus DPD dan DPK BKPRMI se-Kota Binjai di acara tersebut adalah kebohongan publik. "Kami melihat tidak ada pengurus BKPRMI Binjai di foto itu. Bahkan, yang hadir adalah orang Langkat dan Medan yang mendominasi. Musdalub Binjai tapi yang hadir orang Langkat dan Medan, ini aneh. Kami sepakat menolak dan meminta membatalkan musdalub cacat AD/ART itu," tegasnya.

Rama, Ketua DPK BKPRMI Binjai Selatan, juga menegaskan ketidaksetujuannya. "Mantan Sekretaris DPD BKPRMI Binjai 2019/2023 saja tidak tahu, apalagi kami? Kami berharap musdalub ulang dan diadakan sesuai dengan AD/ART. Kami tegas menolak dan membatalkan hasil itu. Kami masih memiliki hak suara dalam pemilihan DPD, jangan hilangkan hak kami sebagai pengurus dan kader," tegas Rama.